Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan toleransi nol terhadap korupsi dan penyelewengan. Langkah ini diambil untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Hariqo Wibawa Satria, dalam sebuah podcast di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Hariqo menjelaskan bahwa pergantian kepemimpinan di BGN, yang kini dipimpin oleh Sudaryono menggantikan Nanik S Deyang, menjadi momentum penting untuk pembenahan internal. “Pak Sudaryono dan jajaran langsung menginventarisir berbagai masalah, mengelompokkannya, dan menyelesaikannya satu per satu. Fokus utamanya adalah pembenahan sumber daya manusia (SDM), penegakan disiplin, serta transparansi sistem,” ujar Hariqo.
Sebagai langkah awal, BGN telah memberhentikan 261 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bermasalah, mengancam sanksi pemecatan bagi sembilan ASN, serta memproses disiplin 48 pegawai lainnya. Selain itu, sebanyak 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPBG) atau dapur penyedia yang tidak memenuhi standar kesehatan dan pengelolaan limbah telah ditutup secara permanen.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Hariqo menekankan pentingnya keteladanan pimpinan dalam menghindari benturan kepentingan. “Pimpinan BGN menegaskan tidak punya kepentingan bisnis atau kepemilikan dapur dalam program ini. Keteladanan ini penting agar jajaran di bawahnya mematuhi aturan yang sama. Seluruh operasional diikat dalam trust by system, bukan atas arahan personal,” kata Hariqo.
Untuk mendukung efisiensi kerja dan transparansi publik, BGN juga meluncurkan Pusat Layanan Terpadu serta Media Center sebagai sarana pengaduan dan keterbukaan informasi. Hariqo menekankan bahwa MBG adalah program strategis untuk menyelamatkan generasi mendatang dari ancaman masalah gizi, stunting, hingga penyakit tidak menular akibat pola makan buruk. “Makan Bergizi Gratis ini adalah program yang sangat penting bagi masa depan anak-anak kita. Mengorupsi atau menyelewengkan anggaran MBG bukan sekadar mencuri uang negara, tetapi merampas masa depan anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, hukumannya harus tegas,” tegasnya.
Hariqo menambahkan bahwa negara-negara maju seperti Jepang, Spanyol, Finlandia, dan Amerika Serikat telah menjalankan program makan di sekolah selama puluhan tahun. Pemenuhan gizi anak di sekolah terbukti menjadi investasi jangka panjang yang lebih hemat dibandingkan menanggung lonjakan biaya kesehatan di masa depan.
BGN kini memfokuskan sasaran utama kepada kelompok masyarakat kurang mampu, keluarga miskin ekstrem, wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta kelompok rentan 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita). Pemerintah juga memberikan fleksibilitas bagi sekolah-sekolah yang mampu membiayai kebutuhan gizi siswanya untuk tidak memaksakan diri menerima bantuan MBG, sehingga anggaran dapat dialokasikan lebih tajam.
Terkait dinamika informasi dan tanggapan publik, Hariqo menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa masyarakat yang menyampaikan kritik konstruktif terhadap program MBG merupakan partisipan aktif yang membantu perbaikan kualitas layanan. Ia membantah narasi disinformasi yang menyebutkan bahwa pengkritik MBG akan diproses hukum atau diminta meninggalkan negara. “Kritik dari masyarakat dan media sosial justru sangat dibutuhkan dan dilindungi. Pengkritik yang membangun adalah pahlawan gizi. Presiden sudah menegaskan bahwa orang yang benar dan menyampaikan kritik harus merasa aman, sementara pihak yang terbukti bersalah atau melakukan penyelewengan yang diproses hukum,” jelas Hariqo.
Karena itu, Tenaga Ahli Bakom mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan MBG di lapangan.
