Headline.co.id, Palembang ~ Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) telah menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 pada Oktober 2026. Penyusunan APBD Sumsel 2027 tersebut dibahas dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 di Aula Dinas Perhubungan Sumsel, Kota Palembang, Selasa (10/11/2026). Kegiatan itu dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni dan dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra. Sosialisasi digelar untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah mengenai penyusunan dan pelaksanaan APBD agar belanja lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai prioritas pembangunan.
APBD Sumsel 2027 Harus Beri Dampak Nyata
Agus Fatoni menekankan, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Menurut dia, ukuran penting lainnya adalah manfaat dan dampak program pembangunan bagi masyarakat.
“Setiap anggaran yang dialokasikan harus berangkat dari perencanaan yang matang, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan dan memberikan hasil nyata. Pentingnya pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta selaraskan sasaran program pemerintah daerah dengan prioritas program pemerintah pusat,” ujar Fatoni.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia mengatakan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan prinsip tersebut, setiap program yang dibiayai APBD diharapkan memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Fatoni juga mengingatkan pentingnya menyelaraskan sasaran program pemerintah daerah dengan prioritas program pemerintah pusat. Penyelarasan itu diperlukan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah dapat mendukung prioritas pembangunan nasional.
Penyusunan APBD Rampung pada Oktober 2026
Sekda Provinsi Sumsel Edward Candra mengatakan Pemprov Sumsel telah merampungkan penyusunan APBD 2027 pada Oktober 2026. Penyusunan tersebut dilakukan melalui proses pembahasan yang melibatkan badan anggaran.
“Pemprov Sumsel telah menyelesaikan penyusunan APBD 2027 pada Oktober lalu. Dalam prosesnya, terdapat sejumlah dinamika dan pembahasan bersama badan anggaran yang menjadi bagian dari upaya menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah,” ujar Edward saat membuka kegiatan sosialisasi.
Edward menjelaskan, Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD. Pedoman tersebut digunakan agar pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Edward, persiapan APBD 2027 perlu dilakukan lebih awal meskipun pelaksanaan APBD 2026 masih berjalan. Penyusunan lebih awal dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Belanja Hibah dan Infrastruktur Jadi Perhatian
Dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Sumsel 2027, Edward menyoroti sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian. Aspek tersebut meliputi pengaturan belanja hibah, pemenuhan alokasi belanja wajib atau mandatory spending, serta upaya mempertahankan belanja infrastruktur.
Perhatian terhadap belanja infrastruktur dilakukan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Karena itu, perencanaan anggaran perlu disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sekaligus kebutuhan pembangunan.
Selain itu, pengaturan belanja hibah dan pemenuhan mandatory spending menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan APBD. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian dari pembahasan untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah.
Edward berharap sosialisasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dapat memperkuat pemahaman perangkat daerah mengenai ketentuan pengelolaan APBD 2027. Pemahaman tersebut diharapkan mendukung perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Melalui penguatan tata kelola keuangan daerah, Pemprov Sumsel berupaya memastikan anggaran yang dialokasikan mendukung prioritas pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penerapan pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi bagian penting agar pelaksanaan APBD menghasilkan dampak sesuai kebutuhan masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Waspada Ancaman Serangan Siber, Kemkomdigi Perkuat Kesiapsiagaan Layanan Digital Pemerintah](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-waspada-ancaman-serangan-siber-kemkomdigi-perkuat-kesiapsiagaan-layanan-digital-pemerintah.jpeg)
