Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Kota Padang menargetkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir bandang 25 November 2025 selesai pada 2027. Dari 523 rumah yang masuk kategori rusak berat, pembangunan dilakukan melalui skema terpusat dan mandiri, sementara sebagian hunian ditargetkan rampung pada 2026. Pemulihan kini juga mencakup infrastruktur berskala besar, terutama sungai, yang penanganan permanennya diperkirakan berlanjut hingga 2028. Langkah tersebut dilakukan setelah perbaikan rumah rusak ringan dan sedang serta sejumlah fasilitas publik diselesaikan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton, mengatakan total kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai sekitar Rp3,7 triliun berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Ia menyebut rumah yang rusak ringan dan sedang serta telah terdaftar dalam keputusan pemerintah sudah diperbaiki.
“Kalau untuk rusak ringan dan rusak sedang yang sudah terdaftar dalam SK itu semua sudah kita perbaiki. Sementara kalau yang rusak berat, itu memang sekarang dalam proses pembangunan huntap,” ujar Hendri di Padang, Sumatra Barat, Kamis (12/11/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pembangunan Huntap Padang Dilakukan dengan Dua Skema
Pembangunan huntap terpusat disiapkan di dua lokasi. Di kawasan Bumi Perkemahan, Lubuk Minturun, Balai Gadang, Pemko Padang menyediakan lahan untuk 340 unit rumah yang dikerjakan melalui program pemerintah pusat. Hingga akhir 2026, pembangunan di lokasi tersebut ditargetkan menghasilkan sekitar 153 unit.
Lokasi lainnya berada di Sungkai. Pemko Padang menyediakan lahan seluas 4,6 hektare untuk pembangunan sekitar 183 unit huntap. Sebanyak 163 unit telah dikontrakkan pada 2026 dan kini dalam tahap pengerjaan.
Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memberikan bantuan 10 unit rumah yang sudah selesai dibangun dan dihuni warga. Untuk skema huntap mandiri melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), saat ini telah tersedia satu rumah percontohan. Pemko Padang mengusulkan pembangunan 29 unit melalui skema tersebut.
Dalam pembangunan mandiri, warga terdampak menyediakan lahan sendiri. Namun, lahan itu harus berada di luar area tempat tinggal semula yang terdampak bencana.
“Jadi untuk huntap ini kita targetkan memang di 2027 itu selesai semuanya. Jadi di Kota Padang itu SK yang masuk dalam rusak berat itu sebanyak 523 unit. Mungkin ditarget di 2026 ini separuh sudah selesai. Jadi mungkin separuh lagi nanti di tahun 2027,” kata Hendri.
Perbaikan Jalan, Jembatan, dan Fasilitas Publik
Selain hunian, pemulihan mencakup infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah kota, lain jalan, jembatan, drainase, dan irigasi. Pekerjaan didukung dana transfer ke daerah (TKD) dan APBD. Hendri menyebut Padang memperoleh alokasi TKD lebih dari Rp350 miliar untuk mendukung pemulihan infrastruktur.
Sejumlah pekerjaan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah teknis, termasuk pembangunan fasilitas umum dan akses jalan menuju kawasan huntap. Perbaikan puskesmas dengan kerusakan ringan dan sedang telah selesai. Rumah ibadah yang terdampak juga sudah diperbaiki, sedangkan sekolah yang hanyut akibat banjir masih dibangun dengan dukungan pihak ketiga.
Pemulihan irigasi turut menjadi perhatian, termasuk di Irigasi Gunung Nago. Kerusakan saluran berdampak pada ketersediaan air bagi masyarakat dan lahan persawahan di sejumlah kawasan. Sebagai penanganan sementara, pemerintah kota memasok air untuk membantu memenuhi kebutuhan warga.
Penanganan Sungai Berlanjut hingga 2028
Infrastruktur sungai masih menjadi salah satu pekerjaan besar. Dari enam daerah aliran sungai di Kota Padang, kawasan Lubuk Minturun, Guwo, Pasar Lalang, dan Batu Busuk masih menghadapi luapan air setelah bencana 2025.
Penanganan sungai merupakan kewenangan Balai Wilayah Sungai. Hendri mengatakan, balai telah melakukan normalisasi dengan mengeruk sedimen dan menyusun batu-batu besar di alur sungai. Langkah tersebut merupakan penanganan sementara, sedangkan penanganan permanen disiapkan melalui pembangunan sabo dam dan check dam untuk menahan aliran air.
“Selama ini Balai Wilayah Sungai sudah bekerja. Mereka melakukan pekerjaan normalisasi sungai, mengeruk sedimen yang ada di sungai, kemudian batu-batu besar yang ada di sungai itu sudah mereka susun. Sudah berjalan. Tapi itu sifatnya sementara,” jelas Hendri.
Pembangunan bangunan pengendali aliran sungai tersebut telah memasuki tahap kontrak dengan nilai anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Pekerjaan permanen diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2028.
Hendri menjelaskan, pembagian tanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi mengikuti kewenangan masing-masing pemerintah. Infrastruktur milik Pemko Padang ditangani pemerintah kota, aset milik provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan sungai dan sejumlah infrastruktur pusat ditangani pemerintah pusat melalui balai terkait.
Dengan besarnya kerusakan dan luasnya cakupan pekerjaan, pemulihan tidak dapat diselesaikan sekaligus. Pemko Padang menargetkan pembangunan huntap tuntas pada 2027, sementara penanganan infrastruktur besar, terutama sungai, dilanjutkan bertahap.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
