Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong Asosiasi Program Studi Ilmu Politik se-Indonesia (APSIPOL) memperkuat literasi politik, riset, dan diplomasi keagamaan. Dorongan itu disampaikan saat Menag menerima audiensi APSIPOL di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (29/10/2026). Menurut Menag, penguatan tersebut penting untuk menjaga stabilitas bangsa, merawat kerukunan, serta memperkuat citra positif Indonesia di tingkat internasional. Ia juga menyoroti praktik kesetaraan gender dan peran perempuan dalam tata kelola perguruan tinggi.
Dalam pertemuan itu, Menag menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi di mata dunia internasional. Posisi tersebut, kata dia, berkaitan dengan penerapan garis politik keagamaan yang moderat dan inklusif.
Menurut Nasaruddin, pendekatan tersebut membuat Indonesia mampu menjembatani berbagai dinamika geopolitik global. Indonesia juga dinilai dapat menggunakan bahasa agama untuk membangun kedamaian dan kerukunan antarumat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Indonesia diakui secara internasional karena posisinya yang sangat moderat, baik dari segi politik ideologi, pandangan agama, maupun perspektif ekonomi. Kita dipandang sebagai negara yang mampu menggunakan bahasa agama untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan antarumat,” ujar Menag.
Menag Soroti Diplomasi Keagamaan Indonesia
Nasaruddin mengatakan diplomasi spiritual dan keagamaan menjadi pendekatan yang efektif ketika diplomasi formal menghadapi keterbatasan dalam merespons berbagai krisis dunia. Ia menyebut Indonesia kerap dijadikan percontohan oleh sejumlah pimpinan agama dan negara luar dalam mengelola keberagaman secara berkelanjutan.
Pemanfaatan diplomasi keagamaan, lanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarnegara. Pendekatan itu juga berhubungan dengan cara Indonesia menjaga keberagaman, membangun kerukunan, dan menyampaikan pesan perdamaian dalam situasi geopolitik yang dinamis.
Karena itu, Menag meminta akademisi ilmu politik berkontribusi melalui pengembangan pemikiran dan kajian yang dapat memperkuat kehidupan umat serta bangsa. Ia mendorong APSIPOL melahirkan riset, publikasi ilmiah, dan buku referensi yang berbobot.
Dorongan tersebut diarahkan untuk memperbaiki literasi politik masyarakat. Menag menilai akademisi memiliki peran penting dalam menghadirkan pengetahuan politik yang dapat mendidik umat dan membantu masyarakat memahami berbagai persoalan secara lebih baik.
Kesetaraan Gender Jadi Perhatian
Selain diplomasi keagamaan, Menag menyoroti capaian Indonesia dalam praktik kesetaraan gender dan pembukaan ruang publik bagi perempuan. Menurut dia, perempuan telah memperoleh ruang di berbagai sektor strategis, termasuk lingkungan perguruan tinggi.
“Siapapun yang belajar tentang kesetaraan gender, datanglah ke Indonesia. Praktik kesetaraan dan penghormatan terhadap peran perempuan di negara kita ini sangat terbuka, inklusif, dan diakui oleh para pimpinan dunia,” tegas Menag.
Ia kemudian mencontohkan tata kelola di lingkungan Kementerian Agama. Menurut Nasaruddin, kepemimpinan perempuan memberikan dampak terhadap kemajuan dan keharmonisan institusi pendidikan tinggi.
“Di Kementerian Agama, saat ini ada 13 rektor perempuan yang memimpin perguruan tinggi. Hasilnya luar biasa: suasana kampusnya nyaman, tingkat akuntabilitas dan tata kelola transparansinya tinggi, serta iklim akademiknya sangat kondusif,” ungkapnya.
Pernyataan itu disampaikan Menag untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dapat berkontribusi terhadap tata kelola institusi, akuntabilitas, transparansi, dan iklim akademik.
APSIPOL Naungi 77 Program Studi
Ketua Delegasi APSIPOL Asep Abdul Sahid dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyampaikan perkembangan kelembagaan organisasi tersebut sejak didirikan pada 2016. Dalam pertemuan dengan Menag, Asep mengatakan APSIPOL kini mengayomi puluhan program studi ilmu politik.
“Alhamdulillah sudah 10 tahun APSIPOL berdiri sejak didirikan tahun 2016, dan sekarang sudah menaungi 77 prodi anggota,” ujar Asep.
Perkembangan itu menjadi bagian dari pembahasan dalam audiensi APSIPOL dengan Kementerian Agama. Pertemuan tersebut mempertemukan agenda penguatan ilmu politik dengan isu diplomasi keagamaan, kesetaraan gender, dan literasi politik.
Melalui dialog tersebut, Kementerian Agama dan APSIPOL sepakat melanjutkan kolaborasi strategis. Kolaborasi itu diarahkan untuk melahirkan riset-riset ilmu politik yang menyejukkan serta berorientasi pada kemajuan umat dan bangsa.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
