Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya keamanan anak dalam desain layanan digital LEGO. Penekanan itu disampaikan saat Meutya menerima audiensi Senior Director Government and Public Affairs Asia Pacific The LEGO Group Lizum Mishra di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Meutya mendorong pengaturan akses dan interaksi anak melalui persetujuan orang tua sejak awal penggunaan layanan digital.
Keamanan Anak Dibahas dalam Pertemuan Komdigi dan LEGO
Pembahasan Komdigi dan The LEGO Group mencakup pengelolaan fitur layanan digital yang berpotensi menghadirkan risiko bagi anak. Menurut Meutya, aspek keamanan anak perlu menjadi bagian dari desain layanan, bukan hanya diatur setelah anak menggunakan layanan digital.
Ia menilai pengelolaan akses anak harus dirancang dengan mempertimbangkan persetujuan orang tua. Dengan pendekatan tersebut, orang tua diharapkan memiliki peran dalam menentukan akses serta mengelola interaksi anak di ruang digital.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kami lebih memilih pendekatan di mana akses tidak diberikan begitu saja tanpa persetujuan orang tua,” tegas Meutya Hafid.
Pernyataan itu disampaikan dalam konteks penerapan PP Tunas yang dibahas dalam audiensi tersebut. Peraturan itu menjadi dasar pembahasan mengenai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak, termasuk fitur layanan yang dapat menimbulkan risiko bagi pengguna anak.
Akses Awal Tanpa Fitur Interaksi
Meutya menjelaskan, pengaturan akses perlu disertai edukasi kepada orang tua mengenai cara mengelola interaksi anak di layanan digital. Menurut dia, edukasi tersebut dapat diberikan melalui pengalaman langsung ketika orang tua mendampingi anak menggunakan layanan digital.
Ia mengatakan pemerintah menghadapi tantangan dalam memberikan edukasi kepada seluruh orang tua. Karena itu, pendekatan melalui pengalaman langsung dinilai dapat membantu orang tua memahami pengelolaan interaksi anak secara bertahap.
“Jumlah penduduk kita hampir 200 juta jiwa. Kita tidak mungkin mengedukasi semua orang tua. Cara edukasi terbaik adalah melalui pengalaman langsung. Kita berikan akses awal tanpa fitur interaksi, lalu orang tua belajar bagaimana mengelola interaksi tersebut,” jelas Meutya.
Melalui skema tersebut, akses awal diberikan tanpa fitur interaksi. Setelah itu, orang tua dapat mempelajari cara mengelola interaksi yang tersedia dalam layanan digital. Meutya menempatkan keterlibatan orang tua sebagai bagian penting dari upaya perlindungan anak di ruang digital.
Pemerintah Dukung Kehadiran LEGO di Indonesia
Selain membahas keamanan anak dan penerapan PP Tunas, Meutya menegaskan dukungan pemerintah terhadap kehadiran LEGO di Indonesia. Dukungan tersebut tetap disertai kewajiban untuk mematuhi ketentuan perlindungan anak di ruang digital.
“Sekali lagi, kami akan sangat mendukung. Namun, tentu saja hal ini tetap harus mematuhi ketentuan PP Tunas,” pungkas Meutya.
Dengan demikian, dukungan terhadap kehadiran LEGO di Indonesia berjalan bersamaan dengan penerapan ketentuan pelindungan anak. Komdigi menekankan bahwa desain layanan digital, pengaturan akses, fitur interaksi, dan persetujuan orang tua perlu diperhatikan dalam pelaksanaan layanan yang melibatkan anak.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
