Headline.co.id, Jakarta ~ Kasus yang menjadi perhatian Wakil Menteri Ditangkap dalam Kasus Korupsi Migas berkembang setelah otoritas Irak menahan mantan Wakil Menteri Perminyakan Adnan al-Jumaili dan menyita aset bernilai lebih dari US$10 juta dari Alaa Mohsen Khalaf, mantan kepala kantornya. Dewan Kehakiman Tertinggi Irak menyatakan penyitaan mencakup uang tunai, 35 properti, dan enam kendaraan dalam penyelidikan dugaan korupsi sektor perminyakan yang masih berlangsung.
Wakil Menteri Ditangkap dalam Kasus Korupsi Migas menjadi perhatian di tengah operasi antikorupsi berskala besar yang dijalankan pemerintah Irak bersama lembaga peradilan sejak 28 Juni 2026. Dalam bahan perkara tersebut, al-Jumaili disebut sebagai mantan wakil menteri perminyakan urusan penyulingan yang kini ditahan terkait dugaan penyalahgunaan dana publik dan pemberian kontrak yang melanggar hukum.
Perkembangan Wakil Menteri Ditangkap dalam Kasus Korupsi Migas juga mengarah pada pemeriksaan aset Alaa Mohsen Khalaf, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur kantor atau kepala staf al-Jumaili. Otoritas peradilan Irak memastikan penyelidikan terus berjalan untuk menelusuri dugaan aliran dana dan aset yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Lebih dari US$10 Juta Uang Tunai Disita
Dewan Kehakiman Tertinggi Irak mengumumkan penyitaan aset Khalaf setelah pemeriksaan dilakukan dalam rangka penanganan dugaan korupsi.
Seorang hakim investigasi di Pengadilan Kriminal Pusat Baghdad untuk Pemberantasan Korupsi memerinci uang yang berhasil diamankan dari terdakwa.
“Otoritas menyita 7 miliar dinar Irak, senilai sekitar US$5,3 juta (Rp93,81 miliar), dan US$5,5 juta (Rp97,35 miliar) lainnya dalam mata uang AS dari terdakwa Alaa Mohsen Khalaf,” ujar hakim sebagaimana disebutkan dalam bahan yang mengutip laporan Turkiye Today.
Jika digabungkan berdasarkan rincian tersebut, uang tunai yang disita mencapai lebih dari US$10 juta. Selain uang, otoritas juga mengambil alih 35 properti dan enam kendaraan milik Khalaf.
Dewan Kehakiman Tertinggi menegaskan aset-aset tersebut telah resmi disita, sementara pemeriksaan terhadap Khalaf dan pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara masih berlanjut.
Mantan Wakil Menteri Adnan al-Jumaili Ditahan
Penyelidikan tidak hanya menyasar Khalaf. Mantan Wakil Menteri Perminyakan Irak untuk urusan penyulingan, Adnan al-Jumaili, juga sedang ditahan atas tuduhan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana publik.
Al-Jumaili telah diberhentikan dari jabatannya pada Juni 2026. Dalam bahan penyelidikan, ia dituduh melakukan pemborosan dana publik dan terlibat dalam pemberian kontrak yang melanggar ketentuan hukum.
Pihak berwenang juga mendalami keterangan yang diberikan al-Jumaili. Kesaksiannya menjadi salah satu bagian yang digunakan penyidik untuk mengembangkan perkara dan menelusuri keterlibatan pihak lain.
Hubungan antara Khalaf dan al-Jumaili menjadi perhatian penyidik karena Khalaf sebelumnya bekerja sebagai kepala kantor pejabat tersebut. Pemeriksaan terhadap aset Khalaf kemudian menjadi salah satu bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan sektor perminyakan Irak.
Pemerintah Irak Perluas Operasi Antikorupsi
Penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari kampanye pemberantasan korupsi keuangan dan administratif yang diluncurkan pemerintah Irak pada 28 Juni 2026 bersama Dewan Kehakiman Tertinggi.
Operasi itu diarahkan untuk memburu pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi sekaligus mengembalikan dana dan aset publik yang diperoleh secara ilegal.
Juru bicara pemerintah Irak, Haider al-Aboudi, menyebut lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp17,7 triliun dalam bentuk dana publik, aset keuangan, dan real estat telah dipulihkan dalam rangkaian operasi tersebut.
“Korupsi adalah jaring yang sangat mengakar yang menghubungkan uang, struktur administratif, dan pengaruh,” ujar Haider al-Aboudi.
Menurut keterangan yang terdapat dalam bahan, operasi antikorupsi tersebut telah menjangkau puluhan pejabat dan mantan pejabat, anggota parlemen, serta pengusaha. Sejumlah tokoh yang terkait dengan industri perminyakan juga masuk dalam rangkaian pemeriksaan dan penahanan.
Penggeledahan turut dilakukan di Baghdad serta sejumlah provinsi lain. Aparat menyita uang tunai, properti, dan aset lain yang diduga berkaitan dengan jaringan perkara korupsi yang sedang diperiksa.
Digitalisasi Jadi Bagian Pencegahan Korupsi
Selain penindakan melalui proses hukum, pemerintah Irak berupaya memperkuat pencegahan korupsi dengan otomatisasi dan digitalisasi proses administrasi serta meningkatkan pengawasan terhadap kontrak pengadaan publik.
Langkah tersebut diarahkan untuk mempersempit ruang manipulasi administratif serta memperkuat pencatatan dan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah.
Pemerintah Irak juga menerapkan Undang-Undang Pelapor yang memungkinkan pemberian imbalan hingga 5 persen dari dana yang berhasil dipulihkan kepada pelapor apabila informasi yang diberikan terbukti valid.
Penanganan terhadap al-Jumaili dan Khalaf menjadi bagian dari upaya tersebut. Namun, proses penyelidikan masih berlangsung sehingga perkembangan perkara, keterlibatan pihak lain, serta status akhir aset yang disita masih bergantung pada proses hukum yang berjalan.
Sektor perminyakan memiliki posisi penting dalam perekonomian Irak dan menjadi salah satu fokus utama operasi pemberantasan korupsi. Pemerintah bersama lembaga peradilan kini melanjutkan penelusuran terhadap pejabat, kontrak, serta aset yang diduga memiliki hubungan dengan penyalahgunaan keuangan publik.
