Headline.co.id, Banda Aceh ~ Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia bersama pemangku kepentingan daerah menggelar rapat konsolidasi lintas sektor untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh. Rapat ini bertujuan memastikan pelaksanaan MBG berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.
Pertemuan yang berlangsung di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, pada Sabtu (17/1/2026) ini dihadiri oleh Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo dan dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya. Turut hadir pula unsur Pemerintah Aceh, Kepolisian Daerah Aceh, dan para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Iskandar AP, yang mewakili Gubernur Aceh, menegaskan bahwa MBG sejalan dengan nilai kearifan lokal Aceh, yaitu pemulia jamee atau memuliakan tamu. Menurutnya, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. “MBG membuka lapangan kerja melalui SPPG di setiap kecamatan dan sangat membantu pemerintah daerah, termasuk saat penanganan darurat bencana,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemerintah Aceh mendorong keterlibatan aktif daerah dalam ekosistem Badan Gizi Nasional, termasuk penguatan peran koperasi Merah Putih di gampong serta integrasi program ketahanan pangan. Koordinasi intensif pemerintah kabupaten/kota dan BGN dinilai krusial agar pelaksanaan MBG semakin terintegrasi.
Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Alibasyah juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini. Ia menekankan pentingnya pengawasan kualitas dan keamanan makanan untuk mencegah keracunan, serta perlunya sertifikasi halal pada seluruh makanan MBG. “Koordinasi SPPG dengan puskesmas dan rumah sakit harus diperkuat agar penanganan cepat bila terjadi gangguan kesehatan,” tegasnya.
Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo menyatakan bahwa MBG telah berjalan hampir di seluruh provinsi dan terbukti memberikan dampak kesejahteraan selama satu tahun pelaksanaan. Kodam Iskandar Muda siap mendukung penuh program ini, termasuk pemanfaatan SPPG dalam penanganan pascabencana di Aceh yang memiliki karakter wilayah luas dan geografis beragam. “Kunci keberhasilan ada pada koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi lintas sektor TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujarnya.
Wakil Kepala BGN RI Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa MBG memiliki multiplier effect besar di Aceh. Hingga 16 Januari 2026, jumlah penerima manfaat mencapai 1.717.980 orang dengan kebutuhan 573 SPPG, di mana 545 SPPG telah beroperasi. Program ini menyerap sekitar 28.650 tenaga kerja dan menggerakkan perputaran ekonomi sekitar Rp63 miliar per bulan.
Untuk menjamin transparansi, BGN menerapkan sistem pembayaran langsung ke rekening pemasok guna meminimalisasi potensi penyimpangan. Pembaruan dan validasi data penerima manfaat, termasuk kepatuhan pengisian data untuk mendukung sertifikasi halal seluruh SPPG, menjadi perhatian utama. “Kami berharap komunikasi semakin terbuka dan tidak ada lagi pihak yang sulit dihubungi. Jika masih ditemukan kendala, akan ada langkah tegas,” pungkasnya.
Diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis kini menjadi salah satu program strategis nasional dalam menurunkan stunting, memperbaiki gizi balita, ibu hamil, dan anak sekolah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh menuju Indonesia Emas 2045.
