Perbedaan angka kemiskinan Indonesia versi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia menjadi perhatian setelah kedua lembaga menggunakan garis kemiskinan yang berbeda. Bank Dunia menyebut 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan, sedangkan BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Nugroho, menjelaskan perbedaan itu berkaitan dengan tujuan dan standar pengukuran yang digunakan. Menurut dia, angka tersebut perlu dibaca sebagai gambaran tentang kelompok rentan, bukan sebagai tanda Indonesia tiba-tiba menjadi negara miskin.
Wisnu menjelaskan hal itu pada Jumat (11/9). Menurutnya, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan kondisi kesejahteraan negara-negara dalam kelompok pendapatan yang sama.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Standar Kemiskinan BPS dan Bank Dunia Berbeda
Indonesia telah masuk kategori negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle-Income Country (UMIC) sejak 2003. Dalam standar Bank Dunia, garis kemiskinan untuk kelompok negara tersebut ditetapkan berdasarkan pengeluaran di bawah 8,3 dolar AS per hari.
“Angka 64,2% diambil dari proporsi penduduk yang pengeluarannya di bawah 8.3 dollar per hari yang digunakan sebagai garis kemiskinan standar negara berpendapatan menengah atas,” jelas Wisnu.
Ia mengatakan, standar tersebut harus dipahami secara hati-hati karena negara-negara yang masuk kelompok berpendapatan menengah atas memiliki rentang pendapatan yang cukup lebar. Indonesia termasuk negara yang relatif lebih awal masuk kategori tersebut dengan pendapatan per kapita sekitar 4.800 dolar AS.
Di sisi lain, negara dengan pendapatan per kapita tertinggi dalam kelompok UMIC mencapai sekitar 14.000 dolar AS. Perbedaan rentang tersebut membuat perbandingan antarnegara tidak sepenuhnya setara.
“Sehingga sulit sekali apabila kita katakan ini adalah perbandingan yang sama,” ungkapnya.
Kelompok Rentan di Sekitar Garis Kemiskinan
Wisnu menilai, pesan penting dari perbedaan angka kemiskinan BPS dan Bank Dunia bukan hanya besaran persentasenya. Perbedaan itu menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang secara statistik berada di atas garis kemiskinan nasional, tetapi masih menghadapi kerentanan ekonomi.
Kelompok tersebut dapat kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan apabila menghadapi guncangan, seperti kehilangan pekerjaan, kenaikan harga, atau penurunan pendapatan.
“Satu hal yang penting untuk diambil hikmahnya atau apa yang bisa kita pelajari yaitu bukan angkanya saja, tapi pesannya,” tuturnya.
Menurut Wisnu, distribusi pendapatan Indonesia masih memperlihatkan penumpukan pada kelompok rentan dan kelas menengah aspiratif. Karena itu, perubahan garis kemiskinan dapat meningkatkan jumlah penduduk yang masuk kategori miskin.
“Ini soal jumlah pendudukan di sekitar garis, bukan tiba-tiba Indonesia jadi miskin. Jadi, UMIC itu status pendapatan negara, bukan ukuran seberapa merata pendapatan itu dinikmati,” katanya.
Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan
Persoalan kemiskinan juga berkaitan dengan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi. Wisnu mengatakan pertumbuhan ekonomi tetap memberikan dampak kepada masyarakat, tetapi manfaatnya dirasakan secara berbeda oleh setiap kelompok.
Ia merujuk data BPS yang menunjukkan rasio Gini meningkat dari 0,36 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kenaikan lebih besar terjadi di wilayah perkotaan, dari 0,383 menjadi 0,387.
“Jadi ketimpangan membesar melalui pertumbuhan, sehingga kemudian angka kemiskinan juga turun, tapi pembagiannya cenderung tidak merata, terutama di kota-kota,” jelas Wisnu.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kenaikan rasio Gini tersebut tidak langsung dianggap sebagai pembalikan tren ketimpangan dalam jangka panjang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat ketimpangan masih relatif lebih rendah. Namun, kenaikan setelah dua periode penurunan tetap perlu menjadi perhatian.
Wisnu juga menyoroti program pemerintah berskala besar. Menurutnya, anggaran yang besar tidak otomatis membuat manfaat program diterima secara merata. Akses terhadap program tertentu masih dapat terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki modal, jaringan, atau akses tertentu.
Pekerjaan Formal dan Pertumbuhan Inklusif
Selain ketimpangan pendapatan, kualitas pekerjaan menjadi persoalan lain yang memengaruhi kerentanan ekonomi. Penurunan tingkat pengangguran belum sepenuhnya menunjukkan peningkatan kesejahteraan apabila penyerapan tenaga kerja masih banyak terjadi di sektor informal.
Wisnu menyebut pekerja informal masih mencapai sekitar 59 persen dari total pekerja. Menurutnya, pekerjaan informal cenderung memiliki kepastian pendapatan dan perlindungan sosial yang lebih rendah dibandingkan pekerjaan formal.
“Masalahnya, pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak memberikan sustainability atau keberlanjutan yang cukup. Pendapatan tidak pasti, tidak dapat jaminan sosial, tidak ada jenjang karir, dan tidak ada perlindungan ketika terjadi guncangan,” ujarnya.
Ia menilai penciptaan lapangan kerja perlu diarahkan tidak hanya untuk mengurangi pengangguran, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pekerjaan. Menurutnya, seseorang dapat berstatus bekerja, tetapi tetap berada dalam posisi ekonomi yang rentan.
Wisnu menyampaikan tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama, program pemerintah harus dirancang agar manfaat pertumbuhan ekonomi tersebar lebih luas. Ia mencontohkan Kecamatan Development Program (KDP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai pembelajaran program pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
“Skala besar itu tidak otomatis inklusif. Desain dan mekanismenya yang kemudian memastikan bahwa itu adalah inklusif,” tegasnya.
Kedua, pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan kepercayaan publik melalui layanan negara. Ketiga, pemerintah perlu memprioritaskan penciptaan lapangan kerja formal dan berkualitas.
“Pekerjaan rumah kita bukan lagi mengeluarkan orang dari kemiskinan, tapi memastikan mereka yang sudah keluar tidak pernah jatuh lagi,” pungkas Wisnu.
