Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendorong rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan memperkuat pelindungan data pasien melalui penerapan Record of Processing Activities (ROPA) dan Data Protection Impact Assessment (DPIA). Dorongan tersebut disampaikan dalam workshop penyusunan ROPA dan DPIA sektor kesehatan di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Kedua instrumen itu dinilai penting untuk mendokumentasikan pemrosesan data pribadi dan mengelola risiko terhadap hak serta privasi pasien di tengah digitalisasi layanan kesehatan.
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia BSSN, Lukman Nul Hakim, mengatakan digitalisasi melalui rekam medis elektronik, sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS), telemedicine, dan integrasi dengan SATUSEHAT telah meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan. Namun, penggunaan teknologi tersebut juga membuat fasilitas kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan data pasien.
“Transformasi digital di sektor kesehatan sudah berlangsung dan tidak bisa mundur lagi. Mau tidak mau, rumah sakit harus melaksanakan transformasi digital. Namun, di balik manfaat teknologi informasi, terdapat tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan pelindungan data,” ujar Lukman.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pelindungan data pasien perlu tata kelola lintas layanan
Lukman menjelaskan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menggolongkan data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Karena itu, pelindungan data pasien tidak cukup hanya mengandalkan perangkat teknologi informasi. Fasilitas kesehatan juga memerlukan tata kelola yang dapat memetakan proses pemrosesan data dan menilai risikonya.
Data pasien, menurut Lukman, tersebar di berbagai tahapan layanan. Proses itu mencakup pendaftaran, rekam medis elektronik, instalasi gawat darurat, rawat jalan, tindakan medis, laboratorium, radiologi, farmasi, klaim, penelitian, telemedicine, hingga pertukaran data antarsistem.
Meski pemrosesan berlangsung di banyak bagian, pemetaan mengenai tujuan dan dasar pemrosesan, kategori data, masa penyimpanan, penerimaan data dari vendor, serta aliran data lintas sistem kerap belum terdokumentasi dalam satu inventaris yang terpelihara.
Kondisi tersebut dapat menyulitkan fasilitas kesehatan memantau bagaimana data dikelola. Lukman menyebut sejumlah risiko yang perlu diperhatikan, termasuk kebocoran, akses berlebihan, salah kirim, penyalahgunaan akun, ransomware, kehilangan data, dan penggunaan data di luar tujuan.
“Risiko kebocoran, akses berlebihan, salah kirim, penyalahgunaan akun, ransomware, kehilangan data, dan pemanfaatan data di luar tujuan dapat berdampak pada privasi pasien, keselamatan, kesinambungan layanan, serta kepercayaan publik,” jelasnya.
Ia menegaskan, pelindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab unit teknologi informasi. Aktivitas dan keputusan di bidang pelayanan klinis, rekam medis, sumber daya manusia, pengadaan, hukum, penelitian, dan manajemen rumah sakit turut menentukan cara data pribadi diproses.
ROPA dan DPIA untuk mengelola risiko pemrosesan
Dalam penerapannya, ROPA berfungsi sebagai instrumen untuk menginventarisasi dan mendokumentasikan aktivitas pemrosesan data pribadi. Sementara itu, DPIA digunakan untuk menilai dampak dan mengelola risiko terhadap hak serta privasi subjek data, terutama dalam kegiatan pemrosesan berisiko tinggi.
Lukman mengatakan kedua instrumen tersebut perlu dikelola secara lintas fungsi, bukan hanya menjadi urusan satu unit. Penerapannya juga perlu menjadi bagian dari tata kelola klinis, manajemen risiko, keamanan informasi, dan kepatuhan rumah sakit.
“Keduanya harus dikelola lintas fungsi dan menjadi bagian dari tata kelola klinis, manajemen risiko, keamanan informasi, serta kepatuhan rumah sakit,” kata Lukman.
Sebelum workshop di Jakarta, BSSN telah mengadakan asistensi dan workshop pelindungan data pribadi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada Agustus 2026. Kegiatan itu memberikan pemahaman mengenai kerangka regulasi pelindungan data pribadi, kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan, serta instrumen yang mendukung penerapannya.
Workshop kali ini secara khusus membahas ROPA dan DPIA, termasuk tata cara penyusunannya. Melalui kegiatan tersebut, BSSN berharap fasilitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kapasitas dalam menerapkan tata kelola data yang aman dan terpercaya, sekaligus mendukung keselamatan pasien dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
