Headline.co.id, Jakarta ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp40,5 miliar oleh anggota DPR RI, Anwar Sadad, dalam perkara suap pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022. Temuan tersebut disampaikan KPK dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026). Uang itu diduga berasal dari biaya komitmen atau commitment fee yang diserahkan para koordinator lapangan untuk memperoleh alokasi dana hibah. Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik turut menahan Bagus Wahyudiono yang merupakan staf sekaligus orang kepercayaan Anwar Sadad.
Berdasarkan hasil penyidikan KPK, Anwar Sadad diduga memperoleh bagian terbesar dari pengumpulan uang komitmen yang mencapai sekitar Rp41,7 miliar selama empat tahun. Sementara itu, Bagus Wahyudiono diduga mendapatkan bagian senilai kurang lebih Rp1,26 miliar dari pengurusan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tersebut.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa penerimaan uang tersebut berkaitan dengan alokasi dana hibah yang menjadi kuota Anwar Sadad ketika masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024. Penyidik menduga terdapat persyaratan pemberian sejumlah uang kepada Anwar bagi pihak-pihak yang ingin memperoleh alokasi anggaran tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp 41,7 miliar. Di mana sebesar Rp 40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp 1,26 miliar,” ungkap Taufik, Senin (16/11/2026).
Anwar Sadad Diduga Mengantongi Kuota Dana Hibah Rp291,5 Miliar
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, dugaan suap bermula dari proses pembagian alokasi dana hibah Pokmas kepada anggota DPRD Jawa Timur.
Anwar Sadad bersama para ketua fraksi DPRD Jawa Timur diduga menentukan besaran kuota dana hibah yang dialokasikan kepada masing-masing anggota dewan. Staf Sekretariat DPRD kemudian melakukan rekapitulasi besaran anggaran sekaligus menghimpun usulan kegiatan dari setiap anggota.
Dari proses pembagian tersebut, Anwar Sadad diduga memperoleh kuota dana hibah dengan nilai keseluruhan mencapai Rp291,5 miliar sepanjang tahun anggaran 2019–2022.
Adapun rincian alokasi dana hibah yang menjadi kuota Anwar Sadad menurut KPK sebagai berikut:
- Tahun 2019 sebesar Rp48,9 miliar.
- Tahun 2020 sebesar Rp37,6 miliar.
- Tahun 2021 sebesar Rp121,3 miliar.
- Tahun 2022 sebesar Rp83,7 miliar.
Alokasi terbesar tercatat pada tahun anggaran 2021, yakni mencapai Rp121,3 miliar. Angka tersebut merupakan nilai kuota dana hibah yang diduga dialokasikan melalui Anwar Sadad, bukan nilai uang suap yang diterimanya.
KPK menduga Anwar memanfaatkan pengurusan alokasi dana hibah tersebut dengan mensyaratkan pemberian uang komitmen sebesar 15 hingga 20 persen.
Persyaratan itu diduga diberlakukan terhadap koordinator lapangan maupun anggota DPRD Jawa Timur yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.
KPK Ungkap Tiga Jalur Penyerahan Uang kepada Anwar Sadad
Penyidik KPK mengidentifikasi sejumlah mekanisme yang diduga digunakan untuk menyerahkan uang komitmen dari para koordinator lapangan kepada Anwar Sadad.
Koordinator lapangan yang menyanggupi persyaratan pemberian uang tersebut kemudian membentuk kelompok masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah.
Proposal yang telah disusun selanjutnya disampaikan kepada anggota DPRD Jawa Timur atau pihak yang mewakilinya.
Dalam pelaksanaannya, KPK menduga para koordinator lapangan menyerahkan uang komitmen sebesar 20 hingga 25 persen melalui tiga cara.
Pertama, uang diserahkan secara langsung dalam bentuk tunai kepada Anwar Sadad. Kedua, penyerahan dilakukan melalui Bagus Wahyudiono, baik secara tunai maupun transfer.
Ketiga, para koordinator lapangan diminta membayarkan kebutuhan pribadi Anwar Sadad sebagai bagian dari pemberian uang komitmen dalam pengurusan dana hibah.
Melalui sejumlah mekanisme tersebut, KPK menduga Anwar Sadad menerima uang sekitar Rp40,5 miliar selama periode 2019–2022.
