Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan sembilan langkah untuk memperkuat tata kelola zakat dan dana umat dalam Rapat Kerja dan Awards Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS RI 2026 di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Langkah itu mencakup peningkatan penghimpunan, produktivitas aset wakaf, integrasi pengelola, hingga sinkronisasi data penerima manfaat. Menag menyampaikan arahan tersebut dalam acara bertema “Memaksimalkan Dana Umat untuk Kesejahteraan Bangsa”. Penguatan diperlukan agar penghimpunan dan penyaluran dana umat lebih terarah serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam tata kelola zakat, salah satu persoalan yang disoroti Nasaruddin ialah besarnya jarak potensi dan realisasi penghimpunan. Zakat nasional baru menyentuh 2,12 persen dari potensi Rp327 triliun per tahun. Menurutnya, upaya mengatasi kemiskinan juga perlu mengoptimalkan 32 sumber dana umat lainnya, yang total potensinya lebih dari Rp1.200 triliun per tahun.
“Zakat itu adalah subordinasi dari dana umat, sedangkan superordinatnya adalah dana umat secara keseluruhan. Tidak mungkin kita bisa membebaskan kemiskinan hanya dengan zakat,” ujar Nasaruddin.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penghimpunan, aset wakaf, dan koordinasi pengelola
Langkah pertama yang didorong Menag adalah mempercepat penghimpunan untuk mempersempit jarak potensi dan realisasi zakat. Ia menekankan agar zakat dikelola dalam kerangka dana umat yang lebih luas, bukan sebagai satu-satunya sumber untuk mengatasi kemiskinan.
Kedua, ia meminta aset umat yang belum produktif dioptimalkan agar menghasilkan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan. Nasaruddin menyoroti tanah dan aset wakaf yang berada di lokasi strategis, tetapi belum dikelola maksimal. Ia menyebut aset wakaf secara keseluruhan memiliki luas setara dengan Singapura.
“Banyak sekali aset wakaf kita yang luas totalnya setara dengan Singapura dan berada di lokasi strategis. Jika diproduktifkan, misalnya dikelola menjadi unit usaha modern seperti minimarket, hasilnya akan luar biasa,” ungkapnya.
Ketiga, penguatan diarahkan pada integrasi ribuan pengelola zakat dan pencegahan tumpang tindih program. Nasaruddin mendorong UPZ dan pengumpul zakat di masjid untuk bersinergi, bukan bersaing menarik muzaki. Koordinasi juga diperlukan agar bantuan kepada lembaga sosial atau panti asuhan tidak disalurkan secara ganda.
Keempat, Menag menekankan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam hingga tingkat teknis mikro, disertai percepatan transformasi digital. Pemanfaatan teknologi informasi, kata dia, perlu ditingkatkan dalam penghimpunan maupun pengawasan agar pengelolaan dana umat dapat mengikuti perkembangan zaman.
Akuntabilitas dan bantuan yang mendorong kemandirian
Kelima, Nasaruddin meminta pelanggaran etika oleh oknum pengelola ditindak tegas agar tidak mencederai reputasi lembaga zakat secara nasional. Ia mengaitkan kredibilitas pengelola dengan kepercayaan masyarakat terhadap potensi dana umat.
“Mari kita jujur dan profesional mengurus umat ini. Jika kita semua kredibel di mata masyarakat, potensi besar dana umat ini akan benar-benar menjadi kekuatan untuk menyejahterakan bangsa,” tegasnya.
Keenam, pengelola diminta menata proporsi program dan menggeser orientasi bantuan dari pola konsumtif menuju pemberdayaan produktif. Nasaruddin meminta setiap bantuan memiliki persentase terukur serta memastikan modal usaha yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif.
“Program kita di BAZNAS, UPZ, dan lain-lain selama ini masih berjangka pendek dan konsumtif. Padahal, banyak sekali yang harus kita lakukan untuk umat ini melalui program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. BAZNAS perlu mengatur berapa dana dan berapa persentasenya, sekaligus memastikan dana yang mestinya produktif tidak dibelokkan menjadi konsumtif,” ujarnya.
Ketujuh, ia mendorong penyusunan instrumen untuk mengukur dampak program dan pengawasan berkelanjutan terhadap penerima manfaat. Pendampingan dinilai penting agar modal ekonomi mikro untuk mustahik tidak habis dalam satu atau dua tahun, tetapi dapat berkembang menjadi kemandirian ekonomi.
Kedelapan, literasi masyarakat tentang penghitungan zakat dan instrumen keuangan sosial syariah perlu diperkuat. Edukasi publik yang masif dan ramah diharapkan membantu masyarakat memahami tata cara menunaikan zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hingga hibah secara tepat.
Sinkronisasi data dan dukungan Kementerian Agama
Kesembilan, Menag meminta basis data penerima manfaat disinkronkan dengan sistem Satu Data nasional atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Integrasi data lintas kementerian dan lembaga, menurutnya, dapat mengurangi subjektivitas di lapangan dan membantu memastikan penyaluran dana umat tepat sasaran.
Untuk mengawal penguatan tersebut, Nasaruddin menyatakan Kementerian Agama siap mendukung BAZNAS dan seluruh UPZ di Indonesia. Dukungan itu termasuk membantu proses birokrasi demi kemaslahatan umat.
“Kementerian Agama membuka pintu selebar-lebarnya untuk bersinergi, termasuk dalam membantu dalam proses birokrasi demi kemaslahatan umat,” pungkasnya.
Melalui sinergi tersebut, Menag berharap BAZNAS dan UPZ dapat mengoptimalkan penghimpunan sekaligus menghadirkan dampak kesejahteraan yang nyata. Ia menilai tata kelola yang modern, transparan, dan terintegrasi dapat menjadikan dana umat sebagai pilar kemandirian bangsa.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
















