Headline.co.id ~ Headline.co.id, Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan empat program tindak lanjut untuk memperkuat tata kelola dan inklusi keuangan syariah pesantren setelah menggelar workshop di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. Program tersebut mencakup pelatihan pengelolaan Cash Management System (CMS), pendampingan unit usaha, penyusunan peta jalan dana abadi, serta pembentukan forum literasi. Langkah ini ditujukan untuk membantu pesantren mengelola aktivitas ekonominya secara lebih profesional dan terhubung dengan ekosistem keuangan syariah.
Workshop Transformasi Ekosistem Pesantren Inklusif: Digitalisasi Tata Kelola, Integrasi Cash Management dan Inklusi Keuangan Syariah itu diikuti pimpinan dan pengurus pesantren dari wilayah Jabodetabek. Kegiatan tersebut melibatkan BEI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BCA Syariah, dan Henan Putihrai Sekuritas, serta dihadiri Direktur Pemberdayaan Pesantren Ditjen Pesantren Kemenag, Yusi Damayanti.
Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, mengatakan potensi ekonomi pesantren besar, tetapi belum terkelola dan terhubung secara optimal dengan instrumen keuangan maupun investasi syariah. Dalam kegiatan itu, Jumat (13/11/2026), ia menegaskan pesantren perlu menjadi pelaku dalam pengembangan ekonomi masyarakat, bukan hanya penerima bantuan pemerintah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Empat program tindak lanjut keuangan syariah pesantren
Program pertama berupa pelatihan dan pendampingan teknis berkala bagi tim administrasi, pengelola unit usaha, dan staf keuangan pesantren. Pendampingan bertahap itu mencakup pengoperasian CMS dan pemantauan portofolio investasi syariah.
Kedua, Kemenag akan mendorong klinik inkubasi bisnis dan unit usaha pesantren. Pendampingan manajemen usaha ditujukan agar unit bisnis memenuhi standar akuntabilitas perbankan atau bankable, sekaligus terintegrasi dengan sistem pembayaran digital.
Program ketiga adalah penyusunan peta jalan dana abadi pesantren atau endowment fund. Pendampingan khusus bagi pimpinan yayasan dan pengasuh pesantren akan mencakup perencanaan, penyusunan regulasi internal, serta alokasi portofolio investasi syariah untuk pembentukan dan pengelolaan dana abadi lembaga.
Keempat, akan dibentuk komunitas atau forum literasi keuangan syariah pesantren. Forum ini dirancang menjadi jejaring komunikasi dan edukasi berkelanjutan antarpesantren, sekaligus wadah berbagi pengalaman tentang tata kelola keuangan modern dan peluang kemitraan ekonomi.
Yusi menekankan pentingnya memastikan hasil workshop diterapkan di lapangan. “Kami tidak ingin workshop ini berhenti di ruang diskusi. Kami mendorong pesantren peserta menindaklanjuti hasilnya, mulai dari pembenahan pencatatan keuangan hingga pemahaman instrumen keuangan syariah, agar transformasi tata kelola benar-benar berjalan di lapangan,” ujarnya.
Potensi ekonomi besar, literasi pasar modal masih rendah
Berdasarkan data Kemenag, jumlah pesantren mencapai puluhan ribu lembaga dengan santri berjumlah jutaan orang. Aktivitas ekonominya berlangsung setiap hari, mulai dari pengelolaan dana pendidikan, konsumsi santri, dan kebutuhan operasional, hingga zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
Sejumlah pesantren juga mengelola usaha koperasi, perdagangan, pertanian, peternakan, konveksi, dan pengolahan pangan. Namun, Basnang menilai literasi serta partisipasi institusional pesantren dalam penggunaan instrumen pasar modal syariah masih rendah.
Padahal, pasar modal syariah terus bertumbuh. Basnang mengutip data OJK yang mencatat kapitalisasi pasar saham syariah sekitar Rp7.225 triliun pada April 2026. Menurut dia, keterbatasan akses informasi dan minimnya pendampingan profesional membuat potensi ekonomi pesantren belum terhubung optimal dengan instrumen keuangan dan investasi syariah.
“Kita perlu memahami bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan. Pesantren merupakan institusi sosial, pusat pembentukan karakter, pusat pemberdayaan masyarakat, sekaligus memiliki potensi besar sebagai kekuatan ekonomi umat,” kata Basnang.
Ia juga menyoroti pengelolaan transaksi di sebagian pesantren yang masih menggunakan pencatatan sederhana, belum terintegrasi, dan belum didukung pelaporan sistematis. Karena itu, workshop tersebut bertujuan memperkenalkan instrumen keuangan dan pasar modal syariah yang aman, akuntabel, serta sesuai regulasi OJK; memperkuat CMS terintegrasi; dan mengoptimalkan dana menganggur atau idle fund, termasuk dana abadi, melalui produk investasi syariah tepercaya.
CMS yang diperkenalkan BCA Syariah dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu pesantren meningkatkan transparansi, memantau arus kas, serta memisahkan dana operasional, pendidikan, sosial, dan usaha sesuai peruntukannya. Penerapannya, kata Basnang, tetap perlu menyesuaikan kapasitas dan kesiapan setiap pesantren.
“Kita tidak ingin digitalisasi hanya menjadi simbol modernisasi. Kita ingin teknologi benar-benar memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan pesantren,” ujarnya.
Kemenag dorong transformasi bertahap dan kolaborasi
Basnang menyebut Program Kemandirian Pesantren tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan pemerintah. Bantuan, menurut dia, merupakan instrumen stimulasi, bukan tujuan akhir. Kemenag menyiapkan lima tahapan transformasi: penguatan fondasi kelembagaan, pengembangan kapasitas usaha, penguatan ekosistem ekonomi, integrasi dan digitalisasi tata kelola, serta keberlanjutan dan kemandirian finansial.
“Kita tidak ingin pesantren hanya menjadi penerima program. Kita ingin pesantren menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan pesantren agar tidak berinvestasi tanpa pemahaman yang memadai mengenai risiko, legalitas produk, tata kelola, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Menurut Basnang, upaya membangun kemandirian ekonomi pesantren juga membutuhkan kolaborasi pemerintah dengan regulator, perbankan syariah, pasar modal, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga filantropi Islam, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat. BEI serta pelaku industri pasar modal syariah, lain, dapat memberikan pemahaman tentang instrumen investasi yang legal dan sesuai ketentuan.
Basnang memberikan lima arahan kepada peserta: memetakan kondisi keuangan pesantren, menyusun peta jalan digitalisasi tata kelola keuangan, meningkatkan literasi keuangan syariah secara berkelanjutan, menyediakan pendampingan teknis dan klinik inkubasi bisnis, serta merancang mekanisme tindak lanjut kolaborasi yang terukur.
Peserta angkatan pertama diharapkan menjadi percontohan transformasi tata kelola dan inklusi keuangan pesantren di Jabodetabek. Hasilnya akan dievaluasi sebagai dasar pengembangan program serupa di wilayah lain.
“Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang hadir, tetapi dari perubahan nyata yang terjadi setelah workshop dilaksanakan,” pungkas Basnang.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
