Headline.co.id ~ Pemerintah menegaskan dana revitalisasi sekolah untuk jenjang SMP pada 2026 disalurkan secara utuh, tanpa pemotongan, dan harus digunakan sesuai perencanaan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan arahan tersebut dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Lampung, Selasa (11/11/2026). Program yang dilaksanakan melalui mekanisme swakelola ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar sekolah. Pemerintah meminta sekolah mengikuti dokumen yang disepakati dan melaporkan pihak yang mengatasnamakan pemerintah untuk meminta imbalan.
Penegasan mengenai dana revitalisasi sekolah itu disampaikan di tengah rencana pemerintah memperluas program pada 2026. Abdul Mu’ti meminta kepala sekolah dan pihak yang terlibat memastikan pembangunan berlangsung sesuai PKS serta dokumen perencanaan, bukan mengikuti kepentingan pihak lain.
Revitalisasi Sekolah Harus Sesuai Perencanaan
“Laksanakan revitalisasi sebagaimana PKS yang sudah Bapak/Ibu semua tandatangani. Laksanakan semua sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat,” ujar Abdul Mu’ti saat memberikan arahan dalam Bimtek Program Revitalisasi Satuan Pendidikan jenjang SMP Tahun 2026.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut dia, revitalisasi bukan sekadar pembangunan atau perbaikan gedung. Penyediaan sarana dan prasarana yang aman, bersih, dan nyaman merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran serta mendorong semangat belajar peserta didik.
“Revitalisasi bukan tujuan, tetapi bagian dari proses. Sehingga dalam konteks pembelajaran, revitalisasi diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar,” katanya.
Pemerintah juga mengharapkan pelaksanaan secara swakelola memberi manfaat di luar lingkungan sekolah. Pekerjaan dapat melibatkan tenaga kerja setempat dan mendorong pembelian material dari toko di sekitar sekolah. Mekanisme ini dinilai memberi ruang bagi sekolah menyesuaikan pekerjaan dengan kebutuhan dan kondisi bangunan, sekaligus diharapkan mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pekerjaan, serta memperluas kesempatan kerja.
Abdul Mu’ti menyampaikan, program revitalisasi terealisasi di 16.167 satuan pendidikan pada 2025. Untuk 2026, pemerintah merencanakan revitalisasi sekitar 80.000 satuan pendidikan.
Dana Bantuan Revitalisasi Sekolah Tidak Boleh Dipotong
Abdul Mu’ti mengingatkan penerima bantuan agar tidak terintimidasi pihak yang mengatasnamakan pemerintah pusat untuk meminta imbalan atau menitipkan kepentingan tertentu. Ia meminta kepala sekolah tetap berpegang pada PKS dan perencanaan selama pembangunan dilakukan sesuai ketentuan. Jika ditemukan penyimpangan, pemerintah akan menindaklanjutinya melalui aparat penegak hukum.
“Jadi jangan dana ini buat bancakan. Ini duit rakyat!” tegasnya.
Direktur Sekolah Menengah Pertama Maulani Mega Hapsari juga menegaskan dana revitalisasi yang disalurkan kepada satuan pendidikan diberikan utuh. Ia meminta kepala sekolah segera melaporkan apabila ada pihak yang mengatasnamakan pemerintah pusat dan meminta uang dari bantuan tersebut.
“Dana yang kami sampaikan nantinya kepada Bapak/Ibu di satuan pendidikan itu utuh 100 persen, tidak ada pemotongan apa pun, apalagi ada mengatasnamakan pihak dari pusat. Mohon nanti kami diinformasikan apabila ada yang seperti itu,” ujar Mega.
Bimtek Diikuti 813 Satuan Pendidikan
Penegasan itu disampaikan dalam Bimtek Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan PKS Program Revitalisasi SMP Tahun 2026 tahap kelima. Kegiatan berlangsung selama empat hari, Senin hingga Kamis, dengan pertemuan luring dan daring yang dikoordinasikan dari delapan wilayah: Padang, Makassar, Kupang, Mataram, Pontianak, Surabaya 3, Surabaya 4, dan Pekanbaru.
Bimtek tersebut diikuti 813 satuan pendidikan dengan total 2.049 peserta, yang terdiri atas kepala sekolah, perencana, dan pengawas. Sebanyak 130 satuan pendidikan dari Lampung dan Sumatra Selatan mengikuti kegiatan secara luring dengan 390 peserta. Sementara itu, 683 satuan pendidikan lainnya berpartisipasi secara daring.
Penguatan perencanaan, kepatuhan terhadap PKS, dan pengawasan anggaran menjadi bagian penting pelaksanaan program. Pemerintah mengharapkan revitalisasi menghasilkan fasilitas pendidikan yang mendukung pembelajaran dan memberi manfaat bagi masyarakat, dengan penggunaan dana yang sesuai peruntukan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
