Headline.co.id, Yogyakarta ~ Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus kericuhan seusai demonstrasi di sekitar Gedung DPRD DIY pada Selasa (10/11/2026) malam. Keempat tersangka telah ditahan setelah polisi mengembangkan penyidikan terkait dugaan keterlibatan mereka dalam pembuatan, penyerahan, hingga penggunaan bom molotov. Selain mengusut keterlibatan para tersangka, Polda DIY juga memproses dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan 11 anggota kepolisian saat pengamanan aksi tersebut.
Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo mengungkapkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar pihak yang membawa bom molotov saat kericuhan, tetapi juga mereka yang diduga terlibat dalam proses pembuatan dan penyerahan bom molotov.
“Empat (orang), sampai dengan yang membuat bom molotov,” kata Langgeng saat ditemui wartawan seusai acara silaturahmi bersama masyarakat di Kalurahan Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Rabu (18/11/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Langgeng menjelaskan bahwa keempat tersangka memiliki dugaan peran dalam rangkaian peristiwa kericuhan tersebut. Namun, ia tidak mengungkap secara terperinci latar belakang maupun kelompok asal para tersangka.
Menurutnya, proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan perbuatan yang melanggar hukum tanpa mempertimbangkan latar belakang pihak yang terlibat.
“Jadi saya enggak melihat itu siapapun, yang jelas ada perbuatan pelanggaran, membuat bom molotov, kemudian berikutnya menyerahkan bom molotov kepada para perusuh. Yang itu yang dipakai untuk melakukan kerusuhan di Kantor DPRD Provinsi DIY pada tanggal 10 November 2026 yaitu pada malam hari. Itu adalah perusuh,” kata dia.
Penyidikan Berkembang dari Penangkapan Tersangka Pertama
Keempat tersangka dalam kasus kericuhan demonstrasi 10 November 2026 masing-masing berinisial MGYP, BPPS, ATTHS, dan SAY. Seluruhnya kini menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda DIY.
“Dari kejadian kerusuhan pada tanggal 10 November, Polda DIY telah menetapkan 4 tersangka dan telah melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka di Rutan Polda DIY,” kata Novita saat dihubungi, Rabu (18/11/2026).
Pengungkapan kasus tersebut berkembang setelah polisi menangkap MGYP pada Selasa (17/11/2026). Ia diduga membawa bom molotov, petasan, serta senjata tajam berupa pisau lipat berwarna hitam saat kericuhan berlangsung.
Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan terhadap MGYP, kepolisian kemudian menetapkan tiga orang lainnya, yakni BPPS, ATTHS, dan SAY, sebagai tersangka.
Novita menyebutkan bahwa penetapan ketiga tersangka tersebut didasarkan pada barang bukti yang diperoleh kepolisian serta dugaan adanya pemufakatan jahat.
“Mengacu pada barang bukti yang disampaikan sebelumnya dan adanya pemufakatan jahat,” kata Novita.
Meski telah menetapkan empat tersangka, kepolisian belum mengungkap secara terperinci latar belakang masing-masing tersangka. Penanganan perkara tersebut masih berlangsung di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY.
“Saat ini masih dalam proses penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY,” ucapnya.
Satu Mahasiswa UGM Ditetapkan sebagai Tersangka
Salah seorang tersangka berinisial ATTHS diduga merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Penetapan status tersangka terhadap mahasiswa tersebut bermula dari pemeriksaan sebagai saksi berdasarkan hasil pengembangan penyidikan terhadap MGYP.
Mahasiswa tersebut sebelumnya dibawa ke Mapolda DIY untuk dimintai keterangan dengan pendampingan penasihat hukum dan tim dari pihak kampus.
Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum UGM, Jaka Triyana, sebelumnya mengonfirmasi bahwa salah seorang mahasiswa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
“Tersangka (status mahasiswa tersangka),” kata Jaka saat dihubungi, Selasa (17/11/2026).
Propam Usut Dugaan Kekerasan 11 Anggota Polisi
Di tengah penyidikan terhadap empat tersangka kericuhan demonstrasi, Polda DIY juga menindaklanjuti dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan 11 anggota kepolisian saat pengamanan aksi.
Langgeng mengatakan bahwa Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) turut melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian.
Ia juga meminta masyarakat yang menyaksikan secara langsung tindakan kekerasan oleh anggota polisi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Propam Polda DIY.
“Sama, anggota kami yang diduga melakukan pelanggaran dari Kabid Propam, juga membuat olah TKP. Jadi, saksi yang melihat langsung anggota polisi melakukan kekerasan, laporkan ke Propam, dan kami periksa. Sama, tidak ada yang kebal hukum,” kata Langgeng.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan kewajiban kepolisian dan harus berlaku terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk anggota kepolisian.
Polda DIY Libatkan Komnas HAM hingga Ombudsman
Dalam penanganan kasus demonstrasi 10 November 2026, Polda DIY turut melibatkan sejumlah lembaga eksternal, yakni Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman Republik Indonesia.
Langgeng menekankan pentingnya penegakan hukum yang memberikan perlindungan kepada semua pihak secara adil dan seimbang.
“Jadi di negara hukum ini, sekarang yuk kita hukum untuk menciptakan yaitu perlindungan kepada semua pihak, hukum yang seimbang, hukum yang adil, Jadi tidak ada yang kebal hukum, siapapun,” tutup dia.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















