Headline.co.id ~ Komisi Yudisial (KY) menegaskan pengawasan etik terhadap hakim tidak boleh mencampuri kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menyampaikan hal itu dalam kuliah umum di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (18/11/2026). Penegasan tersebut disampaikan untuk menjaga independensi peradilan sekaligus memastikan integritas dan kepatuhan hakim terhadap kode etik. KY menjalankan mandatnya dengan memeriksa dugaan pelanggaran etika, bukan menilai penerapan pasal dalam putusan.
Abdul Chair mengatakan pengawasan etik merupakan bagian penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan kehakiman dan membangun peradilan yang berkeadilan, profesional, serta akuntabel. Ia menekankan, pemeriksaan terhadap perilaku hakim harus dibedakan dari penilaian atas pertimbangan hukum atau putusan yang dihasilkan.
“Kita harus berpikir secara teoretis dan filosofis. Persoalan integritas dan profesionalitas sangat penting. KY tidak akan memeriksa penerapan pasal karena hal tersebut merupakan mahkota hakim,” ujar Abdul Chair dalam kuliah umum bertema Komisi Yudisial sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman guna Mewujudkan Judicial Independence dalam Rangka Good Governance.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Komisi Yudisial Jaga Etika Tanpa Mengambil Alih Kewenangan Hakim
Menurut Abdul Chair, KY tidak mengambil alih kewenangan hakim untuk memutus perkara. Lembaga tersebut memiliki mandat konstitusional untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Pemisahan fungsi itu diperlukan agar pengawasan etik tidak mengganggu independensi hakim. Pada saat yang sama, kewenangan kehakiman tetap harus dijalankan dengan menjunjung integritas dan profesionalitas.
Abdul Chair menjelaskan, peran KY sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman perlu didukung landasan teoretis dan filosofis yang jelas. Penegakan hukum, katanya, tidak cukup hanya bertumpu pada kepastian hukum, tetapi juga perlu memperhatikan keadilan prosedural dan substantif.
Ia juga menilai etika memiliki cakupan lebih luas daripada hukum karena menjadi landasan moral dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab. “Etika itu lebih luas daripada hukum. Etika mendahului hukum. Etika adalah akhlakul karimah. KY dibentuk untuk menegakkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. KY berjuang untuk kepentingan sosial dan negara, sekaligus memperkuat konsepsi kekuasaan kehakiman,” katanya.
Pengawasan Etik Diharapkan Menjaga Kepercayaan Publik
Pelaksanaan tugas KY, lanjut Abdul Chair, perlu mengedepankan independensi dan akuntabilitas. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, tanpa mengaburkan batas kewenangan pengawasan etik dan fungsi mengadili.
Rektor UINSI Samarinda Zurqoni mengapresiasi pelaksanaan kuliah umum tersebut. Ia berharap kegiatan itu memperluas wawasan mahasiswa mengenai dinamika penegakan hukum dan peran lembaga negara dalam menjaga kualitas peradilan.
Zurqoni mengatakan persoalan di masyarakat terus berkembang sehingga kalangan akademisi perlu mengikuti perubahan dan memperbarui pengetahuan. “Dinamika persoalan di masyarakat terus berkembang sehingga para cendekiawan harus mengikuti perkembangan tersebut dengan terus belajar dan menambah wawasan. Semoga kuliah umum ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya mahasiswa,” ujarnya.
Kuliah umum tersebut mengangkat pentingnya pemahaman mengenai kewenangan KY dan independensi hakim. Peradilan yang berintegritas, sebagaimana ditekankan dalam kegiatan itu, membutuhkan kebebasan hakim dalam memutus perkara sekaligus penegakan etika yang konsisten.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