Orang Kepercayaan Anwar Sadad Diduga Mengelola Penerimaan Uang
Dalam perkara tersebut, KPK turut mengungkap dugaan keterlibatan Bagus Wahyudiono sebagai pihak yang menghubungkan Anwar Sadad dengan para koordinator lapangan.
Bagus tidak hanya diduga terlibat dalam proses pengumpulan uang, tetapi juga mengoordinasikan usulan pekerjaan yang akan dibiayai melalui dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ia disebut bertugas memeriksa kelengkapan dokumen usulan, mengelola uang komitmen yang diterima, serta membuat rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran Anwar Sadad.
“Selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir commitment fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS,” terang Taufik.
Atas dugaan keterlibatannya tersebut, Bagus Wahyudiono disebut memperoleh bagian uang kurang lebih Rp1,26 miliar.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga telah menyita dua aset milik Bagus. Aset tersebut berupa satu unit rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Dana Hibah untuk Kepentingan Masyarakat Diduga Terpotong hingga 45 Persen
Selain mendalami dugaan aliran uang kepada Anwar Sadad dan stafnya, KPK mengungkap adanya dugaan pemotongan anggaran setelah dana hibah dicairkan kepada kelompok masyarakat.
Menurut Taufik, para koordinator lapangan diduga kembali mengambil sekitar 20 hingga 30 persen dari dana hibah yang telah dicairkan.
Akibat rangkaian pemotongan tersebut, dana yang benar-benar digunakan untuk menjalankan kegiatan masyarakat diperkirakan hanya mencapai 55 hingga 70 persen dari anggaran awal.
Dengan demikian, berdasarkan perkiraan yang disampaikan KPK, sekitar 30 hingga 45 persen dari anggaran awal diduga tidak digunakan untuk pelaksanaan program masyarakat.
Dugaan tersebut menunjukkan bahwa pemotongan anggaran tidak hanya terjadi pada tahap pengurusan alokasi, tetapi juga setelah dana hibah dicairkan kepada kelompok masyarakat penerima.
KPK Tahan Bagus Wahyudiono dalam Klaster Anwar Sadad
Sebagai bagian dari pengembangan penyidikan, KPK resmi menahan Bagus Wahyudiono pada Senin (16/11/2026).
Bagus menjalani penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
“Dalam perkara ini, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka dari pihak penerima klaster kedua, yaitu saudara BGS selaku staf dari saudara AS,” kata Taufik.
Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono merupakan dua tersangka pihak penerima dalam klaster kedua kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur.
Selain keduanya, KPK menetapkan 10 tersangka pihak pemberi dalam klaster tersebut. Empat orang telah menjalani persidangan, yakni RA Wahid Ruslan, Moch Mahrus, M Fathullah, dan Achmad Yahya.
Sementara itu, enam tersangka pihak pemberi lainnya belum ditahan, yakni Mahud, Fauzan Adima, Jon Junaidi, Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motollib.
Kasus Dana Hibah Jatim Merupakan Pengembangan OTT Tahun 2022
Perkara yang menjerat Anwar Sadad merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022 terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua P. Simanjuntak.
Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka pada 10 Oktober 2025. Mereka terdiri atas empat tersangka pihak penerima dan 17 tersangka pihak pemberi yang penanganan perkaranya dibagi menjadi tiga klaster.
Hingga 16 November 2026, sebanyak tujuh tersangka disebut telah ditahan. Sementara penyidikan terhadap salah satu tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
KPK memastikan akan melanjutkan penyidikan, termasuk melakukan upaya paksa terhadap tersangka lainnya hingga perkara memasuki tahap penuntutan.
“Ya kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan,” jelas Taufik.
Dalam perkara ini, Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Belum terdapat keterangan atau tanggapan langsung dari Anwar Sadad mengenai dugaan penerimaan uang Rp40,5 miliar tersebut dalam bahan pemberitaan ini. Seluruh dugaan yang disampaikan KPK masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















![[Siaran Pers] Pemerintah Siapkan Pengawasan Digital Berbasis Risiko, Wamen Nezar Patria: Sektor Strategis Jadi Prioritas](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-pemerintah-siapkan-pengawasan-digital-berbasis-risiko-wamen-nezar-patria-sektor-strategis-jadi-pri.jpg)