Headline.co.id, Kendal ~ Plt. Dirjen Bimas Katolik A.M. Adiyarto Sumardjono bertemu dengan Uskup Keuskupan Agung Semarang Mgr. Dr. Robertus Rubiyatmoko, Pr., di Kantor Keuskupan Agung Semarang, Semarang, Jumat (13/11/2026). Pertemuan itu membahas penguatan pelayanan keagamaan, termasuk kebutuhan administrasi pertanahan Gereja dan pemberdayaan ekonomi umat Katolik. Ditjen Bimas Katolik menyatakan terbuka memfasilitasi kebutuhan tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait. Sejumlah hal yang dibicarakan mencakup permohonan perubahan status tanah di Sendangsono, penyempurnaan data tanah di Kabupaten Kendal, serta rencana pembentukan badan penerima sumbangan keagamaan.
Dalam pertemuan tersebut, Uskup Keuskupan Agung Semarang menyampaikan kebutuhan fasilitasi pemerintah terkait administrasi pertanahan. Dua perkara yang menjadi perhatian adalah permohonan konversi status hak atas tanah pertanian menjadi hak milik seluas 1.010 meter persegi di Sendangsono dan penyempurnaan data administrasi pertanahan Gua Bunda Maria Ratu Besokor di Weleri, Kabupaten Kendal.
Luas tanah Gua Bunda Maria Ratu Besokor yang menjadi perhatian dalam pembahasan itu mencapai 30.000 meter persegi. Adiyarto menegaskan, kebutuhan Gereja dapat dikomunikasikan dan difasilitasi sesuai ketentuan serta kewenangan instansi masing-masing.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Ditjen Bimas Katolik berkomitmen memperkuat kemitraan dengan hierarki Gereja Katolik. Kami ingin memastikan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi Gereja, termasuk legalitas kelembagaan dan administrasi aset pertanahan, dapat dikomunikasikan dan difasilitasi sesuai ketentuan serta kewenangan masing-masing instansi. Kehadiran pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi pelayanan keagamaan dan kehidupan umat,” ujar Adiyarto.
Bimas Katolik Bahas Administrasi Pertanahan Gereja
Pembahasan administrasi pertanahan menjadi salah satu fokus pertemuan karena Keuskupan Agung Semarang memerlukan fasilitasi pemerintah untuk dua aset tersebut. Permohonan di Sendangsono berkaitan dengan perubahan status hak tanah pertanian menjadi hak milik, sedangkan di Gua Bunda Maria Ratu Besokor menyangkut penyempurnaan data administrasi pertanahan.
Adiyarto menyatakan pemerintah terbuka untuk membantu melalui koordinasi dengan instansi terkait. Ia juga menekankan bahwa fasilitasi harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan kewenangan masing-masing instansi.
Di luar urusan tanah dan legalitas kelembagaan, pertemuan membahas rencana pendirian Badan Penerima Sumbangan Keagamaan Katolik di Keuskupan Agung Semarang. Badan tersebut diharapkan mendukung pengelolaan sumbangan keagamaan secara tertib, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh umat.
Rencana Badan Penerima Sumbangan Keagamaan
Rencana pendirian badan tersebut menjadi bagian dari pembahasan pemberdayaan ekonomi umat Katolik. Adiyarto menyebut sinergi pemerintah dan Gereja perlu dikembangkan agar pelayanan keagamaan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan administratif, tetapi juga mendukung penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.
“Gereja merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkontribusi bagi bangsa. Karena itu, komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan perlu terus kita bangun dengan tetap menghormati tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing,” tambahnya.
Pertemuan Ditjen Bimas Katolik dan Keuskupan Agung Semarang diharapkan memperkuat koordinasi dalam menghadirkan pelayanan keagamaan yang lebih responsif. Koordinasi itu juga diharapkan mendukung kehidupan dan pengembangan umat Katolik.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Angga Raka Prabowo: Jurnalisme Harus Hadirkan Solusi bagi Masyarakat](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-angga-raka-prabowo-jurnalisme-harus-hadirkan-solusi-bagi-masyarakat.png)
