Headline.co.id, Yogyakarta ~ Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) akan menentukan kelanjutan proses hukum terhadap 154 orang yang diamankan setelah aksi demonstrasi berujung ricuh di kawasan DPRD DIY dan Malioboro, Selasa (10/11/2026). Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo memastikan proses gelar perkara pada Rabu (11/11/2026) melibatkan sejumlah lembaga pengawas eksternal untuk menjamin transparansi penanganan. Langkah tersebut dilakukan di tengah munculnya kritik dan tudingan tindakan represif aparat kepolisian selama pengamanan unjuk rasa. Polisi juga memberikan klarifikasi mengenai keberadaan kendaraan taktis di sekitar Universitas Gadjah Mada (UGM) serta keterlibatan sejumlah elemen masyarakat.
Irjen Pol Langgeng Purnomo mengatakan, gelar perkara dilakukan untuk memilah orang-orang yang dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dan mereka yang tidak memenuhi dasar untuk diproses lebih lanjut.
“Hari ini dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan mana pihak yang lanjut ke proses penyidikan dan mana yang dipulangkan. Proses ini disaksikan langsung oleh Komnas HAM, Kompolnas, hingga Ombudsman,” ujar Irjen Pol Langgeng Purnomo, Rabu (11/11/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Kapolda, pelibatan pengawas eksternal menjadi bagian dari upaya kepolisian memastikan penanganan perkara berlangsung secara transparan dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.
Dari 154 orang yang diamankan, terdapat mahasiswa, pelajar tingkat sekolah menengah atas (SMA), pelajar sekolah menengah pertama (SMP), hingga anak-anak.
Kapolda menegaskan, penanganan terhadap anak di bawah umur dilakukan secara khusus dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Hingga penjelasan tersebut disampaikan, kepolisian masih melakukan proses untuk menentukan pihak yang akan menjalani penyidikan dan pihak yang dapat dipulangkan.
Kapolda DIY Ungkap Awal Kericuhan di DPRD DIY
Kapolda DIY menjelaskan bahwa kericuhan bermula ketika sekelompok massa tidak dikenal melakukan penyerangan di depan Gedung DPRD DIY.
Menurut keterangan kepolisian, kelompok tersebut melakukan tindakan anarkis dengan melemparkan batu dan bom molotov sehingga situasi keamanan di sekitar lokasi mengalami peningkatan eskalasi.
Menghadapi kondisi tersebut, Polda DIY mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk mengurai massa yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.
Personel reserse yang telah disiapkan juga melakukan pengamanan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam kericuhan.
“Brimob langsung 4 SSK mendorong massa perusuh. Personel reserse yang telah disiapkan juga bergerak cepat dan mengamankan 154 orang,” ujar Langgeng.
Kapolda menyatakan tindakan kepolisian difokuskan kepada kelompok yang melakukan penyerangan dan menimbulkan kerusuhan, bukan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara tertib.
Penjelasan tersebut sekaligus disampaikan untuk merespons berbagai narasi di media sosial yang mempertanyakan tindakan aparat selama berlangsungnya demonstrasi.
Kapolda Bantah Kendaraan Taktis Polisi Masuk Kampus UGM
Selain menjelaskan penanganan kericuhan di kawasan DPRD DIY, Kapolda turut menanggapi informasi yang beredar mengenai kendaraan taktis atau rantis kepolisian yang disebut memasuki lingkungan kampus UGM.
Langgeng membantah informasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa pergerakan aparat berlangsung setelah massa yang dihalau dari kawasan Malioboro bergerak menuju Bundaran UGM.
Menurut dia, sebagian massa sempat melakukan pembakaran di kawasan bundaran sebelum bergerak ke arah perbatasan kampus ketika dikejar petugas.
Kapolda menyebut kepolisian kemudian memilih untuk tidak melanjutkan pengejaran ke lingkungan kampus. Personel Brimob bersama kendaraan taktis tetap berada di luar batas kawasan UGM.
“Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya,” jelas Kapolda.
Langgeng mengatakan, aparat selanjutnya mengedepankan pendekatan negosiasi terhadap massa yang masih bertahan hingga pagi hari.
Setelah proses tersebut, seluruh personel kepolisian ditarik mundur secara tertib.
Keterangan ini disampaikan Kapolda untuk meluruskan tudingan bahwa aparat kepolisian memasuki kawasan kampus menggunakan kendaraan taktis.
Polisi Bantah Mobilisasi Ormas dan Jelaskan Peran Jaga Warga
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda DIY juga memberikan penjelasan mengenai munculnya elemen masyarakat yang berhadapan dengan peserta aksi.
Langgeng menegaskan bahwa kepolisian tidak melakukan mobilisasi organisasi masyarakat atau ormas untuk menghadapi demonstran.
Menurut dia, kehadiran sejumlah kelompok masyarakat berkaitan dengan dinamika sosial di Yogyakarta dan kekhawatiran warga terhadap gangguan keamanan ruang publik.
“Sultan sampai diperlakukan seperti itu, situasi grassroot di DIY merasa sangat prihatin. Jangan ada anggapan polisi memanfaatkan ormas. Sejak awal kami bersama para lurah sudah mengimbau agar warga tidak ikut-ikutan turun ke jalan,” kata Kapolda.
Ia juga menjelaskan bahwa Jaga Warga merupakan sistem keamanan lingkungan berbasis desa, bukan organisasi yang dibentuk untuk melakukan tindakan represif.
Menurut Kapolda, Jaga Warga memiliki karakteristik yang menyerupai Pecalang di Bali dalam menjaga keamanan lingkungan dan membantu berbagai kegiatan masyarakat.
Lembaga tersebut dibentuk oleh kepala desa dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas serta Babinsa.
Ruang lingkup kegiatannya mencakup keamanan lingkungan, penanganan kebencanaan, hingga kegiatan kemasyarakatan.
Kapolda menegaskan bahwa sejak awal kepolisian telah mengimbau masyarakat melalui para lurah agar tidak ikut turun ke jalan dan memperkeruh situasi.
Polda DIY Respons Kritik Fisipol UGM, Kapolri Turun Mengecek Situasi
Penjelasan Kapolda DIY juga menjadi respons terhadap kritik dari sejumlah pihak, termasuk pernyataan resmi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM mengenai penanganan demonstrasi.
Langgeng menyatakan Polda DIY membuka ruang komunikasi untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai situasi yang terjadi di lapangan.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa tindakan pengamanan diarahkan kepada pelaku penyerangan dan tindakan yang dinilai mengancam keselamatan masyarakat.
Penanganan kericuhan tersebut turut mendapat perhatian langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Dasco.
Keduanya turun mengecek kondisi lapangan pada Rabu (11/11/2026) dini hari.
Dalam peninjauan tersebut, Kapolri turut mempertanyakan tindakan kelompok massa yang masih melakukan kericuhan hingga sekitar pukul 01.00 WIB.
Menurut penjelasan yang disampaikan Kapolda, kesempatan untuk menyampaikan aspirasi sebelumnya telah diberikan hingga pukul 19.00 WIB.
Polda DIY menyatakan penanganan lanjutan terhadap 154 orang yang diamankan akan ditentukan melalui gelar perkara dengan melibatkan pengawas eksternal.
Keterlibatan Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman diharapkan dapat memastikan proses penanganan perkara berjalan secara terbuka serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hasil gelar perkara tersebut akan menjadi dasar bagi kepolisian untuk menentukan siapa yang dilanjutkan ke tahap penyidikan dan siapa yang dipulangkan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Waspada Ancaman Serangan Siber, Kemkomdigi Perkuat Kesiapsiagaan Layanan Digital Pemerintah](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-waspada-ancaman-serangan-siber-kemkomdigi-perkuat-kesiapsiagaan-layanan-digital-pemerintah.jpeg)
