Headline.co.id, Palu ~ Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menyiapkan tambahan anggaran Rp100 miliar untuk setiap provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten dalam waktu dekat. Rencana itu disampaikan saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Menurut Prabowo, dukungan bagi daerah tersebut dimungkinkan melalui efisiensi belanja dan pembenahan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia juga menyebut penghematan anggaran berpotensi memperluas perbaikan sekolah serta pembangunan desa nelayan.
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” tutur Presiden.
Tambahan anggaran daerah itu menjadi salah satu dampak yang diharapkan dari pembenahan tata kelola belanja pemerintah. Prabowo menekankan, efisiensi bukan sekadar mengurangi pengeluaran, tetapi memastikan uang negara digunakan secara tepat dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Efisiensi anggaran lewat pembenahan pengadaan
Salah satu hal yang disoroti Prabowo adalah pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh kementerian, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten. Pola belanja masing-masing dinilai berpotensi menyebabkan perbedaan harga meski barang yang dibeli memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama.
Presiden mendorong rasionalisasi dan penyatuan proses pengadaan agar belanja pemerintah lebih efisien. Ia mengatakan pembelian barang oleh banyak instansi secara sendiri-sendiri perlu diubah sehingga uang negara dibelanjakan dengan harga, spesifikasi, dan kualitas yang sama.
“Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegas Presiden.
Prabowo menyebut belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan potensi kebocoran sebesar 30 persen akibat penggelembungan harga atau markup.
Menurut Presiden, jika sistem pengadaan dapat dibenahi, pemerintah berpeluang menghemat hingga Rp400 triliun. Angka tersebut merupakan potensi penghematan yang disampaikan Prabowo, bukan dana yang disebut telah terealisasi.
“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun,” ungkapnya.
Ia menegaskan kekayaan negara harus dikelola untuk kepentingan rakyat dan tidak dibiarkan dinikmati segelintir pihak. “Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya. Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.
Efisiensi anggaran untuk sekolah dan desa nelayan
Selain dukungan untuk pemerintah daerah, Prabowo menyampaikan potensi perluasan program perbaikan sekolah. Pemerintah semula merencanakan perbaikan 71.000 sekolah pada 2026. Dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien, cakupan program itu berpotensi meningkat menjadi 88.000 sekolah.
Jika rencana tersebut tercapai, jumlah sekolah yang mendapat manfaat bertambah 17.000 dari rencana awal. Prabowo menyebut efisiensi anggaran dapat memperluas jangkauan pembangunan di sektor pendidikan.
Pembangunan desa nelayan juga menjadi prioritas yang disampaikan Presiden. Pemerintah menargetkan pembangunan menjangkau sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa nelayan pada akhir 2026. Prabowo berharap jumlah desa nelayan yang dibangun bertambah 2.000 hingga akhir 2027.
“Dalam waktu dekat kita sudah anggarkan, akan kita turunkan dan kita akan bangun desa-desa nelayan, akhir tahun ini minimal 1.000, 1.200. Akhir tahun 27, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah,” lanjut Presiden.
Rencana tambahan anggaran daerah, perluasan perbaikan sekolah, dan pembangunan desa nelayan disampaikan Prabowo sebagai bagian dari upaya mengarahkan belanja negara agar manfaatnya lebih luas. Pembenahan pengadaan menjadi salah satu langkah yang ia dorong untuk mendukung penggunaan anggaran secara lebih efisien.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
