Headline.co.id, Jakarta ~ Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Toni Toharudin, menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk mempercepat penguatan literasi dan numerasi nasional. Hal ini disampaikan menyusul adanya kesenjangan capaian kompetensi dasar peserta didik di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara pencanangan kolaborasi penguatan literasi dan numerasi di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Toni Toharudin mengungkapkan bahwa hasil asesmen nasional dan berbagai studi internasional menunjukkan bahwa tingkat kecakapan minimum siswa Indonesia dalam membaca dan matematika masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas. “Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan SDM. Namun, capaian literasi dan numerasi kita masih menghadapi tantangan besar, sehingga diperlukan langkah sistematis dan kolaboratif,” ujarnya.
Kepala Badan Kebijakan Dikdasmen menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga pembangunan, hingga masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Dalam program kolaborasi ini, Kemendikdasmen bekerja sama dengan Tanoto Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, dan UNICEF untuk memperkuat implementasi Gerakan Literasi Nasional dan Gerakan Numerasi Nasional.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 500 sekolah dasar di enam kabupaten/kota dengan melibatkan sekitar 1.500 guru kelas awal. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kapasitas guru, penerapan pembelajaran mendalam (deep learning), serta pemanfaatan hasil asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Selain itu, pemerintah juga mendorong optimalisasi pemanfaatan data pendidikan, termasuk hasil asesmen nasional, sebagai dasar perencanaan kebijakan dan intervensi di daerah. “Kami berharap data asesmen dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk akselerasi peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing,” kata Toni Toharudin.
Ia juga menyoroti pelaksanaan tes kemampuan akademik yang tengah berlangsung sebagai bagian dari pembaruan sistem asesmen nasional. Pengumpulan data tidak hanya berfokus pada individu siswa, tetapi juga untuk pemetaan satuan pendidikan secara menyeluruh, mencakup literasi, numerasi, survei karakter, serta lingkungan belajar. Melalui pendekatan ini, pemerintah menargetkan terciptanya kebijakan pendidikan yang lebih presisi, berbasis data, dan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran.
Toni optimistis model kolaborasi ini dapat direplikasi secara luas di berbagai daerah untuk memperkuat ekosistem pendidikan nasional, sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Langkah ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional Asta Cita dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas, serta mendorong transformasi pendidikan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. “Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia secara berkelanjutan,” pungkas Toni Toharudin.
