Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto mewakili Menteri Pertahanan menghadiri rapat kerja Kementerian Pertahanan dan TNI bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Rapat tersebut membahas masukan dan pandangan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Pembahasan itu diikuti pimpinan dan anggota Baleg DPR RI bersama jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI. Dalam rapat, Wamenhan menyampaikan dukungan Kemhan dan TNI terhadap penataan agraria yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.
Raker Bahas RUU Reforma Agraria
Rapat kerja Kemhan/TNI dengan Baleg DPR RI menjadi forum untuk membahas masukan serta pandangan mengenai RUU Pengaturan Reforma Agraria. Wamenhan hadir dalam rapat tersebut untuk mewakili Menteri Pertahanan.
Dalam kesempatan itu, Wamenhan menyampaikan dukungan Kementerian Pertahanan dan TNI terhadap upaya penataan agraria. Dukungan tersebut diarahkan pada terwujudnya pengaturan agraria yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, serta kepastian hukum.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pembahasan RUU Reforma Agraria berlangsung dengan melibatkan pimpinan dan anggota Baleg DPR RI. Dari pihak Kemhan dan TNI, rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat terkait.
Wamenhan Tekankan Sinergi Pengelolaan Pertanahan
Selain menyampaikan dukungan terhadap penataan agraria, Wamenhan menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mendukung penataan dan pengelolaan pertanahan secara tertib.
Menurut Wamenhan, proses penataan pertanahan perlu dilakukan melalui inventarisasi, validasi, pemetaan, dan penataan data. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan pertanahan yang tertib dan transparan.
Penataan data pertanahan juga diharapkan memberikan kepastian hukum serta tetap mendukung kepentingan strategis nasional. Hal itu menjadi bagian dari perhatian dalam pembahasan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria.
Sejumlah Pejabat Kemhan dan TNI Hadir
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI, serta pejabat Eselon I dan II Kemhan dan TNI.
Kehadiran jajaran tersebut melengkapi pembahasan Kemhan/TNI dan Baleg DPR RI terkait RUU Reforma Agraria. Forum itu membahas pandangan mengenai penataan agraria, termasuk kebutuhan koordinasi dan pengelolaan data pertanahan.
Melalui rapat tersebut, Kemhan dan TNI menyampaikan dukungan terhadap upaya penataan agraria yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, serta kepentingan strategis nasional. (Biro Infohan Setjen Kemhan)
