Headline.co.id ~ Kemkomdigi memperkuat kesiapan pengawasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Penyelenggara Elektronik dalam Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas), yang mencakup lebih dari 15 ribu penyelenggara sistem elektronik (PSE). Penguatan kelembagaan, kompetensi pengawas, dan verifikasi teknis dibahas dalam acara Digital Policy Days 2026 yang berlangsung secara daring, Selasa (10/11/2026). Langkah tersebut dilakukan agar pengawasan terhadap produk, layanan, dan fitur digital yang beroperasi di Indonesia dapat mengidentifikasi risiko bagi anak.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan implementasi PP Tunas tidak cukup dilakukan dengan menerbitkan regulasi teknis. Menurut dia, kesiapan organisasi dan sumber daya manusia diperlukan agar proses pengawasan berjalan efektif, terlebih jumlah objek yang masuk dalam cakupan aturan jauh lebih besar daripada laporan yang telah diterima.
“Pekerjaan ini sangat besar. Saat ini kami baru menerima laporan dari 254 produk, layanan, dan fitur dari 95 PSE, sementara PSE ataupun produk yang terdaftar dalam database pendaftaran tanda daftar PSE jumlahnya lebih dari 15 ribu,” ujar Mediodecci.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pengawasan PP Tunas mencakup pengujian teknis
Besarnya cakupan pengawasan PP Tunas membuat Kemkomdigi perlu menyiapkan pembagian kewenangan yang jelas dan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus. Pemeriksaan, kata Mediodecci, tidak berhenti pada dokumen administratif. Tim juga perlu menguji konfigurasi teknis produk, layanan, dan fitur digital untuk mengenali potensi risiko terhadap anak.
Pemerintah telah menyiapkan landasan implementasi melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 serta sejumlah Keputusan Menteri. Aturan tersebut memuat teknis penilaian mandiri dan verifikasi profil risiko PSE. Setiap platform diminta menilai risiko dari layanan yang dibuat khusus untuk anak maupun layanan yang berpotensi diakses anak.
Mediodecci menegaskan PP Tunas berlaku terhadap semua jenis layanan PSE yang beroperasi di Indonesia, bukan hanya penyelenggara tertentu. Karakteristik tiap kategori layanan berbeda, sehingga risiko perlu dilihat dari konfigurasi teknis dan fitur yang tersedia.
“PP Tunas tidak mengatur PSE tertentu secara spesifik, tetapi menjangkau semua jenis layanan penyelenggara sistem elektronik yang ada dan beroperasi di Indonesia. Setiap kategori layanan memiliki karakteristik berbeda. Risiko terhadap anak bukan semata-mata muncul karena aplikasinya, melainkan bagaimana konfigurasi teknis dan fitur di dalam aplikasi tersebut,” jelasnya.
Penilaian risiko meliputi tujuh aspek: kontak dengan orang tidak dikenal, paparan konten berbahaya, eksploitasi anak sebagai konsumen, keamanan data pribadi, adiksi digital, gangguan kesehatan psikologis, dan gangguan kesehatan fisiologis.
Baru 60 objek selesai ditetapkan profil risikonya
Setelah platform melakukan penilaian mandiri, pemerintah memverifikasi hasilnya melalui tim verifikator independen sebelum menetapkan profil risiko. Dari 254 produk, layanan, dan fitur yang telah dilaporkan, sebanyak 60 telah menyelesaikan proses penetapan profil risiko.
Verifikasi memerlukan kemampuan teknis karena tim tidak hanya menelaah kebijakan internal dan ketentuan layanan yang disertakan platform. Pengujian juga dilakukan terhadap konfigurasi fitur yang berpotensi membawa risiko bagi anak.
“Untuk menetapkan profil risiko, dibutuhkan kompetensi untuk melakukan pengujian. Tidak hanya membaca kebijakan internal maupun term of service yang dilampirkan platform sebagai data dukung, tetapi pengujian terhadap masing-masing konfigurasi juga dilakukan oleh tim verifikator,” kata Mediodecci.
Tim ad hoc dibentuk untuk mendukung implementasi PP Tunas
Pada tahap awal, implementasi PP Tunas dijalankan melalui tim ad hoc atau kelompok kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Tim tersebut mencakup kelompok kerja komunikasi publik, advokasi, regulasi, sekretariat, serta verifikator. Setiap kelompok memiliki tugas untuk menunjang pengawasan sesuai bidangnya.
Kemkomdigi juga menekankan perlunya koordinasi lintas sektor dalam pelindungan anak di ruang digital. Pemerintah, kementerian dan lembaga, penyelenggara platform, orang tua, wali, serta masyarakat disebut memiliki peran dalam membangun ekosistem digital yang aman bagi anak.
“PP Tunas bukanlah regulasi yang berdiri sendiri. Ini merupakan cikal bakal dari suatu ekosistem regulasi dan kebijakan untuk melindungi anak di ruang digital. Semua pihak mempunyai peran karena pelindungan anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” tegas Mediodecci.
Ia mengatakan pengalaman implementasi PP Tunas menjadi pembelajaran untuk membangun manajemen strategis yang lebih efektif. Penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP), penguatan koordinasi, serta pengelolaan bukti pengawasan perlu terus dilakukan agar pekerjaan tidak terhambat birokrasi yang panjang.
“Dengan memperhatikan proses bisnis yang berjalan serta besarnya jumlah objek pengawasan, kita perlu melihat bagaimana kelembagaan seharusnya dipersiapkan. Ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi implementasi PP Tunas,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
