Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Menteri Agama Romo H.R. Muhammad Syafi’i menjelaskan program Nikah Massal Kementerian Agama sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pernikahan yang sah. Di Jakarta, Senin (16/11/2026), ia menyampaikan program tersebut ditujukan terutama bagi pasangan yang menghadapi keterbatasan ekonomi maupun hambatan administrasi. Selain mempermudah pengurusan dokumen, peserta direncanakan mendapat dukungan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang mandiri. Program ini juga diharapkan mengedukasi masyarakat agar tidak terbebani utang atau pinjaman online demi biaya pernikahan.
Menurut Syafi’i, Nikah Massal tidak hanya memfasilitasi pasangan untuk melangsungkan akad, tetapi juga menjadi wujud kehadiran negara dalam membangun fondasi kehidupan masyarakat dari keluarga. Ia menilai keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga setiap warga perlu memperoleh kesempatan membentuk rumah tangga yang sah serta mendapatkan perlindungan.
“Keluarga merupakan unit terkecil sekaligus fondasi terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, negara harus hadir memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan membangun rumah tangga yang sah secara hukum, memperoleh perlindungan, serta menjalani kehidupan keluarga yang sejahtera,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Nikah Massal Kemenag sasar pasangan dengan keterbatasan
Program Nikah Massal memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat rentan, terutama pasangan yang mengalami kesulitan ekonomi dan hambatan administratif atau biaya untuk menikah. Syafi’i menyebut layanan pernikahan perlu dapat diakses secara setara, mudah, dan terjangkau.
“Jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk membangun keluarga yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum. Melalui program ini, negara hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Kementerian Agama mendorong kemudahan dalam pengurusan administrasi dan dokumen pernikahan. Selain itu, pasangan peserta direncanakan memperoleh dukungan berupa bantuan modal kerja atau usaha produktif, fasilitasi mahar atau mas kawin, serta pembekalan untuk membangun rumah tangga yang mandiri.
Syafi’i mengingatkan bahwa pernikahan tidak sebatas urusan administratif untuk memperoleh pengakuan dan legalitas negara. Menurut dia, pernikahan merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan tanggung jawab keagamaan. Karena itu, pelaksanaan program harus memenuhi ketentuan syariat Islam dalam fikih munakahat, termasuk rukun dan syarat nikah.
“Pernikahan bukan hanya soal pencatatan administrasi atau memperoleh buku nikah. Lebih dari itu, pernikahan adalah ibadah dan ikatan suci yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Pasangan juga harus memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing dalam membangun rumah tangga,” ungkapnya.
Pernikahan sederhana untuk mencegah utang dan pinjol
Syafi’i juga menyoroti anggapan bahwa pernikahan harus diselenggarakan dengan biaya besar dan pesta mewah. Ia mengatakan kemuliaan pernikahan tidak ditentukan oleh besarnya biaya resepsi, kemewahan gedung, maupun banyaknya tamu undangan.
“Kita ingin mengampanyekan bahwa menikah bisa dilakukan secara sederhana, bermartabat, dan sesuai kemampuan ekonomi. Jangan sampai keinginan melangsungkan pernikahan justru menjadi awal persoalan ekonomi rumah tangga karena terjerat utang atau pinjaman online,” tegasnya.
Ia menambahkan, Gerakan Nikah Massal juga menjadi bagian dari edukasi publik untuk mencegah utang konsumtif dan jeratan pinjaman online (pinjol) akibat tuntutan biaya pernikahan yang berlebihan.
Program tersebut, lanjut Syafi’i, diharapkan menjadi momentum kampanye nasional untuk memperkuat institusi perkawinan dan nilai-nilai keluarga. Keluarga dipandang sebagai ruang pertama bagi pendidikan karakter, penanaman nilai agama, pembentukan tanggung jawab, serta perlindungan dan pengasuhan generasi penerus.
Ia turut menekankan pentingnya pemahaman generasi muda mengenai nilai perkawinan berdasarkan ajaran agama, Pancasila, dan budaya bangsa. Dalam konteks itu, ia menyebut perlunya menghadapi berbagai tantangan perubahan sosial dan kampanye LGBTQ.
“Kita ingin memperkuat pemahaman generasi muda tentang pentingnya institusi perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan nilai-nilai agama. Ini juga menjadi bagian dari kampanye penguatan keluarga untuk membangun generasi yang memiliki karakter dan berpegang pada nilai-nilai agama serta budaya bangsa,” ujarnya.
Nikah Massal diharapkan berkembang menjadi gerakan nasional
Syafi’i berharap program Nikah Massal tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi gerakan nasional yang memberi manfaat langsung dan berkelanjutan. Pelaksanaannya diharapkan melibatkan pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama (KUA), BAZNAS, lembaga filantropi, organisasi keagamaan, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta elemen masyarakat lainnya.
Keberhasilan program, menurut dia, tidak hanya diukur dari jumlah pasangan yang menikah. Ukuran lainnya mencakup kemudahan memperoleh legalitas perkawinan, terpenuhinya ketentuan syariat, tumbuhnya kemandirian ekonomi keluarga, meningkatnya literasi keuangan, serta terbentuknya rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab.
“Bangsa yang kuat harus dimulai dari keluarga yang kuat. Negara hadir bukan hanya ketika masyarakat menghadapi persoalan, tetapi juga sejak awal ketika sebuah keluarga mulai dibangun. Inilah semangat yang ingin kita hadirkan melalui gerakan Nikah Massal Kementerian Agama,” pungkas Syafi’i.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.














