Headline.co.id, Pulang Pisau ~ Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mencabut status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan mengalihkan penanganan ke masa transisi darurat pemulihan pada Senin (9/11/2026). Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i di Ruang Rapat Kantor Bupati. Peralihan status dilakukan setelah analisis prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta tren penurunan drastis jumlah titik api di seluruh kecamatan. Masa transisi pemulihan berlaku mulai 9 hingga 30 November 2026.
Status Darurat Karhutla Pulang Pisau Dicabut
Pencabutan status tanggap darurat menandai perubahan fokus pemerintah daerah dalam menangani karhutla. Penanganan yang sebelumnya diarahkan pada kondisi kedaruratan kini beralih pada upaya pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
Kebijakan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung di Kantor Bupati Pulang Pisau. Rapat dipimpin langsung oleh Ahmad Rifa’i pada Senin, 9 November 2026.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menetapkan masa transisi darurat pemulihan selama 9 hingga 30 November 2026. Periode tersebut digunakan untuk menyesuaikan strategi penanganan di lapangan setelah kondisi karhutla menunjukkan perkembangan yang lebih terkendali.
Keputusan itu tidak hanya didasarkan pada kondisi titik api, tetapi juga mempertimbangkan analisis prakiraan cuaca dari BMKG. Dalam bahan keputusan tersebut disebutkan, jumlah titik api mengalami penurunan drastis di seluruh kecamatan.
Fokus Beralih ke Perbaikan Wilayah
Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i mengatakan, perubahan status tersebut menjadi penanda berakhirnya masa krisis dan dimulainya percepatan rehabilitasi wilayah terdampak karhutla.
“Status tanggap darurat sudah kita cabut dan beralih ke masa pemulihan untuk memfokuskan perbaikan di lapangan,” tegas Ahmad.
Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan pemerintah daerah setelah status kedaruratan dicabut. Masa pemulihan diarahkan untuk memusatkan perhatian pada perbaikan di wilayah yang terdampak bencana.
Peralihan status juga menjadi dasar bagi penyesuaian strategi penanganan karhutla selama periode transisi. Pemerintah daerah tetap melibatkan jajaran terkait untuk mengawal pelaksanaan pemulihan hingga masa transisi berakhir pada 30 November 2026.
Jajaran Diminta Tetap Mencegah Titik Api Baru
Meski status tanggap darurat telah dicabut, Ahmad menginstruksikan seluruh jajaran agar tetap mengawal masa transisi secara optimal. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya potensi titik api baru di wilayah Pulang Pisau.
Instruksi itu diberikan karena masa peralihan dari tanggap darurat ke pemulihan tetap membutuhkan pengawalan di lapangan. Pemerintah daerah berharap penurunan jumlah titik api dapat terus berlanjut dan tidak kembali memicu kebakaran hutan dan lahan.
Ahmad juga menyampaikan harapannya agar Pulang Pisau terhindar dari bencana karhutla pada waktu mendatang.
“Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan, dan Pulang Pisau jauh dari bencana,” pungkas Ahmad.
Dengan berlakunya masa transisi pemulihan mulai 9 November 2026, penanganan karhutla di Pulang Pisau memasuki tahap baru. Pemerintah daerah memfokuskan langkah pada perbaikan wilayah terdampak, sementara seluruh jajaran tetap diminta mengantisipasi potensi munculnya titik api.
(Sumber: MC Kab. Pulang Pisau/Jemy/Barsel)
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
