Headline.co.id, Yogyakarta ~ Demo Jogja 10 November 2026 mendapat perhatian langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto setelah aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Malioboro berlangsung hingga dini hari. Bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri mendatangi Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (11/11/2026), untuk meninjau situasi setelah demonstrasi. Polisi menyelidiki dugaan tindakan anarkistis dan keberadaan peserta aksi yang membawa barang berbahaya, sementara sebanyak 106 orang dilaporkan ditangkap hingga pukul 02.46 WIB. Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menemui massa mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan sejumlah tuntutan di Kantor Gubernur, Selasa (10/11/2026).
Penanganan demo Jogja 10 November 2026 menjadi perhatian kepolisian setelah demonstrasi di kawasan Malioboro terus berlangsung hingga melewati tengah malam. Kapolri menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi kepolisian akan menindak pihak yang terbukti melakukan tindakan anarkistis atau sengaja membawa benda berbahaya.
Sementara itu, demo Jogja 10 November 2026 juga diwarnai penyampaian aspirasi Aliansi Jogja Memanggil (AJM) kepada Gubernur DIY. Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan sejumlah persoalan daerah, mulai dari tuntutan kenaikan upah minimum, pemberantasan premanisme, hingga penanganan Stadion Mandala Krida. Sultan mendengarkan tuntutan tersebut secara langsung dengan duduk lesehan bersama peserta aksi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kapolri Selidiki Dugaan Aksi Anarkistis di Malioboro
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan kepolisian akan mengungkap pihak-pihak yang diduga sengaja membawa benda berbahaya dalam demonstrasi di kawasan Malioboro.
“Kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, sajam (senjata tajam) dan sebagainya,” kata Kapolri saat memantau penanganan demonstrasi di Yogyakarta, dikutip Rabu (11/11/2026).
Kapolri bersama Sufmi Dasco Ahmad tiba di Gedung DPRD DIY pada Rabu dini hari setelah aparat kepolisian memukul mundur massa yang masih berada di kawasan Malioboro hingga tengah malam.
Dalam kunjungan tersebut, keduanya juga menemui sejumlah pengunjuk rasa yang sebelumnya ditangkap aparat kepolisian.
Berdasarkan informasi hingga Rabu pukul 02.46 WIB, sebanyak 106 orang dilaporkan ditangkap terkait penanganan demonstrasi tersebut.
Kapolri menyatakan kepolisian memberikan toleransi pelaksanaan demonstrasi hingga pukul 18.00 WIB. Namun, aksi di kawasan Malioboro masih berlangsung hingga sekitar pukul 01.00 WIB.
“Dan kita akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum, karena toleransi kita Polri, sampai jam 18.00 WIB, ini udah jam 01.00 malam,” ujar Kapolri.
Polisi Dalami Dugaan Pihak yang Menggerakkan Massa
Selain menyelidiki dugaan tindakan anarkistis, kepolisian mendalami kemungkinan adanya pihak tertentu yang sengaja menggerakkan massa untuk melakukan perusakan.
Penyelidikan tersebut juga dilakukan untuk mengetahui apakah demonstrasi di Yogyakarta memiliki keterkaitan dengan aksi yang berlangsung di daerah lain.
Kapolri menegaskan bahwa kepolisian belum dapat menyimpulkan adanya keterkaitan tersebut sebelum pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh.
“Ya nanti kita akan selidiki, kita akan selidiki apakah demonstrasi yang terjadi sampai malam hari ini, apakah ada upaya-upaya yang memang ingin secara sengaja melakukan pengerusakan-pengerusakan dan juga tujuan-tujuan yang lain,” katanya.
Menurut Kapolri, aparat telah mendapat perintah untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap berbagai kejadian yang muncul selama demonstrasi.
“Ya pasti perlu pemeriksaan yang mendalam. Anggota kita sedang bekerja, saya minta rekan-rekan bersabar, kita akan mengurai dan mengungkap kejadian di belakang ini,” tegas Jenderal Suyudi.
Hingga Rabu dini hari, situasi di kawasan demonstrasi dilaporkan telah kondusif. Meski demikian, personel Polda DIY masih melakukan pengamanan.
Sultan Hamengku Buwono X Duduk Lesehan Bersama Demonstran
Di tengah rangkaian demonstrasi yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026), Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memilih menemui langsung massa aksi yang mendatangi Kantor Gubernur.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil mulai mendatangi Kantor Gubernur sekitar pukul 14.45 WIB.
Peserta aksi terdiri dari mahasiswa, komunitas, dan berbagai elemen masyarakat yang ingin menyampaikan tuntutan secara langsung kepada gubernur.
