Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan internal berbasis risiko untuk mencegah penyimpangan, praktik percaloan, dan penyalahgunaan kewenangan dalam urusan pertanahan. Inspektur Jenderal ATR/BPN Wahyu Widada menyampaikan hal itu dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (16/11/2026). Pengawasan diarahkan untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini melalui pemetaan risiko, pengawasan proaktif, dan rekomendasi perbaikan bagi unit kerja.
Penguatan tersebut menandai pendekatan pengawasan yang tidak hanya berfokus pada pencarian kesalahan setelah terjadi. ATR/BPN juga mendorong pencegahan dengan mengenali risiko, mengantisipasi persoalan dalam pelaksanaan tugas, dan memperbaiki kelemahan sistem sebelum berdampak pada pelayanan pertanahan.
Pengawasan berbasis risiko ATR/BPN utamakan pencegahan
Wahyu menegaskan, pengawasan internal harus menjadi instrumen pencegahan sekaligus memastikan tata kelola organisasi berjalan akuntabel dan sesuai ketentuan. Menurut dia, identifikasi risiko yang lebih awal dapat membantu setiap unit kerja mengantisipasi masalah dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” kata Wahyu.
Ia menyebut pendekatan yang berorientasi pada pencegahan sebagai bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab. Rekomendasi perbaikan kepada unit kerja menjadi salah satu cara untuk menindaklanjuti risiko yang ditemukan, selain mendorong pengawasan proaktif.
Dengan pendekatan itu, pengawasan tidak hanya menjadi urusan Inspektorat Jenderal. Wahyu menekankan, seluruh aparatur perlu berkomitmen menjalankan tugas secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab agar pengawasan menjadi bagian dari budaya kerja di seluruh satuan organisasi ATR/BPN.
Wahyu juga mengingatkan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN untuk menjaga integritas saat menjalankan tugas dan memberikan pelayanan. Ia menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan.
“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” ujarnya.
Pengawasan internal, menurut Wahyu, perlu berjalan seiring dengan komitmen aparatur. Artinya, pencegahan penyimpangan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pengawasan, tetapi juga menuntut setiap pegawai menjalankan tugas sesuai prosedur dan bertanggung jawab atas pekerjaannya.
Hal itu berkaitan dengan pelayanan pertanahan yang menyentuh kepemilikan, pemanfaatan, dan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Karena itu, proses administrasi dan pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai prosedur serta bebas dari kepentingan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Kepercayaan publik menjadi ukuran pelayanan
Wahyu berharap pengawasan berbasis risiko dan penguatan integritas dapat mendorong sistem kerja ATR/BPN menjadi lebih akuntabel dan profesional. Ia mengatakan keberhasilan organisasi tidak hanya dinilai dari pencapaian internal, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan keadilan dan memberikan pelayanan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” kata Wahyu kepada jajaran Kementerian ATR/BPN.
Penguatan pengawasan internal itu menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Melalui pencegahan penyimpangan, pemberantasan percaloan, dan peningkatan integritas aparatur, ATR/BPN diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik serta memastikan pelayanan pertanahan berlangsung profesional dan transparan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















