Headline.co.id ~ UIN Madura masuk urutan ke-11 dari 35 perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKIN) yang mengusulkan pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2028. Komisi VIII DPR RI mendorong usulan pembangunan itu segera terealisasi saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke UIN Madura, Jumat (13/11/2026). Usulan tersebut lain ditujukan untuk mendukung pembangunan laboratorium terpadu, seiring rencana kampus mengembangkan program studi baru. Namun, prosesnya masih perlu memastikan status lahan bersih dan jelas serta melewati pembahasan lintas kementerian.
Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, Ansari, menyatakan dukungan itu dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan kampus. “InsyaAllah SBSN sudah kami sentil tadi dan mudah-mudahan segera terealisasi. Saya sudah tanyakan kepada Pak Rektor, alhamdulillah lahannya tersedia dan luas. Tinggal bagaimana SBSN-nya terealisasi,” ujarnya.
Kunjungan Komisi VIII merupakan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus upaya menyerap aspirasi rektor dan sivitas akademika mengenai pengelolaan pendidikan di UIN Madura. Ansari berharap kunjungan tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
SBSN 2028 UIN Madura bergantung pada kejelasan lahan
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Sahiron, menyebut UIN Madura berada di urutan ke-11 dalam daftar 35 PTKIN yang mengusulkan pembiayaan SBSN 2028. Menurut dia, posisi tersebut memberi peluang, tetapi kelanjutan usulan masih bergantung pada pemeriksaan status tanah.
“Di tahun 2028, yang mengusulkan SBSN itu ada 35 PTKIN. Madura salah satunya. Dari sisi urutan, dari satu sampai 35, Madura nomor 11. Nah, nomor 11 ada kemungkinan besar masuk, tinggal nanti dicek tanahnya, apakah sudah clean and clear atau belum,” jelas Sahiron.
Ia mengatakan lahan harus memiliki status yang jelas, termasuk kepemilikannya oleh UIN Madura, baik berasal dari hibah maupun sumber lain. Tanah yang diajukan juga harus berupa lahan kosong untuk pembangunan gedung baru, bukan untuk renovasi bangunan yang telah ada.
“Kalau ini sudah ada sertifikatnya milik UIN Madura, apakah itu dari hibah atau dari mana pun, yang jelas clean and clear, dan itu nanti dibangun di atas tanah yang tersedia. Bukan merenovasi bangunan. Jadi, SBSN ini tanah kosong, lalu dibangun, apakah itu laboratorium terpadu atau apa,” ungkapnya.
Penetapan proyek SBSN tidak sepenuhnya berada di tangan Kementerian Agama. Setelah Kemenag menyampaikan daftar usulan, proses selanjutnya dibahas bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui mekanisme trilateral meeting. Kemenag akan memperkuat argumentasi mengenai kebutuhan pembangunan masing-masing perguruan tinggi, termasuk UIN Madura.
Laboratorium terpadu untuk mendukung program studi
Kebutuhan pembangunan sarana pendidikan menguat setelah UIN Madura bertransformasi dari institut menjadi universitas pada 2025. Rektor UIN Madura menyampaikan bahwa laboratorium terpadu menjadi salah satu kebutuhan prioritas kampus untuk menunjang kegiatan akademik dan pengembangan program studi.
Fasilitas tersebut dibutuhkan seiring rencana perluasan bidang keilmuan, lain sains dan teknologi, farmasi herbal, serta teknologi ketahanan pangan. Laboratorium terpadu diharapkan menunjang pembelajaran dan praktik, sekaligus membantu penguatan kompetensi mahasiswa.
Rencana pengembangan program studi UIN Madura juga mencakup bisnis digital dan bidang keilmuan yang berkaitan dengan potensi daerah. Pengembangan itu diharapkan memperluas pilihan pendidikan dan mendekatkan perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat Madura.
Pengembangan prodi diikuti pemetaan kebutuhan dosen
Selain sarana dan prasarana, pemenuhan sumber daya manusia menjadi perhatian dalam transformasi UIN Madura. Rektor menyampaikan kampus masih memiliki keterbatasan dosen berlatar belakang keilmuan umum, sementara kebutuhannya meningkat seiring rencana pembukaan program studi baru.
Sahiron mengatakan rencana pengembangan prodi perlu disusun dalam rencana strategis perguruan tinggi. Kampus, menurut dia, perlu menetapkan bidang yang akan dibuka dalam beberapa tahun ke depan dan memetakan kebutuhan dosen untuk setiap bidang.
“Kami tidak mendikotomi ilmu agama dan umum. Coba lihat di renstranya, misalnya lima tahun ke depan itu ada farmasi, ada industri perminyakan. Maka rektor dan pimpinan kemudian mendaftar dosen apa saja yang akan dibutuhkan. Lalu ini yang diusulkan ke Kementerian Agama, Kementerian Agama ke BKN nanti untuk membuka CPNS,” ujar Sahiron.
Pemetaan tersebut diperlukan agar kebutuhan tenaga pendidik sejalan dengan rencana pembukaan program studi. Sahiron juga menyampaikan Kementerian Agama telah mengumpulkan sekitar 5.800 usulan formasi CPNS dari berbagai perguruan tinggi keagamaan negeri untuk 2026.
Pengembangan bidang keilmuan di UIN Madura juga diharapkan mempertimbangkan potensi daerah, termasuk pertanian, kelautan, garam, dan tembakau. Dengan perencanaan program studi dan pemenuhan dosen yang selaras, kampus diharapkan dapat berkontribusi bagi masyarakat Madura.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
