Headline.co.id, Jakarta ~ Headline.co.id, Jakarta, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai pembaruan regulasi penyiaran penting untuk melindungi publik dan menjaga keberlangsungan industri media di tengah perkembangan platform digital. Ia menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia 2026 di Jakarta Barat, Selasa (10/11/2026). Menurut Nezar, perubahan teknologi telah menggeser pola konsumsi informasi dan model bisnis media, sementara pengawasan siaran belum menjangkau semua kanal secara setara. Pembaruan aturan diharapkan menata hubungan lembaga penyiaran dan platform digital sekaligus memperkuat pelindungan masyarakat.
Nezar mengatakan masyarakat kini menghadapi arus informasi yang ramai, tetapi tidak semuanya benar atau mudah terdengar. Karena itu, pembaruan regulasi penyiaran diperlukan agar penyiaran dapat menjalankan peran sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya di tengah perubahan ekosistem media.
“Kita hidup di tengah gempita informasi. Tapi tidak semua yang riuh, yang ramai, itu selalu benar. Dan tidak semua yang benar itu terdengar. Karena itu, penyiaran hari ini ditantang dengan cukup serius bagaimana menjadi pelita, menjadi clearing house of information di tengah riuhnya informasi,” ujar Nezar.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pengawasan siaran meluas ke platform digital
Perubahan penggunaan internet menjadi salah satu latar belakang pembahasan regulasi tersebut. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2026, pengguna internet di Indonesia mencapai 235,26 juta orang atau 81,72 persen dari total penduduk. Sebanyak 43,4 persen pengguna menghabiskan waktu empat hingga enam jam per hari di platform digital.
Perhatian masyarakat kini tidak hanya tertuju pada televisi dan radio, tetapi juga tersebar ke media sosial, video pendek, layanan streaming, dan platform over-the-top (OTT). Bagi pengguna, batas penyiaran konvensional dan layanan digital semakin sulit dibedakan.
Namun, Nezar menilai aturan bagi kedua ekosistem itu belum sepenuhnya setara. Seseorang dapat melakukan siaran langsung melalui telepon genggam dan menjangkau jutaan penonton tanpa melewati mekanisme perizinan serta pedoman perilaku penyiaran yang berlaku bagi lembaga penyiaran konvensional.
“Pengawasan atas siaran dalam tanda kutip ini tidak lagi berhenti di menara pemancar karena tindakan broadcast ini bisa dilakukan lewat semua channel,” jelasnya.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah berusia hampir 24 tahun dan disusun sebelum media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan pembahasannya, Rapat Paripurna DPR RI pada 8 September 2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR.
Arah pembaruan regulasi penyiaran
Nezar menyebut pembaruan aturan diarahkan untuk menata hubungan lembaga penyiaran dan platform digital secara proporsional. Tujuan lainnya adalah memperkuat pelindungan masyarakat, terutama anak dan kelompok rentan, meningkatkan kelembagaan serta kapasitas KPI, dan menghadirkan keadilan dalam pengawasan isi siaran maupun proses bisnis industri penyiaran.
“Kita memandang pembaruan Undang-Undang ini sebagai upaya untuk mendudukkan secara proporsional hubungan lembaga penyiaran dan platform digital, menguatkan perlindungan publik, terutama anak dan kelompok rentan, menguatkan kelembagaan dan kapasitas KPI, serta mewujudkan keadilan pengawasan atas isi siaran maupun proses bisnisnya,” ungkapnya.
Nezar memaparkan tiga kontribusi penyiaran terhadap ketahanan nasional. Pertama, ketahanan informasi, yakni memastikan masyarakat memperoleh informasi akurat dan dapat dipercaya, terutama ketika terjadi bencana atau situasi krisis. Kedua, ketahanan generasi melalui pelindungan anak dan kelompok rentan dari konten yang merusak tanpa menghilangkan ruang berekspresi.
Ketiga, ketahanan ekonomi dan kedaulatan, dengan memastikan industri penyiaran nasional memiliki ruang tumbuh di tengah persaingan dengan platform digital global. Nezar mengingatkan bahwa aliran belanja iklan dan perhatian masyarakat yang semakin besar ke platform global perlu menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, tanpa pengaturan yang proporsional, kondisi tersebut berpotensi melemahkan industri penyiaran nasional dan mengurangi keberadaan konten lokal. “Jika ini berlanjut, industri penyiaran nasional melemah dan konten lokal menyusut. Pada akhirnya kita kehilangan kebanggaan penceritaan tentang diri kita sendiri,” tuturnya.
Partisipasi publik dalam pembahasan aturan
Nezar menambahkan, pengaturan platform digital berkaitan dengan kedaulatan karena platform beroperasi lintas negara. Oleh sebab itu, penyusunan regulasi membutuhkan pertimbangan yang matang, kokoh, dan proporsional untuk menghadapi dinamika geopolitik.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Penyiaran. Pemerintah, kata Nezar, memahami perhatian dan kekhawatiran komunitas pers serta kreator konten mengenai pengaturan platform digital dan konten yang diproduksi pengguna.
“Regulasi yang baik melindungi publik sekaligus menjaga kemudahan pers dan ruang kreativitas,” ujarnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Indonesia Gandeng Estonia Kembangkan Pemerintahan Digital dan Keamanan Siber](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-indonesia-gandeng-estonia-kembangkan-pemerintahan-digital-dan-keamanan-siber.jpg)
![[Siaran Pers] Indonesia Bawa Agenda Pemerataan Akses Internet dan Keamanan Digital ke Forum ITU 2026](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-indonesia-bawa-agenda-pemerataan-akses-internet-dan-keamanan-digital-ke-forum-itu-2026.jpg)
