Headline.co.id ~ Headline.co.id, Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong percepatan pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital agar seluruh 48 juta keluarga sasaran dapat terdata sebelum akhir 2026. Hingga 5 November 2026, baru 18,8 juta keluarga atau 39,2 persen dari target yang terdaftar, sehingga masih ada 29,2 juta keluarga yang perlu dijangkau. Dalam keterangan resmi pada Jumat (6/11/2026), Saifullah menyatakan pemerintah mengoptimalkan lebih dari 1 juta agen terdaftar untuk mendampingi masyarakat melakukan registrasi. Percepatan diperlukan untuk mendukung transformasi penyaluran bantuan sosial secara digital yang ditargetkan beroperasi penuh pada kuartal I-2027.
Capaian pendaftaran tersebut belum sejalan dengan kebutuhan untuk menuntaskan target pada akhir tahun. Laju registrasi yang sebelumnya mencapai 506 ribu keluarga per hari kini turun menjadi 377 ribu keluarga per hari. Sementara itu, pemerintah membutuhkan setidaknya 521 ribu keluarga terdaftar setiap hari hingga akhir Desember 2026.
“Proses pendaftaran masih perlu dipercepat agar seluruh keluarga sasaran dapat terdata sebelum akhir 2026,” ujar Saifullah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Perlinsos Digital perlu mengejar sisa target pendaftaran
Dengan target total 48 juta keluarga dan capaian 18,8 juta keluarga per 5 November, pemerintah masih harus mendaftarkan 29,2 juta keluarga. Selisih laju pendaftaran saat ini dan kebutuhan harian menunjukkan perlunya peningkatan kegiatan registrasi agar sasaran dapat dicapai sebelum batas waktu yang ditetapkan.
Pemerintah merespons kebutuhan itu dengan mengoptimalkan lebih dari 1 juta agen yang telah terdaftar. Namun, saat ini baru separuh dari agen tersebut yang aktif mendampingi masyarakat dalam proses registrasi. Keterangan resmi tidak merinci langkah lain yang akan ditempuh untuk mengaktifkan agen yang belum bertugas.
Pendaftaran diprioritaskan bagi keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta kelompok miskin dan rentan lainnya. Pendataan ini menjadi bagian dari perubahan sistem penyaluran bantuan sosial menuju layanan digital.
Pendaftaran tidak otomatis menentukan penerima bantuan
Kementerian Sosial menegaskan bahwa keluarga yang mendaftar tidak otomatis ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial. Kelayakan tetap ditentukan melalui verifikasi sistem yang terhubung dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), bukan berdasarkan keputusan petugas lapangan.
Masyarakat yang memenuhi kriteria dapat mengajukan rekening bank pribadi untuk penyaluran dana. Dengan demikian, registrasi merupakan bagian dari pendataan, sedangkan penentuan kelayakan bantuan tetap mengikuti verifikasi yang berlaku.
Keterangan tersebut membedakan proses pendaftaran dari keputusan penerimaan bantuan. Karena itu, jumlah keluarga yang tercatat dalam program tidak dengan sendirinya menunjukkan jumlah keluarga yang akan menerima bantuan sosial.
Kemendagri usulkan evaluasi mingguan dan insentif daerah
Kementerian Dalam Negeri turut mengusulkan evaluasi mingguan serta skema penghargaan dan sanksi bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendaftaran. Usulan tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam mendukung pendataan keluarga sasaran.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemberian insentif fiskal bagi daerah dengan kinerja terbaik. Sebaliknya, daerah dengan capaian rendah akan dipublikasikan secara terbuka untuk memicu peningkatan kinerja.
Percepatan pendaftaran menjadi salah satu tahapan menuju beroperasinya penuh penyaluran bantuan sosial secara digital pada kuartal I-2027. Pemerintah menargetkan seluruh keluarga sasaran terdata sebelum akhir 2026, dengan dukungan agen, verifikasi berbasis DTSEN, serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
