Headline.co.id ~ Pembangunan hunian tetap (huntap) relokasi pascabencana di Aceh terus dipercepat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memenuhi kebutuhan 21.228 unit rumah pada periode 2026-2027. Program tersebut mencakup pembangunan di sejumlah wilayah Aceh dengan total kebutuhan anggaran Rp6,077 triliun. Berdasarkan data per 21 Oktober 2026, pembangunan huntap di Aceh telah mencatat progres fisik rata-rata 1,52 persen, sementara pemerintah menargetkan percepatan konstruksi hingga akhir tahun. Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menyebut percepatan dilakukan agar masyarakat terdampak bencana segera memperoleh hunian yang layak dan aman.
“Pemerintah terus mempercepat seluruh tahapan pembangunan agar masyarakat terdampak bencana segera memperoleh hunian yang layak. Pemilihan penyedia jasa, penandatanganan kontrak, mobilisasi lapangan, hingga pelaksanaan konstruksi terus kami kawal secara ketat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” kata Safrizal ZA melalui keterangan resmi, Rabu (21/10/2026).
6.220 Unit Huntap Dibangun pada 2026
Pada Tahun Anggaran 2026, pembangunan huntap di Aceh dialokasikan sebanyak 6.220 unit. Rumah-rumah tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, dan Kota Lhokseumawe.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan 6.220 unit tersebut mencapai sekitar Rp1,76 triliun. Hingga 21 Oktober 2026, realisasi penyerapan anggaran tercatat Rp125,39 miliar atau 7,14 persen dari total pagu.
Pemerintah memproyeksikan penyerapan anggaran meningkat hingga 95,07 persen pada akhir Desember 2026. Proyeksi itu sejalan dengan percepatan pelaksanaan konstruksi di seluruh lokasi pembangunan.
Percepatan pekerjaan ditandai dengan rampungnya proses pengadaan penyedia jasa serta penandatanganan kontrak pada seluruh paket pekerjaan Tahun Anggaran 2026. Secara keseluruhan, terdapat 54 paket pembangunan huntap relokasi terpusat di Sumatra.
Nilai kontrak konstruksi fisik untuk seluruh paket tersebut mencapai Rp1,647 triliun. Sementara itu, kontrak manajemen konstruksi tercatat senilai Rp40,72 miliar.
Konstruksi Berjalan di Beragam Kondisi Lahan
Pekerjaan fisik di sejumlah lokasi Aceh telah dimulai. Kegiatan yang berlangsung mencakup pembersihan lahan atau land clearing, pekerjaan pondasi, fabrikasi panel Rumah Instan Sehat Sederhana (RISHA), pengukuran lahan, serta pekerjaan struktur di sejumlah titik.
Pembangunan huntap memanfaatkan beberapa sumber lahan. Lahan yang digunakan lain aset pemerintah daerah, tanah masyarakat, tanah adat, serta lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik sejumlah perusahaan.
Kondisi geografis menjadi salah satu tantangan pelaksanaan pembangunan. Lokasi huntap berada di wilayah dengan karakteristik beragam, mulai dari datar, landai, berkontur, hingga kawasan berlereng tajam.
Tantangan topografi tersebut lain ditemukan di Kabupaten Gayo Lues. Karena itu, pelaksanaan konstruksi dan penyiapan lahan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi.
CSR Tzu Chi Bangun 1.000 Rumah Tipe 36
Penyediaan huntap di Aceh juga mendapat dukungan melalui program gotong royong dari CSR Yayasan Buddha Tzu Chi. Program tersebut menargetkan pembangunan 1.000 rumah tipe 36 di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Utara.
Masing-masing kabupaten mendapat alokasi 500 unit rumah. Hingga 19 Oktober 2026, sebanyak 534 unit telah selesai dibangun, terdiri atas 294 unit di Aceh Tamiang dan 240 unit di Aceh Utara.
Sebagian rumah telah diserahterimakan kepada masyarakat. Penyerahan lain dilakukan di Desa Tanjung Seumantoh, Kabupaten Aceh Tamiang, serta Desa Meunasah Bujok, Kabupaten Aceh Utara.
Sementara itu, unit lainnya masih berada dalam berbagai tahapan konstruksi. Pembangunan rumah tersebut ditargetkan selesai secara bertahap hingga akhir 2026.
Safrizal Tekankan Pengawasan Mutu Huntap
Safrizal yang disebut sebagai mantan Pj Gubernur Aceh menegaskan, percepatan pembangunan huntap harus berjalan beriringan dengan pengawasan kualitas. Menurut dia, rumah yang dibangun harus memenuhi standar teknis dan dapat dihuni masyarakat dalam jangka panjang.
“Pembangunan huntap relokasi terpusat ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Karena itu, seluruh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas harus bekerja profesional, mematuhi spesifikasi teknis, serta mengantisipasi berbagai kendala di lapangan, baik yang berkaitan dengan kondisi topografi maupun penyiapan lahan,” ujar Safrizal.
Ia mengatakan evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh target pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. “Evaluasi akan terus dilakukan agar seluruh target pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu,” kata Safrizal ZA.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
