Headline.co.id ~ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengevaluasi hak guna usaha (HGU) 11 korporasi yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Penanganan dilakukan melalui lima klaster, mulai dari pencabutan HGU seluruhnya atau sebagian hingga tidak memberikan HGU baru. Langkah itu merupakan tindak lanjut rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri terhadap perusahaan yang terindikasi terlibat karhutla.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pengelompokan 11 korporasi dilakukan berdasarkan luas lahan terbakar, kondisi sarana dan prasarana, riwayat kebakaran berulang, serta kepatuhan terhadap ketentuan pemberian hak.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Tiga HGU Direkomendasikan Dicabut Seluruhnya
Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang HGU-nya direkomendasikan untuk dicabut seluruhnya. Objek HGU ketiganya berada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
Perusahaan pertama adalah PT MIB dengan HGU seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Berikutnya, PT RKA memiliki HGU seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Perusahaan ketiga, PT SKM, memiliki dua bidang HGU di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Masing-masing bidang memiliki luas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Pertimbangan pencabutan meliputi lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran yang terjadi berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Klaster kedua mencakup eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. HGU tersebut telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali.
ATR/BPN mempertimbangkan ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran berulang dalam keputusan tersebut.
Tiga Korporasi Tidak Diberi HGU Baru
Pada klaster ketiga, ATR/BPN tidak memberikan HGU kepada tiga perusahaan yang haknya belum terbit. Ketiganya juga tidak dipertimbangkan untuk memperoleh HGU dan/atau izin usaha perkebunan.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI dengan luasan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Untuk penanganan ketiga perusahaan itu, ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan.
Klaster keempat mencakup pencabutan sebagian HGU PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Perusahaan tersebut memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare.
Pencabutan sebagian dipertimbangkan karena luas lahan terbakar tidak mencapai 50 persen dan terdapat ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Enam Bidang HGU Masih Memerlukan Pendalaman
Sementara itu, keputusan terhadap tiga perusahaan dalam klaster kelima masih memerlukan pendalaman. Penentuan apakah HGU akan dicabut sebagian atau seluruhnya dilakukan setelah validitas data dipastikan sebagai dasar keputusan administratif.
Perusahaan yang masuk klaster ini adalah PT STP dengan dua bidang HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare. Kemudian PT API dengan dua bidang HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare.
Perusahaan lainnya adalah PT JMS yang memiliki dua bidang HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Nusron menegaskan, tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, proses penertiban HGU dilakukan melalui sejumlah tahapan pengkajian dan pemeriksaan kasus.
Tahapan tersebut meliputi pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar kasus akhir, hingga penyusunan rekomendasi penyelesaian kasus.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” kata Nusron.
Penertiban Mengacu pada Sejumlah Regulasi
Penanganan HGU 11 korporasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Rapat koordinasi evaluasi perizinan itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman. Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, serta perwakilan kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih.
Penertiban HGU menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan pemanfaatan lahan dan penegakan kepatuhan pemegang hak atas tanah. Evaluasi itu juga diharapkan mendorong pengelolaan perkebunan yang bertanggung jawab serta mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
