Headline.co.id, Lampung Timur ~ Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merancang ekosistem Koperasi Nelayan Merah Putih untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di kawasan pesisir. Rancangan tersebut dibahas melalui seminar diseminasi tata niaga kelautan yang dipusatkan di Kabupaten Lampung Timur pada Selasa (27/10/2026). Program ini ditujukan untuk memperkuat posisi tawar nelayan, mengatasi tingginya biaya logistik, serta memutus ketergantungan terhadap rentenir dan tengkulak. Skemanya disiapkan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan dapat menyediakan bahan bakar bersubsidi dan memberikan kepastian harga jual hasil tangkapan.
Sebelum seminar digelar, Kemenkop, BRIN, dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia telah melakukan riset mengenai desain ekosistem ekonomi di tiga lokus pesisir, yakni Indramayu, Sukabumi, dan Lampung Timur. Riset tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai tata niaga kelautan dan strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir.
Koperasi Nelayan Merah Putih untuk Perkuat Nelayan
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Panel Barus, menyoroti kondisi masyarakat pesisir yang masih dihantui kemiskinan meskipun nelayan menjadi pemasok utama protein nasional.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Panel, persoalan yang dihadapi nelayan tidak hanya berkaitan dengan hasil tangkapan, tetapi juga tata niaga dan dukungan ekonomi setelah mereka melaut. Tingginya biaya logistik, tidak tersedianya akses pembiayaan yang sehat, serta absennya lembaga penjamin pembeli atau offtaker disebut menjadi akar persoalan.
Kondisi tersebut turut menyuburkan praktik rentenir. Nelayan yang membutuhkan biaya untuk melaut akhirnya menghadapi beban pembiayaan, sementara kepastian mengenai harga jual hasil tangkapan belum tersedia.
Untuk merespons persoalan itu, pemerintah pusat mulai mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi tersebut diproyeksikan menjadi skema perlindungan kelembagaan bagi nelayan sekaligus memutus dominasi tengkulak di pasar ikan.
Melalui skema itu, ketersediaan bahan bakar bersubsidi diharapkan lebih terjamin. Koperasi juga diproyeksikan memberikan kepastian harga bagi hasil tangkapan yang dijual nelayan.
“Kami berharap nanti nelayan itu kalau mau melaut tidak perlu keluar duit, jadi sejak di tengah laut sudah tahu akan dapat berapa saat mendaratkan hasil tangkapannya,” tegas Panel.
Pernyataan tersebut menggambarkan arah ekosistem yang hendak dibangun pemerintah, yaitu memberikan kepastian sejak nelayan menyiapkan kegiatan melaut hingga hasil tangkapan didaratkan dan dipasarkan.
Pemkab Lampung Timur Minta Implementasi Nyata
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mendesak agar hasil riset akademis dan paparan dalam seminar tersebut segera diterjemahkan menjadi program intervensi di lapangan. Pemkab menilai pembahasan tata niaga kelautan tidak boleh berhenti pada forum diseminasi.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengatakan, potensi kelautan daerahnya tidak akan optimal selama posisi tawar nelayan masih lemah di pasar. Karena itu, kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai perlu diwujudkan melalui langkah yang nyata.
“Ini tidak boleh berhenti hanya sampai di seminar saja, tetapi kita tunggu kolaborasi Kementerian Koperasi dengan Pemda melalui implementasi yang nyata,” ujar Ela.
Dorongan tersebut menempatkan implementasi sebagai tahap penting setelah riset dan seminar. Bagi pemerintah daerah, penguatan kelembagaan koperasi diperlukan agar nelayan tradisional tidak terus berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pasar.
Kerja Sama Lintas Sektor Diharapkan Lindungi Nelayan
Kerja sama lintas sektoral Kemenkop, BRIN, pemerintah daerah, dan unsur nelayan diharapkan dapat membentengi nelayan tradisional dari fluktuasi harga pasar yang tidak wajar.
Riset yang dilakukan di Indramayu, Sukabumi, dan Lampung Timur menjadi bagian dari upaya merumuskan desain ekosistem ekonomi inklusif di kawasan pesisir. Ekosistem tersebut diarahkan untuk menjawab persoalan biaya logistik, pembiayaan, ketersediaan bahan bakar, serta kepastian pembeli dan harga hasil tangkapan.
Optimalisasi fungsi tata niaga kelautan diharapkan dapat memperkuat desa-desa pesisir sebagai pilar ketahanan pangan yang mandiri dan sejahtera. Pemerintah juga berharap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih mampu mengurangi dominasi tengkulak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
