Headline.co.id, Jakarta ~ Otoritas peradilan Irak menyita uang tunai bernilai lebih dari US$10 juta dari Alaa Mohsen Khalaf, mantan kepala kantor Wakil Menteri Perminyakan Irak, dalam pengembangan penyelidikan dugaan korupsi sektor energi. Selain uang dalam dinar Irak dan dolar Amerika Serikat, penyidik juga mengamankan 35 properti serta enam kendaraan milik Khalaf. Penyitaan dilakukan setelah perkara korupsi yang melibatkan pejabat dan mantan pejabat sektor perminyakan terus dikembangkan oleh lembaga peradilan Irak.
Khalaf sebelumnya menjabat sebagai kepala kantor Adnan al-Jumaili, mantan Wakil Menteri Perminyakan Irak untuk urusan penyulingan. Al-Jumaili juga telah ditahan dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana publik dan pemberian kontrak yang melanggar hukum.
Dewan Kehakiman Tertinggi Irak memastikan seluruh aset Khalaf yang teridentifikasi dalam penyidikan telah berada dalam penguasaan otoritas. Proses hukum masih berlangsung untuk mendalami asal-usul aset serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan korupsi yang sedang diselidiki.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Uang Lebih dari US$10 Juta Disita
Besarnya uang yang diamankan menjadi salah satu temuan utama dalam penyelidikan terhadap Khalaf.
Seorang hakim investigasi di Pengadilan Kriminal Pusat Baghdad untuk Pemberantasan Korupsi menyebut penyidik menemukan uang dalam dua mata uang dengan nilai jutaan dolar AS.
“Otoritas menyita 7 miliar dinar Irak, senilai sekitar US$5,3 juta (Rp93,81 miliar), dan US$5,5 juta (Rp97,35 miliar) lainnya dalam mata uang AS dari terdakwa Alaa Mohsen Khalaf,” ujar hakim tersebut sebagaimana dikutip dalam bahan laporan.
Berdasarkan rincian itu, total uang tunai yang diamankan mencapai sekitar US$10,8 juta.
Selain uang, Dewan Kehakiman Tertinggi Irak menyatakan sebanyak 35 properti milik Khalaf turut disita. Enam kendaraan juga masuk dalam daftar aset yang kini berada di bawah penguasaan otoritas.
Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan yang belum selesai. Otoritas masih menelusuri keterkaitan aset-aset itu dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
Khalaf Pernah Menjadi Orang Dekat Eks Wakil Menteri
Posisi Khalaf sebagai mantan kepala kantor Adnan al-Jumaili membuat penyidik memberi perhatian khusus terhadap hubungan keduanya dalam pengembangan perkara.
Al-Jumaili merupakan mantan Wakil Menteri Perminyakan Irak yang membidangi urusan penyulingan. Ia telah diberhentikan dari jabatannya pada Juni 2026 setelah muncul tuduhan pemborosan dana publik dan pemberian kontrak secara melanggar hukum.
Dewan Kehakiman menyebut al-Jumaili kini berada dalam tahanan atas tuduhan yang berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan negara.
Penyidik juga mendalami keterangan yang diberikan al-Jumaili untuk mengembangkan kasus tersebut. Kesaksian mantan pejabat itu menjadi salah satu bagian penting dalam penelusuran dugaan jaringan korupsi di sektor perminyakan.
Hubungan profesional antara Khalaf dan al-Jumaili menjadi salah satu titik yang diperiksa karena Khalaf sebelumnya memegang posisi strategis di lingkungan kantor mantan wakil menteri tersebut.
Pengakuan Eks Wakil Menteri Didalami
Pemeriksaan terhadap al-Jumaili tidak berhenti pada tuduhan yang sudah disampaikan sebelumnya. Pihak berwenang terus menggali keterangannya guna menelusuri kemungkinan keterlibatan pejabat, mantan pejabat, maupun pihak swasta lainnya.
Penyelidikan tersebut berlangsung ketika pemerintah Irak sedang menjalankan kampanye besar pemberantasan korupsi keuangan dan administratif.
Operasi antikorupsi itu diluncurkan pada 28 Juni 2026 dengan melibatkan pemerintah dan Dewan Kehakiman Tertinggi Irak.
Tujuan utamanya adalah memburu pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana publik sekaligus mengembalikan aset negara yang diperoleh secara ilegal.
Puluhan Pejabat hingga Pengusaha Masuk Penyelidikan
Kasus Khalaf dan al-Jumaili bukan satu-satunya perkara yang ditangani dalam operasi tersebut.
Puluhan pejabat, mantan pejabat, anggota parlemen, dan pengusaha telah ditahan dalam rangkaian penindakan. Sejumlah pihak yang berkaitan dengan industri perminyakan juga masuk dalam sasaran penyelidikan.
Petugas turut melakukan berbagai penggeledahan di Baghdad dan sejumlah provinsi lainnya.
Dari operasi tersebut, aparat menyita uang tunai, properti, dokumen kepemilikan, kendaraan, serta aset lain yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi.
Sektor perminyakan menjadi salah satu fokus utama karena merupakan sumber penting pendapatan negara Irak.
Pemerintah Irak Klaim Pulihkan Aset Lebih dari US$1 Miliar
Pemerintah Irak menyebut kampanye pemberantasan korupsi telah menghasilkan pemulihan aset dalam jumlah besar.
Juru bicara pemerintah Irak, Haider al-Aboudi, mengatakan lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp17,7 triliun dalam bentuk dana publik, aset keuangan, dan real estat telah dipulihkan dari hasil penindakan.
Ia menggambarkan persoalan korupsi sebagai masalah yang tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga hubungan antara kekuatan ekonomi, birokrasi, dan pengaruh.
“Korupsi adalah jaring yang sangat mengakar yang menghubungkan uang, struktur administratif, dan pengaruh,” ujar Haider al-Aboudi.
Pemerintah Irak karena itu tidak hanya mengandalkan penangkapan dan penyitaan aset. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui digitalisasi dan otomatisasi sejumlah proses administrasi.
Pengawasan terhadap kontrak pengadaan publik turut diperketat guna mengurangi peluang penyalahgunaan anggaran dan kewenangan.
Pelapor Korupsi Bisa Mendapat Imbalan
Dalam memperluas pemberantasan korupsi, pemerintah Irak juga menerapkan aturan yang memberikan insentif kepada pelapor.
Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam bahan, pelapor dapat memperoleh imbalan hingga 5 persen dari nilai dana yang berhasil dipulihkan apabila informasi yang diberikan terbukti valid.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperoleh informasi mengenai dugaan penyalahgunaan uang negara sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap pejabat dan pengelolaan kontrak publik.
Sementara itu, kasus Alaa Mohsen Khalaf masih berada dalam tahap penyelidikan. Penyitaan uang lebih dari US$10 juta, 35 properti, dan enam kendaraan menjadi bagian dari langkah otoritas untuk mengamankan aset sembari mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi.
Otoritas Irak juga masih mengembangkan keterangan Adnan al-Jumaili untuk mengetahui sejauh mana perkara tersebut berkaitan dengan pihak lain dalam lingkaran sektor perminyakan dan pengelolaan keuangan negara.
