Headline.co.id ~ Sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi memberikan pembebasan atau pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk membantu masyarakat mendaftarkan tanah. Hingga 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia. Kebijakan pemerintah daerah itu ditujukan untuk meringankan biaya warga, terutama mereka yang belum memiliki sertipikat dan mendaftarkan tanah untuk pertama kali. Dukungan diberikan melalui pembebasan atau pengurangan BPHTB sesuai ketentuan masing-masing daerah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, menyampaikan data tersebut dalam siaran pers yang diterima pada Senin (16/11/2026). Menurut dia, kebijakan daerah membantu masyarakat memenuhi persyaratan pendaftaran tanah.
“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
BPHTB: 90 Daerah Membebaskan, 42 Memberi Pengurangan
Dari 132 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 90 daerah memberikan pembebasan BPHTB. Adapun 42 kabupaten/kota lainnya menerapkan kebijakan pengurangan pajak tersebut.
Keringanan itu menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mengurangi biaya yang ditanggung masyarakat dalam proses pendaftaran tanah. Kebijakan ini terutama menyasar warga yang belum memiliki sertipikat atas tanahnya.
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan perpajakan daerah.
Pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau melalui kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.
Warga yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fasilitas pembebasan sesuai ketentuan daerah. Sementara itu, besaran pengurangan dan persyaratan untuk mendapatkannya ditentukan oleh pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan tersebut.
Karena ketentuan dapat berbeda di setiap wilayah, masyarakat perlu memastikan persyaratan penerima fasilitas, prosedur pengajuan, dan besaran keringanan yang berlaku di daerah masing-masing.
Keringanan BPHTB Dukung Pendaftaran Tanah
Pencatatan 129 juta bidang tanah hingga 2026, menurut ATR/BPN, didukung kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah adalah kebijakan pembebasan atau pengurangan BPHTB bagi warga yang melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali.
Uunk mengatakan, keringanan biaya dapat membantu masyarakat mengakses layanan pertanahan. Dengan demikian, lebih banyak bidang tanah berpeluang terdaftar dan memperoleh kepastian hukum.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” kata Uunk.
ATR/BPN berharap lebih banyak pemerintah daerah menerapkan kebijakan serupa sesuai kewenangannya. Percepatan pendaftaran tanah, menurut kementerian, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Kementerian mengaitkan upaya tersebut dengan agenda Asta Cita untuk memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Kepastian hukum atas tanah diharapkan memperkuat perlindungan hak masyarakat sekaligus mendukung pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















