Headline.co.id ~ Pemerintah Aceh memaparkan capaian keterbukaan informasi publik dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh, Dr. Edi Yandra, hadir mewakili Gubernur Aceh untuk menjelaskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah. Paparan itu menyoroti penguatan layanan digital, termasuk aplikasi PPID yang hingga Oktober 2026 menyediakan lebih dari 7.600 dokumen publik dan telah diunduh lebih dari 950 ribu kali.
Uji publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) tersebut mengangkat tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”. Pemerintah Aceh mengikuti tahapan ini setelah memperoleh nilai 100 dalam pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ).
Keterbukaan informasi Aceh dan layanan digital
Dalam presentasinya, Edi Yandra menyebut keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ia mengatakan kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aturan, tetapi juga dengan keterlibatan publik dalam pembangunan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan strategi utama untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Aceh yang inklusif, transparan, dan akuntabel,” ujar Edi.
Pemerintah Aceh, menurut Edi, mengembangkan digitalisasi layanan publik melalui beberapa langkah. Upaya itu mencakup penguatan portal PPID Utama, penyiapan aplikasi Satu Data Aceh sesuai Pergub Aceh Nomor 24 Tahun 2022, serta integrasi layanan informasi dari tingkat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) hingga gampong atau desa.
Data penggunaan aplikasi PPID menjadi salah satu capaian yang disampaikan dalam uji publik. Hingga Oktober 2026, layanan itu memuat lebih dari 7.600 dokumen publik dengan jumlah unduhan melampaui 950 ribu kali.
Capaian birokrasi dan tahapan evaluasi
Selain layanan informasi, Pemerintah Aceh menyampaikan capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada 2025 yang mencapai 82,73 dengan Kategori A-. Pemerintah Aceh juga mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 11 tahun berturut-turut.
Presentasi uji publik ini merupakan kelanjutan rangkaian evaluasi Monev KIP 2026. Sebelum mengikuti tahapan tersebut, Pemerintah Aceh meraih nilai sempurna 100 dalam pengisian SAQ. Namun, capaian itu merupakan hasil pada tahapan pengisian kuesioner, sementara uji publik menjadi tahap lanjutan dalam evaluasi.
Melalui tahap tersebut, Pemerintah Aceh berharap dapat mempertahankan kualifikasi sebagai Badan Publik “Informatif” dan memperkuat sinergi dengan masyarakat. Harapan itu disampaikan seiring upaya pemerintah daerah memperluas akses terhadap informasi dan mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.
Edi Yandra didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PLIP) Diskominsa Aceh Safrizal A.R, Komisioner Komisi Informasi Aceh Dian Rahmat Syahputra, serta Fungsional Analis Kebijakan Diskominsa Aceh Surya Ramadhan dalam presentasi tersebut.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
