Headline.co.id, Jakarta ~ Indonesia perlu memperkuat kedaulatan kecerdasan artifisial (AI) agar tidak bergantung pada segelintir penyedia teknologi global yang dapat membatasi kendali atas infrastruktur digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan hal itu dalam Merdeka AI Summit di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Menurut Nezar, kedaulatan AI bukan berarti Indonesia harus membangun semua teknologi sendiri atau menutup diri dari kolaborasi internasional. Penguatan perlu dilakukan dengan kerja sama yang setara sekaligus memastikan Indonesia mampu menentukan prioritas, aturan, dan batas penggunaan AI di dalam negeri.
Nezar menilai ketergantungan pada penyedia teknologi global berisiko memicu vendor lock-in dan kill switch. Risiko tersebut, kata dia, dapat mengurangi keleluasaan pemerintah dan perusahaan untuk mengelola serta mengembangkan sistem dan infrastruktur digital. Karena itu, Indonesia perlu memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan arah pemanfaatan AI.
Kedaulatan AI tidak cukup dengan menyimpan data di dalam negeri
Nezar menegaskan, membangun pusat data dan menyimpan informasi di dalam negeri belum cukup untuk mewujudkan kedaulatan AI. Indonesia juga perlu menguasai teknologi yang mengolah data, termasuk mengembangkan model AI sendiri.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kedaulatan data tidak sama dengan kedaulatan AI. Sebuah negara bisa menyimpan datanya di dalam negeri, tetapi kalau kecerdasan yang mengolah data itu bergantung pada model yang dikendalikan pihak lain, kontrolnya belum penuh,” jelas Nezar.
Pernyataan itu menyoroti perbedaan lokasi penyimpanan data dan kendali atas teknologi yang memprosesnya. Menurut Nezar, jika model AI yang digunakan masih dikendalikan pihak lain, penyimpanan data di dalam negeri belum menjamin kontrol penuh atas pemanfaatan teknologi tersebut.
Di sisi lain, Nezar tidak mendorong Indonesia menutup diri dari kerja sama internasional. Ia menekankan perlunya kolaborasi dengan posisi yang setara agar kerja sama tersebut memperkuat kapasitas teknologi nasional, bukan memperbesar ketergantungan.
“Indonesia tetap perlu terbuka terhadap kolaborasi, tetapi harus memiliki posisi tawar yang kuat dan mampu menentukan prioritas, aturan, serta batas penggunaan teknologi AI di dalam negeri,” ujar Nezar.
Ia juga mengatakan, “Karena itu, kerja sama internasional harus dibangun secara setara untuk memperkuat kapasitas teknologi nasional.”
Riset dan inovasi menjadi bagian penguatan kedaulatan AI
Selain infrastruktur dan pelindungan data, Nezar menempatkan riset dan inovasi sebagai pilar penting pengembangan kedaulatan AI. Perusahaan teknologi nasional, menurut dia, perlu bergerak lebih jauh daripada sekadar menjadi distributor produk teknologi asing dengan memperkuat kegiatan penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D).
Nezar mengingatkan lemahnya R&D dapat menghambat kemampuan menghasilkan hal baru dan menciptakan nilai dari proses bisnis. “Kalau R&D kita lemah, kita enggak bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Kita enggak bisa membuat value creation dari proses bisnis,” tegasnya.
Penguatan kedaulatan AI, lanjut Nezar, perlu dilakukan dari hulu hingga hilir. Cakupannya meliputi kapasitas komputasi, ketersediaan energi, konektivitas, serta keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok semikonduktor global.
Nezar menyebut pasar digital yang besar dan bonus demografi sebagai modal untuk mempercepat pengembangan teknologi nasional. Upaya itu diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Digital 2045.
“Dengan dukungan pasar digital yang besar dan bonus demografi, Indonesia memiliki modal untuk mempercepat pengembangan teknologi nasional menuju visi Indonesia Digital 2045, yakni membangun teknologi Indonesia yang inklusif, berdaya, dan berdaulat,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Indonesia Gandeng Estonia Kembangkan Pemerintahan Digital dan Keamanan Siber](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-indonesia-gandeng-estonia-kembangkan-pemerintahan-digital-dan-keamanan-siber.jpg)
