Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah menyepakati alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2027 sebesar 9,85 juta ton untuk sektor pertanian dan perikanan. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pemerintah menetapkan alokasi tersebut untuk memastikan sarana produksi tersedia bagi petani dan nelayan serta mendukung keberlanjutan produksi pangan nasional. Dalam rapat yang sama, pemerintah juga meminta percepatan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2026.
Dari total alokasi pupuk bersubsidi 2027, sebanyak 9,55 juta ton ditujukan untuk sektor pertanian dan 295.936 ton untuk sektor perikanan. Zulkifli mengatakan ketersediaan pupuk perlu dipastikan sejak awal agar petani dan nelayan dapat menjalankan kegiatan produksi.
“Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan perikanan. Karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaannya sejak awal, sehingga petani dan nelayan dapat menjalankan kegiatan produksi dengan baik,” ujar Zulkifli.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penyaluran Pupuk Bersubsidi 2026 Diminta Dipercepat
Selain menetapkan alokasi untuk 2027, Rakortas membahas penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2026. Hingga 8 November 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tercatat mencapai 7,28 juta ton. Sementara itu, kebutuhan penyaluran hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 9,49 juta ton.
Zulkifli meminta kementerian dan lembaga terkait memastikan sisa alokasi dapat disalurkan tepat waktu dan sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan alokasi sektor pertanian dan perikanan dengan memperhatikan perkembangan penyerapan pada masing-masing sektor.
“Jangan sampai pupuk yang sudah dialokasikan justru terlambat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Kita harus memastikan penyalurannya berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tegasnya.
Permintaan percepatan itu menjadi salah satu perhatian dalam rapat, di samping penetapan alokasi untuk tahun berikutnya. Pemerintah menekankan agar pupuk yang telah dialokasikan dapat diterima oleh pihak yang membutuhkan sesuai waktu dan kebutuhan di lapangan.
Rakortas Bahas Bahan Baku dan Pembayaran Subsidi
Rakortas juga membahas kesiapan pengadaan bahan baku pupuk serta penyelesaian kewajiban pembayaran subsidi pupuk untuk tahun anggaran sebelumnya. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan pasokan dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi.
Pemerintah menyatakan akan memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi agar ketersediaannya lebih terjamin dan penyalurannya semakin efektif. Pemerintah juga menyebut penguatan tata kelola itu ditujukan agar manfaat pupuk bersubsidi dapat dirasakan langsung oleh petani dan nelayan di seluruh Indonesia.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
