Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026). Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan menjelaskan arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2027 yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Strategi Pro Growth–Pro Welfare menjadi dasar kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2027, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Strategi ini dijalankan melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta dukungan investasi strategis guna memperkuat transformasi ekonomi nasional.
“Melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan dukungan investasi strategis, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan peningkatan kesejahteraan yang lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi harus mampu dirasakan manfaatnya secara luas oleh seluruh masyarakat,” ujar Menteri Keuangan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai bagian dari trajektori menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029. Untuk mendukung target tersebut, investasi diproyeksikan tumbuh pada kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen, terutama pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi.
Pemerintah juga akan terus melakukan deregulasi dan debottlenecking untuk memperbaiki iklim investasi nasional melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, dan peningkatan koordinasi lintas sektor serta lembaga. Di saat yang sama, Pemerintah akan menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent guna menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.
Optimisme terhadap pencapaian target tersebut didukung oleh resiliensi perekonomian nasional yang telah ditunjukkan pada Triwulan I Tahun 2026. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen (year-on-year), didukung inflasi yang tetap terkendali pada level 3,08 persen, surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026, serta cadangan devisa yang mencapai USD144,9 miliar atau setara 5,6 bulan impor.
“Di tengah berbagai tantangan global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi terjaga pada level tinggi, inflasi terkendali, sektor manufaktur kembali ekspansif, dan berbagai indikator domestik menunjukkan bahwa fondasi ekonomi kita tetap kokoh,” kata Menteri Keuangan.
Memasuki Triwulan II Tahun 2026, aktivitas ekonomi domestik juga menunjukkan tren perbaikan. Optimisme konsumen tetap terjaga, aktivitas belanja masyarakat meningkat, dan sejumlah indikator ekonomi seperti penjualan kendaraan bermotor, konsumsi listrik, konsumsi semen, serta aktivitas manufaktur menunjukkan perkembangan yang positif.
Di tengah dinamika global yang masih diwarnai ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar keuangan, Pemerintah terus menjaga kebijakan fiskal agar responsif dan antisipatif. Berbagai langkah strategis ditempuh lain menjaga stabilitas harga pangan dan energi, memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, menjaga disiplin fiskal, meningkatkan kualitas belanja negara, mengoptimalkan penerimaan negara, serta memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.
“APBN tidak hanya berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mampu melindungi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkualitas,” tegas Menteri Keuangan.
KEM PPKF Tahun 2027 memiliki arti strategis karena untuk pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dokumen tersebut menjadi landasan penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027 sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah dalam memastikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang selaras untuk mencapai target pembangunan nasional.
