Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agama tengah menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pencegahan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ). Penyusunan itu dibahas di Jakarta pada Senin (16/11/2026), dengan pengawalan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i serta melibatkan pemuka agama, akademisi, praktisi hukum, dan Komisi VIII DPR. Ketua tim kerja, Iswandi Syahputra, menyebut penyusunan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029. Naskah akademik itu disiapkan sebagai masukan bagi proses legislasi, sementara Komisi VIII DPR memiliki hak inisiatif mengajukan RUU.
Perluasan tugas tim kerja untuk menyiapkan naskah akademik RUU pencegahan penyebaran LGBTQ dilakukan setelah usulan Ketua Komisi VIII DPR RI pada pertemuan sebelumnya. Iswandi mengatakan tim awalnya merumuskan langkah pencegahan melalui pendidikan keagamaan dan penyuluhan, sebelum ruang lingkupnya diperluas ke penyusunan rancangan regulasi.
RUU Pencegahan LGBTQ dan tindak lanjut Perpres
Iswandi, yang juga Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan, mengatakan Perpres Nomor 111 Tahun 2025 menyebut penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman pertahanan negara nonmiliter. Sebagai respons, Kementerian Agama membentuk Tim Kerja Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ melalui KMA Nomor 1115.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pada tahap awal, tim merumuskan dua pendekatan. Di bagian hulu, pencegahan direncanakan melalui penyisipan materi pada pelajaran-pelajaran keagamaan. Sementara di bagian hilir, tim menyiapkan pedoman bagi penyuluh agama di daerah.
“Dan di bagian hilir, kita menyusun semacam pedoman bagi penyuluh-penyuluh keagamaan kita di daerah yang berisi atau bermuatan tentang pencegahan penyebaran budaya LGBTQ,” kata Iswandi.
Ia menilai penyusunan regulasi mendesak karena, menurutnya, kampanye kelompok pendukung LGBTQ telah memasuki ruang moral publik secara terbuka. Iswandi mencontohkan aksi deklarasi dan tindakan yang ia nilai tidak senonoh di ruang publik.
“Ini bukan lagi urusan privat, ini bukan lagi urusan orientasi seksual yang sifatnya privat, tapi sudah masuk ke ruang moral publik. Oleh karena itu kita tidak bisa diam, kita harus mengambil inisiatif,” ujarnya dalam kegiatan yang diikuti pejabat eselon I dan II Kementerian Agama Pusat.
Forum bahas perspektif agama dan penyusunan naskah
Menurut Iswandi, forum penyusunan naskah akademik dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama memetakan pandangan organisasi kemasyarakatan keagamaan dan agama mengenai penyebaran budaya LGBTQ, dengan tema “Peran Agama dan Ormas Keagamaan dalam Pencegahan Budaya LGBTQ”.
Diskusi panel sesi pertama menghadirkan Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Cholil Nafis, Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ihsan Tanjung, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Anwar Abbas, serta Rohaniawan Senior Sangha Theravada Indonesia Bhikkhu Partono Nyanasuryanadi.
Sesi kedua membahas peta jalan dan inisiasi penyusunan naskah akademik RUU Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ. Pembahasan melibatkan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama, dosen Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta peneliti dan praktisi hukum.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengatakan penyusunan naskah akademik dan rancangan regulasi dimaksudkan untuk melindungi bangsa serta menjaga keyakinan umat beragama. Ia berpendapat bahwa pencegahan penyebaran LGBTQ tidak dapat dimaknai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pandangan tersebut disampaikannya dengan merujuk pada pemahamannya mengenai HAM, kodrat manusia, lembaga perkawinan, dan hukum positif di Indonesia.
“Karena itu dari awal saya memberikan underline bahwa pembahasan ini justru ingin memuliakan manusia seperti manusia yang seutuhnya tidak ada sedikitpun anasir pelanggaran terhadap hak asasi manusia menyebarkan budaya LGBT,” kata Romo.
Ia juga menyoroti terorisme, peredaran narkotika, dan penguasaan ruang digital sebagai tiga ancaman global lain yang dinilai berpotensi melemahkan ketahanan bangsa. Untuk mekanisme legislasi, Romo menjelaskan naskah akademik tim kerja akan menjadi masukan bagi anggota Komisi VIII DPR yang memiliki hak inisiatif mengajukan RUU sesuai Undang-Undang MD3. Pemerintah dan DPR, kata dia, dapat bekerja sama menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Komisi VIII DPR sampaikan tiga langkah mitigasi
Anggota Komisi VIII DPR Lale Syifaun Nufus, yang hadir mewakili Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wahid, menyambut baik penyusunan naskah akademik tersebut. Ia menyampaikan harapan pimpinan Komisi VIII agar kegiatan itu dapat membantu memperkuat regulasi untuk membentengi generasi muda dari hal-hal yang dinilai bertentangan dengan nilai Pancasila dan norma masyarakat.
Lale menyebut ancaman nonmiliter dapat menyasar dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keselamatan umum. Ia juga menilai pembiaran terhadap kampanye LGBTQ dapat berdampak pada pergeseran nilai moral dan struktur ketahanan keluarga.
Dalam forum tersebut, Lale menyampaikan tiga langkah mitigasi yang menurutnya perlu dilakukan dalam koridor hukum. Pertama, memperkuat ketahanan ideologi dan keluarga dengan meningkatkan peran keluarga, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat. Kedua, menerapkan pendekatan yang humanis tetapi tegas melalui edukasi, literasi sosial, dan kolaborasi lintas sektor dengan tetap menghormati hukum positif serta harkat dan martabat manusia. Ketiga, membangun kesadaran kolektif bahwa ketahanan nasional juga bertumpu pada ketahanan moral dan mental masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.














