Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan menindak tegas pihak yang berperan sebagai perantara atau middle man dan mengambil keuntungan tidak wajar dalam rantai distribusi pangan, khususnya sektor peternakan. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Selasa (27/10/2026), setelah pemerintah menyoroti anomali harga ayam yang merugikan 4,8 juta peternak sekaligus membebani konsumen. Penelusuran akan dilakukan bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk mengungkap pihak yang diduga mempermainkan rantai distribusi.
Mentan Amran mengatakan anomali terlihat dari harga ayam di tingkat peternak yang turun, sedangkan harga di tingkat konsumen justru meningkat. Kondisi tersebut dinilai tidak wajar karena penurunan harga di tingkat peternak semestinya diikuti penurunan harga yang dibayar konsumen.
“Ini ada anomali. Harga di peternak turun, harga di konsumen naik. Terjadi inflasi. Harusnya kalau harga di peternak turun, itu di konsumen turun, tapi dua-dua berteriak. Berarti ada pelaku yang tidak bertanggung jawab, itu kita kejar,” tegas Mentan Amran, Selasa (27/10/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Middle Man di Peternakan Akan Ditelusuri
Pemerintah tidak ingin praktik perdagangan yang merugikan peternak terus berlangsung. Karena itu, penelusuran diarahkan untuk mengetahui pihak yang mengambil keuntungan tidak wajar di sepanjang rantai distribusi pangan.
Mentan Amran menegaskan langkah penindakan akan dilakukan tanpa kompromi. “Kita tindak tegas. Tidak ada kompromi,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri, Kabareskrim, dan Satgas Pangan yang mendukung pengawalan tata niaga pangan serta perlindungan terhadap peternak Indonesia.
“Kita bela peternak Indonesia, petani Indonesia agar tidak gaduh di lapangan,” ujar Mentan Amran.
Menurut dia, persoalan harga tidak hanya perlu ditangani melalui pengawasan terhadap rantai perdagangan. Pemerintah juga perlu membenahi sistem produksi dan distribusi agar hubungan petani, peternak, dan konsumen menjadi lebih terkendali.
Pemerintah Bangun Sistem Terintegrasi
Untuk memperkuat tata niaga, pemerintah tengah membangun sistem terintegrasi atau closed system. Sistem tersebut menghubungkan petani jagung dengan peternak melalui koperasi.
Melalui sistem itu, kebutuhan bahan baku pakan diharapkan dapat dipenuhi secara lebih terjamin. Rantai pasok juga diupayakan menjadi lebih terkendali sehingga peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga yang wajar.
Pembenahan tersebut sekaligus diarahkan agar konsumen tetap mendapatkan produk peternakan dengan harga yang terjangkau. Pemerintah menilai penguatan tata niaga harus memberikan manfaat bagi peternak dan masyarakat.
Mentan Amran menegaskan, tidak boleh ada pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak wajar dengan mengorbankan kesejahteraan peternak maupun konsumen. Karena itu, pemerintah menyiapkan pengaturan harga sebagai bagian dari upaya pembenahan tata niaga.
Harga Acuan dan Harga Eceran Tertinggi Disiapkan
Mentan Amran mengatakan pemerintah akan mengatur harga acuan pemerintah atau harga pembelian pemerintah, kemudian harga eceran tertinggi. Pengaturan tersebut masih dalam proses pembahasan.
“Doakan, kita atur dulu harga acuan pemerintah, atau harga pembelian pemerintah, kemudian harga eceran tertinggi. Sementara digodok, kita lakukan terbaik untuk peternak. Tapi ingat, konsumen juga tidak boleh korban,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
