Headline.co.id ~ Pemerintah Indonesia membawa strategi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila dan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31 UNFCCC) di Turkiye. Melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Indonesia mengangkat upaya pemadaman, pencegahan, penegakan hukum, pemantauan satelit, dan pemulihan ekosistem. Diplomasi ini bertujuan memperkuat kerja sama regional dan menyampaikan pengalaman penanganan karhutla dalam agenda iklim global. Upaya tersebut juga mencakup percepatan ratifikasi pusat koordinasi kabut asap lintas batas ASEAN.
Pengendalian karhutla yang dipaparkan Indonesia menggabungkan operasi di lapangan dengan pencegahan, teknologi pemantauan, penindakan, dan kolaborasi lintas sektor. Kemenhut juga mengintegrasikan perlindungan hutan, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan reforestasi untuk mendukung target penurunan emisi sektor kehutanan melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Indonesia dorong pusat koordinasi kabut asap ASEAN
Dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila, Indonesia mendorong percepatan ratifikasi pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC). Pusat koordinasi pengendalian kabut asap lintas batas itu telah memiliki sekretariat di Jakarta, tetapi membutuhkan ratifikasi minimal enam negara anggota ASEAN agar dapat beroperasi penuh.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, Vietnam telah menyelesaikan ketentuan ratifikasi tersebut. ACCTHPC dirancang untuk memperkuat pelaksanaan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), yang berlaku sejak 2003. Mandatnya meliputi pertukaran data kualitas udara, pemantauan titik panas, penyampaian informasi kebakaran, bantuan teknis, dan koordinasi respons lintas negara.
Indonesia juga memperkuat kerja sama bilateral dengan Singapura, terutama dalam pertukaran informasi penanganan karhutla dan penindakan terhadap praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.
Di COP31 UNFCCC, Indonesia akan menyampaikan informasi dan capaian penanganan karhutla berdasarkan data terverifikasi. Pemerintah juga mengangkat percepatan reforestasi untuk mengimbangi emisi akibat kebakaran hutan, termasuk di tengah tantangan fenomena El Nino.
Kemenhut mendorong kerja sama ekonomi hijau dan pemulihan lanskap melalui restorasi, kerja sama karbon berintegritas tinggi, pengelolaan gambut lintas negara, serta pembiayaan konservasi jangka panjang.
Di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, kementerian mengembangkan skema pembiayaan konservasi melalui Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Skema yang melibatkan pemerintah, lembaga filantropi, dan sektor swasta itu mencakup 13 taman nasional prioritas serta dua lanskap konservasi spesies ikonik. Kemenhut juga menyiapkan empat taman nasional untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU), guna memperkuat keberlanjutan pendanaan dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Titik panas turun, operasi pemadaman berlanjut
Di dalam negeri, data SiPongi Kemenhut menunjukkan jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi sempat turun menjadi 55 titik dari 338 titik pada hari sebelumnya. Di enam provinsi prioritas, jumlahnya berkurang dari 86 menjadi 14 titik. Namun, pemantauan pada malam 7 November 2026 mencatat 165 titik panas secara nasional dan 17 titik di enam provinsi prioritas, yang saat itu didominasi Kalimantan Tengah.
Meski jumlah titik panas menurun, operasi pemadaman, patroli, pembasahan, penyisiran bara atau mopping up, dan verifikasi lapangan tetap berlangsung. Perhatian diarahkan pada kebakaran bawah permukaan di lahan gambut Sumatra Selatan serta wilayah Kalimantan Tengah, termasuk Pulang Pisau dan Barito Utara, yang berpotensi menyimpan bara dan memicu kebakaran berulang.
Operasi darat dan udara dilakukan dengan dukungan teknologi. Kemenhut juga memperhatikan perlindungan habitat dan satwa liar serta pemulihan kawasan terdampak kebakaran.
Sanksi perusahaan dan pemulihan habitat
Kemenhut menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum perusahaan terkait pelanggaran karhutla, dengan total luas areal terbakar 12.926,74 hektare. Sanksi itu terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Kementerian menyatakan penelusuran pertanggungjawaban hukum dapat menjangkau pemilik manfaat korporasi atau beneficial owner, termasuk melalui tuntutan ganti kerugian.
Bersama Polri dan Kejaksaan Agung, pemerintah menerbitkan 334 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dengan memproses hukum 241 orang dan 93 korporasi. Penanganan tersebut menyusul temuan kebakaran seluas 33.514,01 hektare di area konsesi 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi.
Pemerintah juga mencabut Hak Guna Usaha 11 perusahaan yang diduga terlibat karhutla di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Sejumlah perusahaan itu diketahui memiliki investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Di Papua Selatan, koordinasi verifikasi lapangan diperkuat bersama BNPB dan pemerintah daerah terhadap perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang terindikasi mengalami karhutla.
Penertiban juga dilakukan di kawasan konservasi. Di Suaka Margasatwa Lamandau, Kemenhut menumbangkan 11.180 pohon sawit ilegal di lahan seluas 88 hektare. Sementara itu, pemulihan habitat di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, menunjukkan peningkatan jumlah satwa liar yang terpantau, dari 17 jenis pada 2024 menjadi 25 jenis pada 2026. Di antaranya terdapat gajah Sumatra dan harimau Sumatra.
Melalui diplomasi ASEAN dan PBB, Indonesia membawa upaya pengendalian karhutla di dalam negeri sebagai bagian dari kerja sama regional dan diplomasi iklim. Agenda yang diusung mencakup koordinasi lintas negara, penegakan hukum, perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pembiayaan konservasi berkelanjutan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Pasar Digital RI Capai USD99 Miliar, Meutya Hafid: Pemerintah Bangun Ekosistem Startup Bidik Pasar Global](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-pasar-digital-ri-capai-usd99-miliar-meutya-hafid-pemerintah-bangun-ekosistem-startup-bidik-pasar-g.png)
