Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melanjutkan operasi lapangan, menjatuhkan sanksi administratif, dan memproses hukum 241 orang serta 93 korporasi. Data Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) per 11 November 2026 mencatat titik panas berkepercayaan tinggi turun dari 338 menjadi 55 titik. Pemerintah tetap memberi perhatian pada lahan gambut di Sumatra Selatan karena bara api di kawasan itu berpotensi memicu kebakaran kembali. Langkah penegakan hukum tersebut berjalan bersama pemulihan habitat dan pengembangan ekonomi hijau untuk menangani dampak karhutla secara lebih luas.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan pemadaman, patroli, dan pengecekan lapangan atau groundcheck tetap dilakukan. Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026), ia menyebut lahan gambut Sumatra Selatan menjadi salah satu perhatian khusus.
“Operasi pemadaman, patroli, dan groundcheck tetap dilanjutkan, terutama di lahan gambut Sumatera Selatan yang berpotensi menyimpan bara api dan memicu kebakaran kembali,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penanganan karhutla diikuti sanksi terhadap 32 subjek hukum
Penurunan titik panas juga terlihat di enam provinsi prioritas. Menurut data SiPongi, jumlah hotspot berkepercayaan tinggi di wilayah tersebut berkurang dari 86 menjadi 14 titik per 11 November 2026. Kemenhut menyatakan operasi pemadaman dan patroli tetap dilanjutkan meski jumlah titik panas menurun.
Di sisi penegakan hukum, sebanyak 32 subjek hukum telah dikenai sanksi administratif. Rinciannya, lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
Pemerintah juga memproses hukum 241 orang dan 93 korporasi. Temuan kebakaran mencakup area seluas 33.514,01 hektare di wilayah konsesi 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi.
Sanksi administratif tersebut diarahkan agar pihak yang bertanggung jawab tidak mengabaikan kawasan terdampak. Pembekuan izin dan paksaan pemulihan juga menjadi bagian dari upaya mendorong pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.
Pemulihan habitat dan penertiban kawasan
Kemenhut turut melanjutkan pemulihan ekosistem di kawasan konservasi. Di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, jumlah jenis satwa liar yang terpantau meningkat dari 17 jenis pada 2024 menjadi 25 jenis pada 2026. Satwa yang tercatat lain gajah Sumatra dan harimau Sumatra.
Upaya pemulihan di Tesso Nilo mencakup rehabilitasi habitat, penertiban perkebunan ilegal bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), penguatan patroli dan pengamanan kawasan, serta relokasi warga secara bertahap.
Penertiban juga berlangsung di Suaka Margasatwa Lamandau dengan menumbangkan 11.180 pohon sawit ilegal. Langkah tersebut ditujukan untuk memulihkan habitat satwa liar dan menjaga ruang jelajahnya, sekaligus mengurangi potensi konflik satwa dan manusia.
Kerja sama karbon dan pembiayaan konservasi
Selain penegakan hukum dan pemulihan habitat, Kemenhut mendorong ekonomi hijau sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Dalam forum COP31 UNFCCC, Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama karbon kehutanan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM).
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan komitmen Indonesia mengembangkan proyek karbon melalui pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi, perlindungan 50 juta hektare hutan, serta pengembangan perhutanan sosial dan hutan adat.
Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional juga mendorong skema pembiayaan konservasi jangka panjang untuk 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Skema itu melibatkan pemerintah, lembaga filantropi, dan sektor swasta.
Di tingkat tapak, Kemenhut menyiapkan lahan perhutanan sosial seluas 10 hektare di Bogor untuk pengembangan agroforestri pangan. Indonesia juga menjalin kolaborasi dengan Republik Kongo dalam pengembangan pasar kayu dan pengelolaan gambut.
Rangkaian kebijakan tersebut menggabungkan penanganan karhutla dengan penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan pengembangan sumber ekonomi berkelanjutan. Kemenhut menyebut upaya itu diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Indonesia Gandeng Estonia Kembangkan Pemerintahan Digital dan Keamanan Siber](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-indonesia-gandeng-estonia-kembangkan-pemerintahan-digital-dan-keamanan-siber.jpg)