Humas AJM, Agov, mengatakan kedatangan massa bertujuan meminta pemerintah daerah memberikan tanggapan langsung terhadap berbagai persoalan yang mereka suarakan.
“Kami juga mau tekankan hari ini kami datang di kantor gubernur itu mau ketemu langsung dengan pimpinan tertinggi yaitu Pak Gubernur untuk segera temui massa dan kami akan sampaikan langsung tuntutan kami ke Pak Gubernur,” kata Agov.
Menurut Agov, massa menginginkan kehadiran Sultan secara langsung karena penyampaian aspirasi melalui perwakilan pemerintah daerah dinilai belum mampu memberikan penyelesaian atas tuntutan mereka.
Sri Sultan Hamengku Buwono X akhirnya menemui peserta aksi sekitar pukul 16.06 WIB.
Dalam pertemuan tersebut, Sultan duduk lesehan bersama mahasiswa dan masyarakat untuk mendengarkan sejumlah tuntutan yang disampaikan.
Sultan juga menyatakan akan meneruskan aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan persoalan daerah akan menjadi bahan dialog lanjutan dengan mahasiswa.
Massa Tuntut Upah Minimum DIY Naik Menjadi Rp4,6 Juta
Salah satu tuntutan utama Aliansi Jogja Memanggil adalah kenaikan upah minimum di Yogyakarta menjadi Rp4,6 juta.
Massa menilai besaran upah yang saat ini disebut berada pada kisaran Rp2,5 juta masih perlu ditingkatkan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sultan menjelaskan bahwa penentuan upah minimum tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah masih menunggu ketentuan dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait mekanisme penetapan upah.
Sultan menerangkan bahwa penghitungan upah minimum sebelumnya mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, dan faktor alfa.
“Mengikuti tahun yang lalu, itu dasarnya upah naik atau turun itu dasarnya adalah yang dihitung, satu, itu pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kedua, inflasi daerah, dan ada alfa. Alfa itu 0,1 sampai 0,9. Nah, ini semua lewat Dewan Pengupahan yang dibentuk oleh Kementerian Tenaga Kerja,” jelas Sultan.
Penjelasan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang menginginkan peningkatan kesejahteraan pekerja di Yogyakarta.
Sultan Jawab Persoalan Premanisme dan Stadion Mandala Krida
Selain persoalan upah, massa juga mendesak pemerintah daerah mengambil langkah terhadap praktik premanisme di Yogyakarta.
Agov menyampaikan bahwa pemberantasan praktik premanisme menjadi salah satu tuntutan yang ingin disampaikan langsung kepada Sultan.
Menanggapi hal tersebut, Sultan mengaku tidak mengetahui adanya praktik premanisme yang dimaksud massa. Namun, ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak diperbolehkan di Yogyakarta.
Sultan juga menyatakan pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara demokratis.
“Kapan saya mempersulit orang untuk bicara demokratisasi? Ruang publik itu kami buka, gitu loh. Ya kan?” kata Sultan yang disambut teriakan peserta aksi.
Persoalan lain yang disampaikan mahasiswa adalah kondisi Stadion Mandala Krida.
Sultan menjelaskan bahwa perkara terkait Stadion Mandala Krida telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah sehingga proses perbaikan dapat dilakukan.
Namun, pelaksanaan perbaikan masih menunggu keputusan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Menurut Sultan, Stadion Mandala Krida sebenarnya sudah dapat digunakan, tetapi belum memungkinkan untuk kegiatan malam hari karena tidak memiliki fasilitas penerangan.
Selain itu, tribun bagian timur belum dapat digunakan karena kondisinya tidak layak dan masih membutuhkan perbaikan.
Sultan menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas stadion agar memenuhi persyaratan FIFA baru dapat dilakukan pada 2028 karena pelaksanaan pembangunan menggunakan anggaran pemerintah pusat secara bertahap.
“Tapi, karena APBN itu bertahap, bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA itu tahun 2028,” kata Sultan.
Dengan demikian, rangkaian demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 memunculkan sejumlah persoalan yang mendapatkan respons dari pemerintah daerah maupun kepolisian.
Di satu sisi, Sultan Hamengku Buwono X menerima aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait persoalan daerah. Di sisi lain, kepolisian melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan tindakan anarkistis dalam demonstrasi di Malioboro.
Hingga Rabu (11/11/2026) dini hari, kepolisian masih mendalami kejadian tersebut untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam tindakan perusakan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
