Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya kendali ruang redaksi di tengah besarnya pengaruh algoritma platform digital terhadap arus informasi. Pesan itu disampaikan saat peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Menurut Meutya, jurnalis dan editor perlu menentukan berita dengan mempertimbangkan konteks serta kepentingan masyarakat, bukan hanya mengikuti sistem yang dikelola perusahaan teknologi global. Ia menyoroti tantangan tersebut karena sekitar 64 persen masyarakat kini mendapatkan informasi melalui media sosial.
Kendali ruang redaksi, kata Meutya, berkaitan langsung dengan kedaulatan informasi Indonesia. Algoritma menentukan distribusi dan jangkauan informasi di platform digital, sementara perusahaan yang mengelolanya belum tentu menempatkan nilai jurnalistik dan dampak bagi publik sebagai pertimbangan utama.
“Kita harus punya kendali terhadap algoritma. Algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat,” ujar Meutya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Algoritma platform dan peran jurnalis
Meutya menilai keputusan mengenai informasi yang layak disebarkan tetap membutuhkan penilaian manusia. Jurnalis dan editor, menurut dia, dapat memahami konteks, memperhitungkan kepentingan publik, serta menilai konsekuensi pemberitaan.
Ia mengkritik sistem yang ditentukan perusahaan teknologi global karena orientasinya dinilai lebih banyak pada keuntungan bisnis daripada kepentingan yang lebih luas.
“Algoritma ditentukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi dunia yang mungkin sama sekali tidak paham jurnalistik, yang sama sekali keberpihakannya lebih banyak kepada profit oriented, bukan greater good,” tegasnya.
Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) juga belum sepenuhnya menggantikan kemampuan manusia dalam menilai mutu dan dampak informasi. “Sistem kecerdasan artifisial sekelas apa pun nampaknya belum mampu melakukan itu,” kata Meutya.
Besarnya penggunaan media sosial memperlihatkan pengaruh platform digital terhadap arus informasi sekaligus tekanan yang dihadapi media nasional. Meutya mengakui kapasitas ruang redaksi saat ini menghadapi tekanan dibandingkan satu dekade lalu. Namun, ia menilai kondisi itu tidak menghapus peran media dalam menjaga kualitas informasi.
“Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma dari ruang redaksi kita yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu. Tapi tetap saja, it matters,” ungkapnya.
Perpres jurnalisme berkualitas tetap dijalankan
Untuk memperkuat ekosistem jurnalistik nasional, pemerintah mempertahankan implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Meutya menyatakan aturan itu tetap ditegakkan meski menghadapi tekanan dan penolakan dari sejumlah perusahaan teknologi global.
“Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita, bahwa aturan ini belum ada, toh sampai hari ini aturan ini masih kita tegakkan,” jelasnya.
Pemerintah juga telah menggulirkan pembahasan undang-undang terkait hak media di DPR. Meutya mengakui proses tersebut menghadapi tantangan, termasuk penolakan dari perusahaan teknologi besar. Meski demikian, ia menegaskan perlindungan terhadap media dan jurnalistik nasional perlu terus diupayakan.
“Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik. Tentu dengan berbagai daya yang kita punya, meski berlawanan dengan perusahaan-perusahaan besar teknologi kelas dunia,” tegas Menkomdigi.
Media baru dan keberagaman saluran informasi
Di tengah tekanan yang dihadapi industri, Meutya memandang kehadiran media baru seperti Swara Indonesia Raya sebagai tanda bahwa jurnalistik nasional masih memiliki peluang untuk tumbuh. Ia tidak sepakat jika tantangan industri media di berbagai negara langsung dianggap sebagai berakhirnya masa depan media konvensional di Indonesia.
Menurutnya, keberagaman saluran informasi tetap diperlukan, termasuk media cetak dan media konvensional. Ketergantungan pada internet juga perlu dicermati, terutama ketika terjadi gangguan keamanan dan layanan digital di sejumlah negara.
Meutya berharap media nasional menjaga independensi ruang redaksi dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Kendali atas informasi, menurut dia, perlu mempertimbangkan kultur Indonesia, kebutuhan publik, serta hukum nasional.
“Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai dengan kultur kita, yang sesuai dengan informasi bagi masyarakat kita dan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, maka disitulah kedaulatan informasi insya Allah akan tercapai,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
