Headline.co.id, Jakarta ~ Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 9 Desember 2026. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama unsur fraksi dan kelompok DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), setelah menerima permintaan penundaan dari Presiden Prabowo Subianto. Wakil presiden yang nantinya terpilih akan mendampingi Prabowo untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.
Proses pengisian jabatan wakil presiden pengganti Gibran dilakukan melalui mekanisme konstitusional tanpa penyelenggaraan pemilihan umum baru. Presiden Prabowo bertugas mengajukan dua nama calon kepada MPR, sedangkan anggota MPR akan menentukan satu kandidat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai wakil presiden.
Pemilihan wakil presiden pengganti Gibran menjadi agenda penting setelah putra mantan Presiden Joko Widodo tersebut mengundurkan diri pada Kamis, 12 November 2026. MPR kini mempersiapkan seluruh tahapan pemilihan agar kekosongan jabatan wakil presiden dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan konstitusi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
MPR Jadwalkan Pemilihan dan Pelantikan Wapres pada Hari yang Sama
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan keputusan menggeser jadwal sidang paripurna merupakan tindak lanjut atas surat Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, MPR telah menetapkan sidang pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada 2 Desember 2026. Namun, Presiden mengusulkan agar pelaksanaannya diundur selama satu pekan karena membutuhkan waktu tambahan untuk menentukan dua kandidat.
Pimpinan MPR kemudian membahas permintaan tersebut melalui rapat gabungan pada Senin (16/11/2026).
“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wapres, dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan wapres,” jelas Muzani.
Dengan keputusan tersebut, pemilihan hingga pelantikan wakil presiden terpilih direncanakan berlangsung dalam satu rangkaian sidang paripurna MPR.
Muzani menjelaskan bahwa Presiden masih memerlukan waktu untuk membicarakan nama-nama kandidat dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh.
“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” ujar Muzani.
Penundaan itu sekaligus menggeser batas akhir penyampaian dua nama calon wakil presiden dari 18 November menjadi 25 November 2026.
Wakil Presiden Terpilih Melanjutkan Masa Jabatan hingga 2029
Wakil presiden yang terpilih melalui sidang MPR tidak akan memulai periode pemerintahan baru selama lima tahun. Pejabat baru tersebut akan mengisi kekosongan jabatan dan melanjutkan sisa masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.
Ketentuan penggantian wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Aturan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, pengisian jabatan dilakukan melalui pemilihan di MPR, bukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.
Masa jabatan wakil presiden pengganti mengikuti sisa periode pemerintahan yang sedang berjalan, yakni periode 2024–2029. Artinya, pejabat yang dilantik pada Desember 2026 akan menjalankan tugas hingga berakhirnya periode tersebut pada 2029.
Dalam pemerintahan, wakil presiden memiliki tugas membantu Presiden menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945.
Oleh karena itu, pengisian kekosongan jabatan ini tidak hanya berkaitan dengan pergantian pejabat negara, tetapi juga kelengkapan struktur kepemimpinan nasional selama sisa masa pemerintahan.
Presiden Wajib Menyerahkan Dua Nama Calon kepada MPR
Sebelum sidang pemilihan dilaksanakan, Presiden Prabowo harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta seluruh dokumen persyaratannya.
Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Berdasarkan aturan tersebut, pengajuan dua calon wakil presiden dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR diselenggarakan.
Karena sidang telah dijadwalkan pada 9 Desember 2026, batas akhir penyampaian kandidat jatuh pada 25 November 2026.
MPR tidak dapat langsung memilih wakil presiden berdasarkan satu nama kandidat. Presiden wajib mengajukan dua calon untuk mengikuti mekanisme pemilihan yang telah ditetapkan.
Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa pimpinan MPR telah meminta Presiden mengirimkan kedua nama tersebut beserta dokumen persyaratan yang diperlukan.
“Untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” jelas Muzani.
Setelah menerima nama kandidat, MPR akan melakukan pemeriksaan administrasi sebelum menentukan kelayakan berkas pencalonan.
Panitia Ad Hoc Mempersiapkan Teknis Sidang Paripurna
Untuk mempersiapkan pemilihan wakil presiden, MPR telah membentuk panitia ad hoc yang dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
Panitia tersebut beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi partai politik dan kelompok DPD, serta didampingi dua wakil ketua.
Panitia ad hoc bertugas mempersiapkan kebutuhan teknis sidang, termasuk rancangan ketetapan MPR yang diperlukan dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
Selain panitia ad hoc, MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa persyaratan dua kandidat yang diajukan Presiden.
Tim verifikasi dikoordinasikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat, dengan Habiburokhman sebagai ketua tim.
Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 22 persyaratan yang harus dipenuhi masing-masing calon wakil presiden.
“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau nggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani.
Persyaratan tersebut mencakup pemeriksaan dokumen pendidikan dan kelengkapan administrasi lainnya. Rincian persyaratan akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim verifikasi MPR.
Begini Mekanisme Penetapan dan Pelantikan Wakil Presiden Baru
Setelah proses verifikasi selesai, dua calon wakil presiden akan mengikuti tahapan pemilihan dalam sidang paripurna MPR.
Berdasarkan Pasal 46 UU MD3, kedua kandidat diwajibkan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan sebelum pemilihan dilakukan.
MPR kemudian memilih satu di antara dua calon yang diajukan Presiden.
Dalam ketentuan tersebut, kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Apabila kedua calon mendapatkan jumlah suara yang sama, pemilihan diulang satu kali.
Jika hasil pemilihan ulang tetap menghasilkan jumlah suara berimbang, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
Setelah calon terpilih ditetapkan, MPR melaksanakan pelantikan melalui sidang paripurna. Wakil presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji jabatan sebelum menjalankan tugas kenegaraan.
Seluruh tahapan tersebut menjadi dasar bagi wakil presiden baru untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan pemerintahan pada 2029.
Gibran Mengundurkan Diri pada 12 November 2026
Kekosongan jabatan wakil presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Surat pengunduran diri tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran menyampaikan pengunduran diri atas permintaan sendiri.
“Mas Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR,” kata Muzani.
Dalam surat tersebut, Gibran menyampaikan keputusan berhenti dari jabatan wakil presiden demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Gibran juga menegaskan bahwa keputusannya tidak berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
“Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” ujar Gibran melalui rekaman video, Kamis (12/11/2026).
Sementara itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dirinya menerima dan menghormati keputusan pengunduran diri tersebut.
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” kata Prabowo.
Dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan pada 9 Desember 2026, perhatian selanjutnya tertuju pada dua nama calon yang akan diajukan Presiden Prabowo kepada MPR.
Hingga Selasa (17/11/2026), nama wakil presiden pengganti Gibran belum ditetapkan. Penentuan pejabat baru akan dilakukan setelah proses pengajuan kandidat, verifikasi persyaratan, serta pemilihan dalam sidang paripurna MPR selesai dilaksanakan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















