![[Siaran Pers] Kolaborasi dalam Inovasi Pelayanan Publik, Wamen Nezar: Daerah Tak Perlu Bangun Sistem Sendiri](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-kolaborasi-dalam-inovasi-pelayanan-publik-wamen-nezar-daerah-tak-perlu-bangun-sistem-sendiri.png)
Headline.co.id, Jogja ~ Headline.co.id — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong pemerintah daerah menggunakan komponen digital bersama untuk mengembangkan kecerdasan artifisial (AI) dalam pelayanan publik. Usulan itu disampaikan dalam acara Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026 di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (5/11/2026). Menurut Nezar, penggunaan sistem yang dapat dipakai lintas wilayah dapat mencegah pemerintah kabupaten dan kota mengulang investasi untuk membangun layanan serupa. Dengan demikian, anggaran daerah dapat dialihkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Nezar menilai pendekatan kolaboratif penting karena Indonesia memiliki 508 kabupaten dan kota. Pemerintah daerah, kata dia, tidak perlu membangun sistem AI secara mandiri apabila komponen layanan digital telah dirancang agar dapat digunakan kembali.
Ia mencontohkan Estonia yang menerapkan penggunaan komponen digital bersama. Pendekatan tersebut dapat diadaptasi di Indonesia melalui layanan bahasa, modul pengaduan, dan standar data yang digunakan lintas daerah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Di Estonia, mereka melakukan pendekatan yang cukup efisien dengan menyatukan banyak chatbot. Ada 508 daerah di Indonesia. Tidak perlu membangun 508 chatbot sendiri-sendiri. Yang kita butuhkan adalah komponen bersama yang dapat digunakan kembali, seperti layanan bahasa, modul pengaduan, dan standar data, sehingga anggaran daerah dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, bukan mengulang pekerjaan yang sudah ada,” ujar Nezar.
AI Public Service Lab untuk Uji Solusi
Selain mendorong penggunaan komponen digital bersama, Nezar mengusulkan pembentukan AI Public Service Lab. Laboratorium tersebut diharapkan mempertemukan mahasiswa, dosen, aparatur sipil negara (ASN), pelaku usaha, dan komunitas.
Kolaborasi itu diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan pelayanan, merancang solusi berbasis AI, melakukan pengujian, serta mengukur dampaknya sebelum diterapkan lebih luas.
“Dengan AI Public Service Lab, mereka dapat mengidentifikasi masalah, merancang solusi, melakukan uji coba terbatas atau sandboxing, mengukur dampaknya, kemudian memperluas penerapannya secara terukur,” papar Nezar.
Menurut dia, penggunaan AI telah mengubah peran teknologi dalam pemerintahan. Teknologi tidak lagi hanya dimanfaatkan untuk mempercepat proses layanan, tetapi juga dapat membantu pemerintah mempertimbangkan pilihan kebijakan dan merancang pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga.
“Gelombang AI berbeda dari digitalisasi sebelumnya. Dahulu, teknologi membuat layanan lebih cepat. Sekarang, AI turut membantu pemerintah mempertimbangkan pilihan kebijakan dan merancang layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga,” jelasnya.
Transformasi Digital Harus Menjawab Masalah Daerah
Nezar menegaskan keberhasilan transformasi digital harus dirasakan langsung oleh masyarakat hingga unit pelayanan terkecil. Cakupan pelayanan itu meliputi kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga kota.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah mengembangkan AI berdasarkan persoalan konkret dan kebutuhan pelayanan di wilayah masing-masing. Pengembangan teknologi, menurutnya, tidak seharusnya hanya dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi.
Peningkatan kapasitas talenta dan aparatur juga dinilai menjadi bagian penting dalam adopsi AI. Kolaborasi antarlembaga, termasuk dengan perguruan tinggi seperti UGM, dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan tersebut.
“Kita membutuhkan talenta yang mampu menyusun strategi adopsi AI, mengolah data, memahami keamanan siber, dan menerapkan prinsip etika dalam penggunaan teknologi,” jelas Nezar.
GM-DTGI Jadi Peta Kesiapan Daerah
Dalam kesempatan itu, Nezar mengapresiasi peningkatan cakupan pengukuran GM-DTGI. Dalam dua tahun, indeks tersebut memperluas cakupan pengukuran dari 429 kabupaten menjadi 508 kabupaten dan kota.
GM-DTGI yang dikembangkan UGM memiliki tujuh pilar dan 50 indikator. Nezar berharap indeks tersebut dapat berfungsi sebagai peta kesiapan daerah sekaligus sarana evaluasi dan pembelajaran bersama, bukan sekadar pemeringkatan tahunan.
“Tujuannya bukan menentukan siapa yang unggul dan siapa yang tertinggal. Indeks ini membantu daerah mengetahui posisi dalam transformasi digital, apa yang harus diperbaiki, dan dari daerah mana kita bisa belajar. Dengan demikian, praktik baik dapat menjadi tolok ukur bersama agar kita bisa maju bersama-sama,” ungkapnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
