Headline.co.id ~ Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) mendorong keterbukaan informasi publik menjadi budaya kerja pemerintahan melalui pengembangan Satu Data Sumsel, Generasi Muda Keterbukaan Informasi (GEMAKI), dan PPID SLIP Award. Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan upaya itu dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Inisiatif tersebut, menurut Herman, ditujukan untuk menghadirkan tata kelola yang transparan dan akuntabel sekaligus memudahkan masyarakat mengakses informasi. Pemprov Sumsel juga mendorong pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur komunikasi, literasi digital, dan partisipasi publik.
Dalam paparannya di kegiatan yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat itu, Herman menegaskan keterbukaan informasi tidak semestinya dipandang hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif. Ia menyebutnya sebagai bagian dari pelayanan dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
“Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari pelayanan dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,” kata Herman dalam paparannya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemprov Sumsel mengembangkan sejumlah inisiatif untuk memperluas akses warga terhadap informasi yang akurat, terpadu, dan mudah diperoleh. Satu Data Sumsel diarahkan untuk memperkuat pengelolaan dan keterpaduan informasi, sedangkan GEMAKI dan PPID SLIP Award turut dipaparkan sebagai bagian dari upaya membangun budaya keterbukaan.
Infrastruktur komunikasi dan akses informasi di Sumsel
Selain mengembangkan tata kelola data dan program keterbukaan, Herman menyampaikan bahwa pemerataan akses informasi didorong melalui pembangunan infrastruktur komunikasi di berbagai wilayah Sumsel. Ia menyebut provinsi tersebut telah mencapai kondisi zero blank spot, atau tidak ada wilayah tanpa jangkauan layanan komunikasi.
Pernyataan mengenai zero blank spot itu disampaikan Herman dalam paparannya. Tidak ada rincian tambahan mengenai cakupan maupun ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut dalam bahan yang disampaikan.
Menurut Herman, ketersediaan infrastruktur perlu disertai upaya meningkatkan literasi digital dan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya bergantung pada penyediaan data oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan warga dalam pemanfaatan informasi.
Kolaborasi pemerintah dan masyarakat
Herman juga menekankan pentingnya kerja sama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas tata kelola informasi dan data pemerintahan. Ia menyatakan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memastikan keterbukaan informasi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat agar keterbukaan informasi benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Herman berharap keterbukaan informasi publik dapat tumbuh sebagai budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menekankan bahwa keterbukaan seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban atau penilaian administratif, melainkan menjadi bagian dari praktik pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
