Headline.co.id ~ Pemerintah Indonesia menyiapkan percepatan ratifikasi dan regulasi domestik ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) setelah perjanjian itu ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN di Manila, Filipina. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan kesepakatan mendukung transformasi digital dan memperluas peluang ekonomi Indonesia di kawasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan harapan itu di Manila, Sabtu (14/11/2026). Pemerintah akan menindaklanjutinya melalui penyesuaian regulasi, penguatan koordinasi antarkementerian/lembaga, serta pengembangan kapasitas dan infrastruktur digital.
ASEAN DEFA diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Dengan integrasi ekonomi digital kawasan, pelaku usaha dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), berpeluang menjangkau pasar yang lebih luas.
“Dengan populasi sekitar 693 juta jiwa, integrasi ekonomi digital ASEAN membuka peluang perluasan akses pasar bagi pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, untuk menjangkau konsumen di seluruh kawasan,” kata Airlangga.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ratifikasi dan manfaat ASEAN DEFA bagi perdagangan
Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2026, nilai Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai USD446 miliar pada 2035. Implementasi ASEAN DEFA diharapkan mendukung potensi tersebut melalui perluasan pasar digital, peningkatan transaksi lintas negara, dan penguatan ekosistem ekonomi digital nasional.
Dalam perdagangan, perjanjian ini diharapkan meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi dokumen, penyederhanaan prosedur kepabeanan, dan penguatan konektivitas ASEAN Single Window. Harmonisasi sistem perdagangan elektronik, termasuk pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik, juga diharapkan mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses ekspor-impor.
Kemudahan tersebut dapat membantu UMKM terhubung dengan rantai pasok dan pasar digital ASEAN. Pemerintah menilai keterhubungan dengan pasar kawasan menjadi salah satu cara agar peluang ekonomi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha Indonesia.
ASEAN DEFA juga diharapkan mendorong sistem pembayaran lintas negara yang lebih terintegrasi, termasuk melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kawasan. Konektivitas pembayaran dapat memudahkan masyarakat Indonesia bertransaksi di negara mitra. Sebaliknya, wisatawan dari negara ASEAN yang sistem pembayarannya telah terhubung dengan QRIS dapat bertransaksi di Indonesia, termasuk di UMKM dan merchant lokal.
Talenta, teknologi, dan keamanan digital
Selain perdagangan dan pembayaran, kesepakatan ini membuka peluang pengembangan sumber daya manusia digital. Penguatan kompetensi, peningkatan keterampilan atau upskilling dan reskilling, serta kerja sama pengembangan talenta antarnegara ASEAN diharapkan menyiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi transformasi ekonomi digital. Pengembangan itu juga mencakup pencetakan tenaga kerja terampil dan pengembang teknologi.
Indonesia turut melihat peluang pada teknologi baru, lain kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), keamanan siber, pusat data, dan komputasi awan. Peningkatan kerja sama, investasi, dan kapasitas teknologi diharapkan mendukung peralihan Indonesia dari pengguna menjadi pengembang teknologi digital serta memperkuat daya saing industri nasional.
Di sisi keamanan, ASEAN DEFA mencakup penguatan pelindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, dan kepercayaan konsumen. Standar pelindungan data, kerja sama keamanan siber, serta pencegahan penipuan daring diharapkan membantu membangun ekosistem digital yang lebih aman dan tepercaya.
Komitmen tersebut sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pertukaran data lintas negara, menurut kerangka yang disampaikan pemerintah, perlu berlangsung dengan aman serta tetap memperhatikan kepentingan publik dan ketentuan peraturan nasional.
Penerapan ASEAN DEFA juga selaras dengan agenda reformasi struktural Indonesia, yang mencakup peningkatan kualitas regulasi, tata kelola ekonomi digital, kepastian hukum, dan iklim investasi. Upaya itu turut mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), terutama dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan praktik dan standar internasional.
Pemerintah siapkan koordinasi lintas sektor
Setelah penandatanganan, pemerintah memprioritaskan percepatan ratifikasi dan penyiapan regulasi domestik. Persiapan implementasi juga mencakup identifikasi kebutuhan penyesuaian aturan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan kapasitas dan infrastruktur digital nasional.
Airlangga mengatakan koordinasi akan melibatkan kementerian/lembaga, pelaku usaha, asosiasi industri, dan masyarakat. Pemerintah berharap pelaksanaan perjanjian tidak hanya memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi ekonomi digital, tetapi juga memperkuat penguasaan teknologi dan membuka peluang kerja berkualitas.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, pelaku usaha, asosiasi industri, dan masyarakat,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, implementasi ASEAN DEFA diharapkan memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara inklusif oleh masyarakat Indonesia.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.




















