Headline.co.id, Medan ~ Pemulihan lingkungan di Sumatra didorong melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Menteri LH/Kepala BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menyampaikan hal tersebut dalam kunjungan kerja di Medan, Sumatra Utara, Selasa (27/10/2026). Kegiatan itu mencakup kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU) dan Universitas HKBP Nommensen, serta penanaman mangrove bersama Pemuda Pancasila dalam Gerakan Tobat Ekologis Nasional.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memulihkan lingkungan setelah banjir, banjir bandang, dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara pada akhir 2025. Menurut Jumhur, pemulihan dilakukan melalui edukasi, riset, penegakan hukum, dan aksi nyata dengan mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan.
Bencana 2025 Jadi Pengingat Tata Kelola Lingkungan
Jumhur menyebut bencana yang terjadi pada akhir 2025 menjadi pengingat pentingnya perbaikan tata kelola ruang dan lingkungan. Ia menyoroti peran hutan di kawasan Bukit Barisan dalam mengatur tata air dan menjaga kestabilan lereng.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Karena itu, upaya mitigasi bencana perlu didasarkan pada kajian ilmiah. Kajian tersebut lain mencakup evaluasi tutupan vegetasi, analisis daerah tangkapan air, pengujian stabilitas lereng, pemeriksaan kapasitas aliran sungai, serta penataan kawasan permukiman.
Jumhur menegaskan, pembangunan tetap diperlukan untuk membuka lapangan kerja, menyediakan energi, dan memperbaiki pelayanan publik. Namun, pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhitungkan kapasitas alam dan keselamatan masyarakat sejak tahap perencanaan.
“Pembangunan tetap diperlukan untuk membuka lapangan kerja, menyediakan energi, dan memperbaiki pelayanan publik. Namun, lokasi, skala, dan metode pembangunan wajib memperhitungkan kapasitas alam serta keselamatan manusia sejak tahap perencanaan,” tegas Jumhur.
Ia juga menekankan pentingnya perguruan tinggi dalam meningkatkan kesadaran ekologis, mengembangkan riset, serta menghasilkan solusi untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan mengurangi risiko bencana.
Menurut Jumhur, kebijakan pembangunan harus melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Perlindungan itu perlu dilakukan dengan menyesuaikan pembangunan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Penanaman Mangrove Tak Cukup Diukur dari Jumlah Bibit
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Jumhur bersama Pemuda Pancasila melakukan penanaman mangrove sebagai bagian dari Gerakan Tobat Ekologis Nasional. Gerakan itu mendorong perubahan perilaku dan tanggung jawab bersama untuk menghentikan kerusakan serta memulihkan lingkungan secara berkelanjutan.
Jumhur mengingatkan, kewajiban pemulihan lingkungan melekat pada setiap badan usaha yang menimbulkan kerusakan. Program tanggung jawab sosial perusahaan, kata dia, tidak dapat menggantikan kewajiban hukum untuk memulihkan lingkungan yang terdampak.
Ia juga menyatakan keberhasilan penanaman mangrove dan pohon tidak cukup diukur dari jumlah bibit yang ditanam. Pemilihan jenis tanaman yang sesuai, pemeliharaan, dan tingkat kelangsungan hidup tanaman merupakan bagian penting untuk menilai keberhasilan restorasi.
“Saya mengajak kita melihat bencana 2025 sebagai momentum tobat ekologis,” tandas Jumhur.
Menurut dia, gerakan pemulihan lingkungan dapat membuka lapangan kerja hijau. Peluang tersebut mencakup pembibitan tanaman endemik, konservasi tanah dan air, pemeliharaan vegetasi, audit kualitas air, hingga pemetaan geospasial.
Perlindungan Danau Toba Membutuhkan Pengelolaan Terpadu
Selain pemulihan kawasan hutan dan pesisir, Jumhur menyoroti pentingnya perlindungan ekosistem Danau Toba. Upaya yang diperlukan meliputi penjagaan kualitas air, penataan kawasan sempadan, serta rehabilitasi daerah tangkapan air.
Ia menyebut pengendalian lingkungan harus dilakukan secara terpadu dengan menghubungkan pengelolaan daratan, daerah aliran sungai (DAS), kawasan pesisir, dan badan air. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat.
Ekosistem yang terjaga tidak hanya mendukung ketersediaan air bersih dan mengurangi risiko bencana, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Dalam kuliah umum di Universitas HKBP Nommensen, Jumhur kembali menekankan hubungan kesehatan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, vegetasi dan tanah yang sehat berperan dalam mengatur aliran air dari kawasan lereng hingga daerah hilir.
“Vegetasi dan tanah yang sehat turut mengatur bagaimana air mengalir ke anak-anak sungai. Manfaatnya diterima oleh warga di lereng, lembah, hingga daerah hilir,” pungkasnya.
Jumhur menegaskan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 perlu berjalan seiring dengan pemulihan lingkungan dan perlindungan daya dukung alam bagi generasi mendatang.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
