![[Siaran Pers] Targetkan Layanan Publik Digital Berkualitas, Pemerintah Petakan Enam Bidang Kompetensi Digital ASN](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-targetkan-layanan-publik-digital-berkualitas-pemerintah-petakan-enam-bidang-kompetensi-digital-asn.jpg)
Headline.co.id, Jakarta ~ Headline.co.id, Siaran Pers Kementerian Komdigi
Pemerintah meluncurkan Peta Okupasi Nasional (PON) ASN Bidang Digital untuk memetakan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN) di tingkat nasional. Peta tersebut diluncurkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) Boni Pudjianto dalam acara Digital Leader Summit 2026 di Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2026). PON ASN Digital disiapkan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kompetensi aparatur dengan kebutuhan jabatan dan perkembangan teknologi. Pemetaan itu mencakup enam bidang utama, dari tata kelola teknologi hingga komunikasi publik, untuk mendukung transformasi pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
PON ASN Digital diterbitkan melalui Keputusan Kepala BPSDM Komdigi Nomor 48 Tahun 2026. Kebijakan ini menghubungkan kompetensi dengan peran kerja dan pengembangan karier ASN, sehingga kebutuhan pengembangan talenta digital dapat disusun lebih terarah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Dengan adanya peta okupasi ini, kami memiliki acuan yang lebih jelas untuk menghubungkan kompetensi, peran kerja, dan juga yang paling penting, pengembangan karier ASN. Sehingga pengembangan talenta digital di ASN ini dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur,” ujar Boni saat peluncuran.
PON ASN Digital mencakup enam bidang kompetensi
Enam bidang dalam peta okupasi itu adalah Tata Kelola Teknologi Digital; Pengembangan Produk dan Layanan Digital; Keamanan Informasi dan Siber; Infrastruktur Digital; Sains Data dan Kecerdasan Artifisial; serta Komunikasi Publik dan Media Digital.
Bidang-bidang tersebut menjadi dasar untuk memetakan kompetensi sesuai peran dan tanggung jawab ASN di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan pendekatan itu, pengembangan kapasitas aparatur tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan target transformasi digital tiap instansi.
“Kompetensi ini harus dinilai tidak hanya untuk area industri korporasi, tapi sekarang juga masuk di ranah aparatur sipil negara. Dan ini tentu sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, baik di pemerintah pusat maupun daerah,” tutur Boni.
Penyusunan PON ASN Digital mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang diselaraskan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta Peta Okupasi Nasional Bidang Digital dan Keamanan Siber. Acuan tersebut ditujukan agar kompetensi digital ASN memiliki standar yang jelas dan dapat digunakan dalam pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Boni mengatakan penyusunan peta itu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang tersebut menekankan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja melalui penerapan sistem merit.
“Dengan demikian, pemimpin digital bukan lagi sekadar mencari gelar ataupun sertifikasi saja, tetapi juga memperkuat kompetensi nyata yang kita kembangkan,” tegasnya.
Peta menjadi acuan pelatihan hingga pengembangan karier
PON ASN Digital diharapkan dapat digunakan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merancang kebutuhan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, rekrutmen, dan pengembangan karier ASN. Pemetaan yang lebih terstruktur juga membuka ruang bagi pengembangan kebijakan manajemen talenta dan sistem karier yang sesuai dengan kebutuhan transformasi digital.
Penguatan kompetensi tersebut, menurut Boni, merupakan bagian dari dukungan terhadap Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045. Kualifikasi talenta digital ASN ditempatkan sebagai salah satu faktor penting bagi keberhasilan transformasi pemerintahan. Karena itu, ia mengajak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, dan asosiasi pemimpin digital Indonesia memanfaatkan PON ASN sebagai acuan bersama.
Program DLA telah diikuti 205 peserta
Selain meluncurkan peta okupasi, BPSDM Komdigi menjalankan program Digital Leadership Academy (DLA) sejak 2021. Program yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan mitra nasional dan internasional itu dirancang untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan digital, memperkuat kemampuan transformasi digital, serta mendorong kinerja organisasi pemerintahan.
Pada 2026, pelatihan kepemimpinan digital melalui DLA diikuti tiga instansi, yakni Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Pemerintah Kota Balikpapan, dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, termasuk melalui program DLA Executive. Secara keseluruhan, jumlah peserta yang telah mengikuti program tersebut mencapai 205 orang.
Boni menegaskan pengembangan kepemimpinan digital memerlukan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan industri teknologi. Digital Leader Summit 2026, yang menjadi penutup rangkaian DLA tahun ini, menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan, memahami perkembangan teknologi, dan memperkuat sinergi dalam membangun kebijakan pemerintahan digital.
“Kita ingin membangun ASN yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memimpin perubahan, menghadirkan inovasi, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berdampak kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
