Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Uni Eropa meluncurkan Civil Society Organisation Working Group (CSO WG) untuk memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam aksi iklim responsif gender. Peluncuran tersebut disampaikan dalam siaran pers pada Kamis (12/11/2026). Kelompok kerja ini mewadahi 50 organisasi masyarakat sipil yang terbagi dalam delapan simpul wilayah. Melalui jejaring itu, aspirasi dan bukti dari komunitas diharapkan dapat masuk ke pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024–2030.
CSO WG dirancang menjadi penghubung dua arah masyarakat sipil dan pemerintah. Organisasi anggota akan menghimpun kebutuhan serta praktik baik dari tingkat akar rumput untuk disampaikan dalam koordinasi nasional, sementara hasil dialog kebijakan dan informasi dari tingkat nasional diteruskan kembali kepada organisasi dan komunitas.
Kelompok rentan menjadi perhatian dalam kebijakan iklim
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, mengatakan perubahan iklim berdampak signifikan terhadap perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, masyarakat adat, serta warga di daerah konflik dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menyebut lebih dari 60 persen wilayah Indonesia berisiko tinggi menghadapi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, dan badai. “Sebagai negara kepulauan, lebih dari 60 persen wilayah Indonesia berisiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, dan badai. Perubahan iklim juga menjadi salah satu isu global yang memiliki dampak paling signifikan bagi kelompok rentan,” ujar Amurwani.
Menurut Amurwani, kebijakan dalam RAN GPI tidak akan berdampak nyata tanpa keterlibatan aktif berbagai komponen bangsa. Karena itu, ia berharap kementerian dan lembaga, mitra pembangunan internasional, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta media memperkuat koordinasi dan memasukkan bukti lapangan ke dalam perencanaan program.
“Kita dorong suara masyarakat rentan agar setiap kebijakan iklim yang diambil betul-betul adil dan berdampak secara tepat sasaran,” kata Amurwani.
CSO WG menghubungkan kontribusi masyarakat sipil dengan tujuh sektor strategis RAN GPI 2024–2030. Sektor tersebut meliputi ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan, air dan irigasi; tutupan hutan dan lahan; energi baru terbarukan, pengelolaan limbah dan sampah, serta kesehatan lingkungan; industri dan ekonomi hijau, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta inovasi.
Empat sektor lainnya mencakup ketahanan terhadap bencana dan pemulihan kerusakan; ketahanan sosial, budaya, kesehatan, dan perlindungan hak anak; serta kelautan, pesisir, dan ekonomi biru.
Delapan simpul wilayah himpun aspirasi komunitas
Jejaring CSO WG dikembangkan melalui delapan simpul wilayah: Sumatra; Kalimantan; Jawa I yang meliputi Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat; Jawa II yang mencakup Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur; Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur; Sulawesi; Maluku-Maluku Utara; serta Papua.
Melalui simpul-simpul tersebut, aspirasi, kebutuhan, bukti, dan praktik baik komunitas akan dihimpun untuk disampaikan kepada koordinasi nasional. Sebaliknya, informasi dan hasil dialog kebijakan di tingkat nasional akan diteruskan kembali kepada organisasi anggota dan komunitas.
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Franky Zamzani, mengapresiasi pembentukan kelompok kerja itu. Menurutnya, RAN GPI 2024–2030 mengintegrasikan perspektif gender dalam aksi iklim dan memperkuat pelibatan perempuan serta kelompok rentan. Dokumen tersebut juga melengkapi kebijakan adaptasi perubahan iklim di tingkat pusat, daerah, dan masyarakat melalui penerapan pengaman (safeguard) kesetaraan gender.
Franky menyebut organisasi masyarakat sipil memiliki empat peran strategis: menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan, menyediakan data dan bukti lapangan, menggerakkan pemberdayaan, serta menjadi mitra pemantauan dan evaluasi. “Masyarakat sipil bukan sekadar pelaksana kegiatan pemerintah, melainkan juga mitra strategis dalam seluruh siklus kebijakan mulai dari perencanaan sampai evaluasi,” jelasnya.
Data kerentanan KLH/BPLH, lanjut Franky, dapat menjadi dasar kolaborasi dengan Kemen PPPA untuk mengidentifikasi kabupaten dan kota dengan tingkat kerentanan tinggi, termasuk wilayah yang memiliki jumlah perempuan dan anak besar. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin serta jumlah penyandang disabilitas dapat digunakan untuk menentukan prioritas intervensi dan penguatan kapasitas di tingkat nasional maupun daerah.
Perempuan perlu berpengaruh dalam pengambilan keputusan
Direktur Eksekutif Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Emmy Astuti, berharap CSO WG tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga ikut merumuskan kebijakan perubahan iklim dengan bertumpu pada pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat lokal. Ia menilai masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya perlu ditempatkan sebagai subjek yang ikut menentukan arah kebijakan, bukan hanya sebagai korban atau penerima manfaat.
Ketua Program Studi Magister Kajian Gender Sekolah Pascasarjana dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, Iklillah M. Dini, mengatakan partisipasi bermakna tidak cukup dinilai dari jumlah perempuan yang terlibat. Perempuan juga perlu memiliki peran dan pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, indikator keberhasilan kebijakan perlu berpijak pada kehidupan perempuan dan kelompok rentan melalui prinsip redistribusi, rekognisi, dan representasi.
Climate Action and Adaptation Specialist UNFCCC-IGES Regional Collaboration Centre for Asia and the Pacific, Jean Regulano, berharap CSO WG terhubung dengan focal point nasional untuk gender dan perubahan iklim serta focal point nasional UNFCCC. Keterhubungan itu diharapkan menjembatani aksi nasional dengan pembahasan global, sekaligus membantu simpul wilayah menyampaikan informasi dari tingkat global dan nasional kepada komunitas dengan cara yang mudah dipahami dan diakses.
Melalui pertukaran informasi dua arah tersebut, keterlibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan RAN GPI 2024–2030 diharapkan semakin kuat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
