Headline.co.id, Pekanbaru ~ Pemerintah Provinsi Riau mendorong integrasi program listrik perdesaan dengan pembangunan pendidikan, perumahan, dan fasilitas publik. Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan dari Pemerintah Daerah serta Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Penyelesaian Perizinan di Kantor PT PLN (Persero) UID Riau dan Kepulauan Riau, Kota Pekanbaru, Rabu (16/9/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, kebutuhan listrik harus dipetakan sejak tahap perencanaan agar berbagai program pemerintah dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Menurutnya, listrik perdesaan Riau tidak lagi hanya berfungsi untuk penerangan rumah tangga, tetapi juga menopang layanan pendidikan, kegiatan ekonomi, dan pelayanan publik.
Syahrial meminta pemerintah kabupaten dan kota mendata lokasi yang menjadi sasaran berbagai program pemerintah. Data tersebut selanjutnya dapat disinkronkan dengan pemerintah pusat dan PT PLN (Persero) sehingga pembangunan jaringan listrik, fasilitas pendidikan, perumahan, serta layanan publik berjalan lebih terpadu.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Listrik Perdesaan Riau Dukung Digitalisasi Sekolah
Dalam kegiatan itu, Syahrial menyoroti kebutuhan listrik di sejumlah sekolah di kabupaten dan kota di Riau. Sekolah-sekolah tersebut telah menerima perangkat digitalisasi pendidikan dari pemerintah pusat, tetapi masih membutuhkan dukungan kelistrikan agar perangkat dapat digunakan secara optimal.
“Sekolah memang menjadi perhatian. Ada beberapa sekolah di kabupaten/kota kita yang sudah menerima program nasional berupa interactive flat panel, yang memang membutuhkan listrik,” katanya.
Syahrial menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Penyediaan sarana pendidikan, perumahan, dan fasilitas publik perlu direncanakan bersamaan dengan kebutuhan energi serta infrastruktur pendukungnya.
Sinkronisasi sejak awal diperlukan agar fasilitas yang telah dibangun dan bantuan yang sudah disalurkan pemerintah tidak mengalami kendala saat digunakan. Salah satu kendala yang diantisipasi ialah belum tersedianya akses listrik di lokasi penerima program.
Perumahan Perlu Dibarengi Akses Listrik
Selain sektor pendidikan, Syahrial menekankan pentingnya memasukkan kebutuhan listrik dalam program pembangunan perumahan. Ketersediaan rumah, menurut dia, harus disertai pelayanan dasar agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai sudah mendapatkan program rumah, tetapi rumahnya tidak ada listrik. Karena itu, kebutuhan listrik harus kita pastikan menjadi bagian dari perencanaan,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya mengusulkan lokasi pembangunan, tetapi juga memastikan kebutuhan infrastrukturnya. Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menyelaraskan rencana pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan PLN.
PLN Minta Dukungan Pemerintah Daerah
General Manager PT PLN (Persero) UID Riau dan Kepulauan Riau Didik Wicaksono mengatakan keberhasilan program listrik perdesaan membutuhkan koordinasi PLN dan pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan jaringan listrik tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan PLN.
Pemerintah daerah memiliki peran dalam memastikan validitas lokasi, kesiapan lahan, akses menuju lokasi, serta penyelesaian berbagai persoalan administrasi. Dukungan tersebut dibutuhkan agar proses pembangunan dapat berjalan lancar.
“PLN menyadari bahwa kelancaran dan kesuksesan pembangunan listrik perdesaan tidak bisa kami pikul sendiri. PLN tidak bisa berjalan sendiri,” kata Didik.
Ia menjelaskan, pola penyediaan listrik akan disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. Daerah yang berada dekat jaringan distribusi PLN dapat dilayani melalui perluasan jaringan.
Sementara itu, wilayah yang sulit dijangkau jaringan distribusi dapat menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pilihannya meliputi PLTS komunal maupun PLTS individual.
Integrasi perencanaan listrik perdesaan Riau dengan sektor pendidikan, perumahan, dan fasilitas publik diharapkan membuat pembangunan lebih efektif. Langkah ini juga ditujukan untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat digunakan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
